revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme

Intan Yunelia    •    19 Mei 2018 16:01

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera--Mi/Ramdani Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera--Mi/Ramdani

Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pelibatan TNI di dalam revisi undang-undang terorisme dibuat aturan turunannya. Salah satunya dengan Peraturan Presiden (Perpres).

"Detailnya (pelibatan TNI) di RUU itu dimasukkan ke perpres. Jadi harus segera keluar perpresnya," ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Maret 2018.

Dalam Perpres itu, Presiden memiliki mandat penuh kapan TNI bisa dilibatkan dalam penanganan terorisme di Tanah Air. Aturan operasionalisasi pelibatan TNI pun diatur di dalam Perpres itu. 

Baca: Yasonna Sebut DPR Menghambat RUU Terorisme

Ia mengharapkan RUU ini selesai dibahas akhir bulan ini. Karena hanya satu pasal yang belum disepakati antara pemerintah dan DPR. "Besok nih awal-awal mungkin Senin, Selasa ditingkat satu Pansus. Nanti Kamis mudah mudahan sebelum Juni kita sudah punya undang-undang terorisme yang baru," ucap Mardani.

RUU Terorisme ini terbilang cukup lama penyelesaiannya. Karena ada pasal-pasal yang sempat menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Seperti pasal pelibatan TNI, batas waktu penahanan dan terakhir pasal mengenai definisi terorisme.

"Dua tahun dari 2016 ke 2018 normal sebetulnya. Tetapi menjadi lama ketika memang ada kepentingan mendesak dari pasal-pasal yang ada," ujar Mardani.



Dari 122 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang ada RUU terorisme, sekarang ini sudah mengerucut menjadi lima pembahasan saja. 

"Lima pun sudah mengerucut tinggal satu, definisinya pun kemarin sudah sepakat dimasukkan dalam penjelasan umum sudah siap untuk disahkan," pungkasnya.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri