revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang

Intan Yunelia    •    19 Mei 2018 14:27

 Komisioner Komnas HAM Choirul Anam--Medcom.id/Intan Yunelia. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam--Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: Revisi undang-undang terorisme memberikan wewenang kepada aparat menyadap terduga teroris. Batas waktu penyadapan diberikan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi. 

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai waktu penyadapan yang ditetapkan terlalu panjang. Apalagi penyadapan ini hanya untuk menemukan barang bukti, waktu dua tahun tidak masuk akal.

"Ini kan penyelidikan proses hukum. Masa proses hukum penyadapan dua tahun enggak ditangkap-tangkap," kata Choirul dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Mei 2018.

Baca: Pansus Yakin Revisi UU Terorisme Rampung 23 Mei

 
Berbeda halnya ketika penyadapan dilakukan untuk membongkar jaringan teror. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan bertahun-tahun.

"Kalau membongkar jaringan boleh lah satu tahun orang disadap. Ini menemukan barang bukti hakim yang nunggu juga capek satu tahun. Jaksa yang pingin nunggu bongkar kasus ini juga capek," jelasnya.

"Ini logika enggak sampai. Masak menyelidik dalam konteks hukum penyadapannya dua tahun. Seminggu cukup," imbuhnya. 

Baca: Hidayat Nur Wahid Minta Penanganan Terorisme tak Tumpang Tindih

Pemerintah dan DPR menyepakati ketentuan pasal soal penyadapan terduga teroris. Dengan tiga syarat dan meminta izin kepada pengadilan sebelum menyadap. 

Syarat penyadapan diatur dalam pasal 31a draf revisi revisi undang-undang terorisme. Tiga syarat itu diantaranya :

1. Bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak,
2. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara,
3. dan/atau pemufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan