revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  • Card 1 of 30
Nasional

Pengesahan Revisi UU Terorisme tak Perlu Didesak

23 Mei 2018 11:13

Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki) Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki)

Jakarta: Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Hanafi Rais menilai pemerintah tak perlu mendesak DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme). Apalagi mengancam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). 

Menurut dia keterlambatan pengesahan RUU ini justru berasal dari pemerintah yang belum juga satu suara terkait definisi terorisme terutama dalam frasa adanya motif politik yang melatarbelakangi aksi.

"Kalau sekarang pemerintah sudah satu dengan kata kunci 'ancaman terhadap keamanan negara dan punya ideologi atau motif politik', sudah bisa dibawa ke rapat hari ini. Kalau sudah final tinggal diketok, itu saja," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu, 23 Mei 2018.

Hanafi mengaku merasakan urgensi dari pengesahan UU tersebut. Pembahasan secara maraton selama dua tahun terakhir, kata Hanafi, bukti bahwa DPR tak bermaksud memperlambat atau menunda pembahasan. 

Dia mengatakan tanpa pernyataan presiden yang mendesak segera disahkan pun DPR sudah bertekad untuk menyelesaikan. Pihaknya hanya meminta perpanjangan pembahasan dalam satu kali masa sidang.

"Kita punya iktikad, toh semua sudah hampir selesai satu kali masa sidang. Untuk urusan sinkronisasi pasti selesai. Jadi, jangan diburu-buru, tinggal masalah kecil. Apalagi mau dikeluarkan perppu, saya rasa itu berlebihan," katanya.

Hanafi menambahkan pihaknya juga tak sepakat jika aksi teror bom yang belakangan terjadi hanya karena payung hukum yang belum mengakomodasi penindakan secara keseluruhan.

Menurut dia, menyelesaikan revisi UU Terorisme tak sesederhana itu. Di sisi lain, pembahasan revisi UU Terorisme tak perlu menerbitkan perppu karena hanya akan menimbulkan persoalan baru.

"Pemerintah jangan hobi buat perppu. Harus dilihat dan dibaca betul karena masalahnya kompleks. Pansus dengan panja pemerintah berhasil mengulik satu per satu pasal dan selesai pada waktunya," jelas dia.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 27 September 2018 07:02
  1. Definisi Terorisme di UU Timbulkan Kekhawatiran
  2. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  3. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  4. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  5. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  8. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  11. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  12. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  13. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  14. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  15. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  16. Babak Akhir Aturan Terorisme
  17. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  18. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  19. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  20. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  21. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  22. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  23. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  24. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  25. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  26. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  27. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  28. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  29. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  30. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan