revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Lemhannas tak Setuju TNI Dilibatkan Langsung Atasi Teroris

Arga sumantri    •    15 Mei 2018 17:33

Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo saat acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Foto: MI/Ramdani Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo saat acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, di Lemhanas, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo tak setuju jika TNI dilibatkan langsung dalam mengatasi setiap aksi teroris di Indonesia. Menurutnya, militer tak pernah dirancang untuk menjadi penegak hukum.

"Tentara tak punya kewenangan diskresi dan tak membawa KUHP dalam setiap aksinya," kata Agus dalam 'Diskusi Roundtable Rangkaian 20 Tahun Reformasi: Ketahanan Nasional Yang Tercabik Sepanjang Era Reformasi', yang diselenggarakan Media Group, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Terorisme, kata dia, jika terjadi di wilayah hukum, pada hakikatnya merupakan pelanggaran hukum. Dan yang berhak menindaknya adalah aparat hukum, yakni kepolisian.

Namun, kata dia, jika polisi dianggap tak mampu menangani teror ini, maka tentara bisa dilibatkan. Dan itu pun harus atas keputusan presiden sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketika presiden sudah memutuskan, ujarnya, tak penting apakah keputusan itu benar atau salah. "Pelibatan TNI berdasarkan keputusan presiden ini berada pada ranah keabsahan prosedur," katanya.

Jika di kemudian hari ternyata ada pertanyaan salah dan benar, "biarlah itu menjadi kontrol DPR."

Persoalan krusial pemberantasan terorisme saat ini, kata dia, ada pada tatanan bagaimana wewenang penegak hukum.

"Satu hal yang paling diperlukan, bisakah penegak hukum menahan seseorang hanya berdasarkan data intelijen? Ini yang harus dirumuskan," katanya.

Melalui Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah berupaya melibatkan TNI dalam memberantas teroris. Pelibatan TNI ini menguat setelah muncul serentetan teror bom di Surabaya, Jawa Timur.

Rangkaian ledakan bom di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pada Minggu dan Senin (13-14 Mei 2018). Pada Minggu pagi, tiga ledakan dalam waktu hampir bersamaan mengguncang tiga tempat ibadah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.30 WIB. Tercatat 13 orang tewas dalam tiga kejadian tersebut.

Ledakan kembali terjadi di Sidoarjo, Minggu malam. Senin pagi, bom kembali meledak di Mapolrestabes Surabaya. Empat orang diduga pelaku bom meninggal di tempat.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri