revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

PDIP Nilai Definisi Terorisme Batasi Ruang Gerak Aparat

Whisnu Mardiansyah    •    15 Mei 2018 04:37

 Anggota Pansus RUU Terorisme Fraksi PDIP Risa Mariska. Medcom.id/ M Rodhi Aulia Anggota Pansus RUU Terorisme Fraksi PDIP Risa Mariska. Medcom.id/ M Rodhi Aulia

Jakarta: Anggota Pansus RUU Terorisme Fraksi PDIP Risa Mariska tak sepakat dimasukannya definisi terorisme didalam revisi undang-undang terorisme. Definisi terorisme dikhawatirkan membatasi ruang gerak aparat keamanan.

"Kalau perbuatan itu tidak memenuhi unsur yang ada di dalam definisi ini tentu akan dilepaskan. Ini akan mempersempit ruang gerak dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memberantas terorisme itu yang jadi masalah," kata Risa di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Mei 2018.

Atas dasar itu, Fraksi PDIP menolak dimasukannya pasal definisi terorisme dalam RUU Terorisme. Definisi tersebut dinilai sudah dijelaskan di pasal 6 dan 7 undang-undang sebelumnya, UU nomor 15 tahun 2015.

Ia menilai subtansi undang-undang terorisme ini bukan pada tegas atau tidaknya UU tersebut. Namun, yang terpenting bagaimana membokar jaringan sel terorisme.

"Kalau soal ketegasan penindakan sebenarnya ini bukan tegas atau tidak tegas tapi bagaimana membongkar jaringan sel-sel teroris yang tersebar. Karena semakin hari semakin banyak," tutur Risa.

Sementara Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii  kokoh mengatakan bahwa pemerintah harus memasukkan definisi terorisme dalam rancangan draf revisi undang-undang terorisme. Hal itu bertujuan agar pemerintah memiliki logika hukum yang kuat menetapkan seseorang sebagai teroris. 

"Pemerintah tiba-tiba tidak setuju ada definisi. Kita kemudian tetap bertahan karena tidak ada logikanya. Kita persoalkan terorisme padahal kita tidak tahu terorisme siapa," kata Syafii.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan