revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang

Intan Yunelia    •    19 Mei 2018 14:27

 Komisioner Komnas HAM Choirul Anam--Medcom.id/Intan Yunelia. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam--Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: Revisi undang-undang terorisme memberikan wewenang kepada aparat menyadap terduga teroris. Batas waktu penyadapan diberikan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi. 

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai waktu penyadapan yang ditetapkan terlalu panjang. Apalagi penyadapan ini hanya untuk menemukan barang bukti, waktu dua tahun tidak masuk akal.

"Ini kan penyelidikan proses hukum. Masa proses hukum penyadapan dua tahun enggak ditangkap-tangkap," kata Choirul dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Mei 2018.

Baca: Pansus Yakin Revisi UU Terorisme Rampung 23 Mei

 
Berbeda halnya ketika penyadapan dilakukan untuk membongkar jaringan teror. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan bertahun-tahun.

"Kalau membongkar jaringan boleh lah satu tahun orang disadap. Ini menemukan barang bukti hakim yang nunggu juga capek satu tahun. Jaksa yang pingin nunggu bongkar kasus ini juga capek," jelasnya.

"Ini logika enggak sampai. Masak menyelidik dalam konteks hukum penyadapannya dua tahun. Seminggu cukup," imbuhnya. 

Baca: Hidayat Nur Wahid Minta Penanganan Terorisme tak Tumpang Tindih

Pemerintah dan DPR menyepakati ketentuan pasal soal penyadapan terduga teroris. Dengan tiga syarat dan meminta izin kepada pengadilan sebelum menyadap. 

Syarat penyadapan diatur dalam pasal 31a draf revisi revisi undang-undang terorisme. Tiga syarat itu diantaranya :

1. Bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak,
2. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara,
3. dan/atau pemufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri