revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 10 Juni 2018 02:45
  1. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  2. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  3. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  4. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  5. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  6. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  7. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  8. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  9. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  10. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  11. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  12. Babak Akhir Aturan Terorisme
  13. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  15. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  16. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  17. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  18. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  19. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  20. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  21. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  22. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  23. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  24. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  25. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  26. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  27. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  28. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  29. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  30. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  • Card 1 of 30
Nasional

Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme

Whisnu Mardiansyah    •    22 Mei 2018 02:41

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i. (Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah). Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i. (Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah).

Jakarta: Ketua Pansus revisi UU Terorisme Muhammad Syafii bersikukuh motif politik harus dimasukan dalam pasal definisi terorisme bukan sebatas di dalam penjelasan. 

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan dalam peraturan pembuatan undang-undang seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan UU, pasal 1 ketentuan umum tidak boleh ada penjelasan. 

"Ketenuan umum itu tidak boleh ada penjelasan. Jadi harus semuanya masuk ke dalam norma, batang tubuh," kata Syafii di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018.

Baca juga: Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme

Pemerintah dianggap melanggar UU jika tetap tak memasukkan unsur motif tujuan politik di pasal ketentuan umum tentang definisi terorisme. 

"Kalau ada yang berpikir tentang motif politik nanti ingin masuk ke dalam penjelasan. Kita mau tanya dasarnya apa?" ujar Syafii. 

Menurut Syafii, upayanya ini bukan bermaksud ingin mempersempit ruang gerak aparat dalam menindak pelaku teror. Namun, demi mengantisipasi tindakan represif dari aparat keamanan. 

Baca juga: Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah

Aparat pun diminta jangan hanya memprioritaskan penindakan. Namun, ada tahapan dan upaya sebelum aksi teror itu terjadi. Hal itulah yang diatur dalam revisi UU terorisme. 

"Masih ada banyak tahapan. Ada kesiapsiagaan nasional, ada kontra radikalisasi, ada deradikalisasi. Jangan mau memberantas, kalau bisa sebelum orang action sudah bisa (dicegah)," pungkasnya.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 10 Juni 2018 02:45
  1. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  2. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  3. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  4. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  5. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  6. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  7. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  8. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  9. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  10. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  11. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  12. Babak Akhir Aturan Terorisme
  13. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  15. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  16. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  17. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  18. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  19. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  20. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  21. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  22. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  23. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  24. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  25. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  26. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  27. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  28. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  29. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  30. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme