revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 26 Mei 2018 17:11
  1. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  2. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  3. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  4. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  5. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  6. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  7. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  8. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  9. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  10. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  11. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  12. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  13. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  14. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  15. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  16. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Atur Perlindungan Terduga Pelaku
  18. Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai
  19. Peran BNPT Diperkuat
  20. Pemerintah Wajib Konsultasi ke DPR untuk Perpres Terorisme
  21. Kewenangan Baru Polri Melawan Terorisme
  22. Ini Pasal Baru untuk Pencegahan Terorisme
  23. WNI Gabung ISIS Terancam Pidana dan Pencabutan Paspor
  24. Ancaman Pidana Teroris Libatkan Anak Ditambah Sepertiga
  25. Penjual dan Pemilik Bahan Peledak Kini Bisa Dipidana
  26. Perpres Antiterorisme Diterbitkan Setelah Idulfitri
  27. Tindak Lanjut UU Antiterorisme di Tangan Pemerintah
  28. DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU
  29. UU Antiterorisme Fasilitasi Korban Terorisme
  30. Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Perlu Diperinci
  • Card 1 of 30
Nasional

MUI Minta UU Terorisme tak Disalahgunakan

M Sholahadhin Azhar    •    15 Mei 2018 15:52

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi. Foto: Medcom.id/Adin. Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi. Foto: Medcom.id/Adin.

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, pemerintah harus menjamin regulasi itu tak disalahgunakan.
 
"Catatan MUI, jangan sampai UU itu disalahgunakan. Itu harus diperhatikan," kata Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.
 
Menurutnya, kebutuhan regulasi penanggulangan teroris jangan dijadikan celah. Masduki tak mau peraturan itu menjadi senjata bagi sebagian kalangan untuk menindak pihak lain. Dia minta aturan dibuat sejelas mungkin.
 
"Jangan nanti akhirnya ada yang tidak disukai, lalu jadi korban. Pokoknya jangan sampai disalahgunakan," tegas Masduki.

Baca: Menhan: Revisi UU Terorisme Sengaja Dihambat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan perwakilan pemerintah dan DPR segera merampungkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Terorisme. UU itu menjadi payung hukum aparat dalam menindak terduga terorisme meski yang bersangkutan belum melakukan aksi.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 26 Mei 2018 17:11
  1. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  2. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  3. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  4. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  5. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  6. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  7. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  8. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  9. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  10. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  11. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  12. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  13. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  14. Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme
  15. DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
  16. Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Atur Perlindungan Terduga Pelaku
  18. Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai
  19. Peran BNPT Diperkuat
  20. Pemerintah Wajib Konsultasi ke DPR untuk Perpres Terorisme
  21. Kewenangan Baru Polri Melawan Terorisme
  22. Ini Pasal Baru untuk Pencegahan Terorisme
  23. WNI Gabung ISIS Terancam Pidana dan Pencabutan Paspor
  24. Ancaman Pidana Teroris Libatkan Anak Ditambah Sepertiga
  25. Penjual dan Pemilik Bahan Peledak Kini Bisa Dipidana
  26. Perpres Antiterorisme Diterbitkan Setelah Idulfitri
  27. Tindak Lanjut UU Antiterorisme di Tangan Pemerintah
  28. DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU
  29. UU Antiterorisme Fasilitasi Korban Terorisme
  30. Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Perlu Diperinci