revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur
  • Card 1 of 30
Nasional

Lemhannas tak Setuju TNI Dilibatkan Langsung Atasi Teroris

Arga sumantri    •    15 Mei 2018 17:33

Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo saat acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Foto: MI/Ramdani Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo saat acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo tak setuju jika TNI dilibatkan langsung dalam mengatasi setiap aksi teroris di Indonesia. Menurutnya, militer tak pernah dirancang untuk menjadi penegak hukum.

"Tentara tak punya kewenangan diskresi dan tak membawa KUHP dalam setiap aksinya," kata Agus dalam 'Diskusi Roundtable Rangkaian 20 Tahun Reformasi: Ketahanan Nasional Yang Tercabik Sepanjang Era Reformasi', yang diselenggarakan Media Group, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Terorisme, kata dia, jika terjadi di wilayah hukum, pada hakikatnya merupakan pelanggaran hukum. Dan yang berhak menindaknya adalah aparat hukum, yakni kepolisian.

Namun, kata dia, jika polisi dianggap tak mampu menangani teror ini, maka tentara bisa dilibatkan. Dan itu pun harus atas keputusan presiden sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketika presiden sudah memutuskan, ujarnya, tak penting apakah keputusan itu benar atau salah. "Pelibatan TNI berdasarkan keputusan presiden ini berada pada ranah keabsahan prosedur," katanya.

Jika di kemudian hari ternyata ada pertanyaan salah dan benar, "biarlah itu menjadi kontrol DPR."

Persoalan krusial pemberantasan terorisme saat ini, kata dia, ada pada tatanan bagaimana wewenang penegak hukum.

"Satu hal yang paling diperlukan, bisakah penegak hukum menahan seseorang hanya berdasarkan data intelijen? Ini yang harus dirumuskan," katanya.

Melalui Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah berupaya melibatkan TNI dalam memberantas teroris. Pelibatan TNI ini menguat setelah muncul serentetan teror bom di Surabaya, Jawa Timur.

Rangkaian ledakan bom di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pada Minggu dan Senin (13-14 Mei 2018). Pada Minggu pagi, tiga ledakan dalam waktu hampir bersamaan mengguncang tiga tempat ibadah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.30 WIB. Tercatat 13 orang tewas dalam tiga kejadian tersebut.

Ledakan kembali terjadi di Sidoarjo, Minggu malam. Senin pagi, bom kembali meledak di Mapolrestabes Surabaya. Empat orang diduga pelaku bom meninggal di tempat.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur