revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju

Whisnu Mardiansyah    •    21 Mei 2018 15:06

Ilustrasi Terorisme - Medcom.id Ilustrasi Terorisme - Medcom.id

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menilai tak ada yang salah dalam pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Satuan militer antiterorisme hal yang lazim ditemukan di negara-negara barat. 

"Di seluruh dunia referensinya Koopssusgab ini ada. Di Amerika ada US Central Command (USCENTCOM)," kata Bobby kepada Medcom.id, Senin 21 Mei 2018. 

Seharusnya, langkah pemerintah menghidupkan kembali Koopssusgab diapresiasi. Ada sinergi antara satuan khusus milik Polri Densus 88 dengan Koopssusgab dalam aspek penindakan pelaku teror. 

Politikus Golkar itu menyebut pembentukan Koopssusgab tak perlu dibahas lebih lanjut di parlemen. Pasalnya, Koopssusgab hanya bersifat teknis. Adapun kewenangan dan tugasnya nanti diatur dalam Perpres setelah revisi UU terorisme disahkan. 
  
(Baca juga: Koopssusgab Fokus pada Penindakan)

"Itu level teknis bukan di legislatif. Kecuali pemerintah ingin dibahas kita buka lagi pembahasan. Tapi kesepahaman kami itu level teknis di perpres diaturnya," pungkas dia. 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo merestui pembentukan ‎kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Pasukan elite ini akan bertugas memberantas terorisme.

"Sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Koopssusgab berisikan pasukan terbaik dari setiap matra di TNI, yakni pasukan khusus terbaik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.


revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri