revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

DPR Diminta Serap Aspirasi Rakyat dalam Pembahasan Revisi UU Terorisme

Siti Yona Hukmana    •    23 Mei 2018 09:29

Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma. Medcom.id/ Siti Yona Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma. Medcom.id/ Siti Yona

Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyerap aspirasi rakyat dalam proses persidangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), termasuk untuk revisi RUU Tindak Pidana Terorisme.

"Dalam pembahasan RUU, DPR harus mampu menyerap aspirasi warga negara agar kehadiran RUU itu sungguh-sungguh menjadi solusi, bukan malah menambah beban bangsa," kata Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma di kantornya, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa, 22 Mei 2018.

I Made menyebutkan, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertekad ingin mewujudkan DPR sebagai parlemen modern. Parlemen modern atau DPR zaman now yang dimaksud adalah parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi dan representasi. 

Namun, I Made menilai parlemen modern itu bukan gagasan baru. Sebab, menurut dirinya, DPR zaman now itu sudah ada dalam road map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019.

Terlepas dari itu, ia mengapresiasi tekad Ketua DPR, sebab hal tersebut juga menjadi keinginan dan harapan publik. Tapi, ia meyakini tekad Bamsoet sulit menjadi kenyataan. 

"Bagaimana mungkin transparansi bisa terwujud jika semua kegiatan alat kelengkapan DPR bersifat tertutup. Jangankan substansinya, informasi tentang kehadiran anggota DPR dalam kegiatan pun sulit diakses. Apalagi, DPR melalui UU MD3 mau mengoptimalkan peranan Pengamanan Dalam (Amdal) DPR, yang tentu akan semakin memperketat kehadiran pengunjung yang selama ini sudah sangat ketat," ungkap I Made.

Selain itu, lanjutnya, website dpr.go.id selalu ketinggalan dengan data-data dan kegiatan DPR terkini. Hal itu, dapat menyulitkan untuk mengakses informasi tentang kinerja DPR yang up to date.

Dirinya menyarankan agar DPR menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan begitu, kata dia, konsep atau gagasan parlemen modern perlu diubah dengan menempatkan faktor representasi di urutan teratas baru disusul faktor-faktor pendukung seperti transparansi dan teknologi informasi. 

Penyerapan aspirasi tersebut bisa dilakukan juga dalam pembahasan revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang menurut I Made menjadi tanggung jawab DPR. Dia menilai, mandeknya penyelesaian revisi UU tersebut pun akhirnya berbuntut pada munculnya aksi-aksi teror di tanah air yang meresahkan warga.

Oleh karena itu, I Made melanjutkan, Formappi mengharapkan agar DPR dan pemerintah harus sama-sama mengacu pada kepentingan bersama atau kepentingan bangsa dan secepatnya menyepakati aturan-aturan dalam RUU tersebut.

"Proses-proses dalam persidangan pun hendaknya diselenggarakan secara transparan atau terbuka," tandas dia.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri