revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme

Whisnu Mardiansyah    •    22 Mei 2018 07:37

Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. (Foto: MI/Mohamad Irfan). Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. (Foto: MI/Mohamad Irfan).

Jakarta: Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra menyatakan perlu pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Pasalnya, satuan antiteror TNI memilki kemampuan lebih mumpuni ketimbang Densus 88. 

"TNI punya kemampuan perang hutan, Densus 88 enggak punya. Perang kota pun enggak punya. Kemahiran dia itu menembak dan mengeksekusi," kata Supiadin di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018.

Baca juga: Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres

Menurut Supiadin, pelibatan TNI seharusnya tak perlu dipolemikkan. Masalah terorisme harus diselesaikaan dengan sinergi lintas sektor, bukan dengan ego sektoral antarinstitusi. 

"Maka saya bilang tidak ada masalah negara yang bisa diselesaikan dengan single agency. Nothing! Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan sektoral," tegas dia.

Dalam RUU Terorisme yang segera disahkan nanti, aparat diberikan kewenangan lebih dalam upaya pencegahan. Di sisi lain, keterlibatan TNI diyakini pemberantasan terorisme menjadi lebih efektif. 

Baca juga: RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia

Lebih lanjut, pelibatan TNI diatur dalam Perpres setelah RUU Terorisme disahkan. Sifat TNI hanya sebatas perbantuan Polri sesuai dengan rule of engagement yang diatur di Perpres nanti.

"Perpres itu mengatur wilayah mana yang bisa ditangani TNI. Tapi bagaimana TNI masuknya, itu di rule of engagement," pungkasnya. 

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri