revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Kapolri-Densus Beda Pendapat soal RUU Terorisme

Arga sumantri    •    22 Mei 2018 14:22

Polisi bersiaga di sekitar lokasi ledakan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Ngagel Madya, Surabaya, Jawa Timur. Foto: Antara/M Risyal Hidayat Polisi bersiaga di sekitar lokasi ledakan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Ngagel Madya, Surabaya, Jawa Timur. Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Jakarta: Perdebatan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berkutat pada soal definisi terorisme. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan ada perbedaaan pendapat antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan Densus 88.

Arsul menjelaskan pemerintah telah mengajukan usul definisi terorisme memuat frasa adanya motif politik, motif ideologi, dan mengancam keamanan negara yang dicantumkan dalam batang tubuh. Usulan itu termuat dalam surat hasil bahasan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Pertahanan; Panglima TNI; Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); dan Kapolri.

Densus 88, kata Arsul, juga sepakat ada frasa itu dalam revisi UU Terorisme. Namun, Densus tak setuju dengan penempatan frasa tersebut.

"Mereka (Densus) minta tempatnya tidak di dalam batang tubuh, tidak di dalam kalimat definisi, tapi kalimatnya (frasa motif politik dan sebagainya) itu di penjelasan," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Kondisi ini, kata Arsul, bakal menjadi poin yang dibahas dalam rapat lanjutan panitia kerja RUU Terorisme, besok. Tim panja akan membahas penempatan frasa dalam definisi terorisme yang masih jadi perdebatan.

"Apakah kita mau tempatkan (frasa itu) di penjelasan umum dengan narasi yang cukup panjang nantinya. Atau akan kita masukkan ke batang tubuh," ujarnya.

Baca: Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres

Arsul membaca beda pendapat itu bagian dari dinamika pembahasan dalam internal tim pemerintah. Rapat lanjutan panja juga akan mendalami sejauh mana beda pendapat ini bakal menghambat pengesahan RUU Terorisme.

"Besok kita dalami lagi, apa itu ekspresi sesaat. Kalau diyakini bisa menghambat atau mempersulit penegakan hukum, kita buka lagi di mana letak mempersulit dan menghambatnya," ujarnya.

Video: Menanti Penyelesaian RUU Terorisme

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri