revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum

Whisnu Mardiansyah    •    20 Mei 2018 18:03

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba) Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba)

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut ada upaya pencampuran antara data intelijen dengan penegakan hukum. Menurutnya, kedua hal itu berbeda dan tak bisa dicampur.

"Sudah saya katakan kepada pejabat di Istana Presiden ketika buka puasa kemarin. Kalau kalian memasukkan unsur intelijen ke dalam penegakan hukum, sebentar lagi kita akan menghadapi bencana besar," kata Fahri di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Mei 2018.

Menurutnya, dalam demokrasi, intelijen dan penegakan hukum punya ranah sendiri-sendiri. Data intelijen misalnya, tak boleh dibuka dalam proses hukum. UU Intelijen mengatur hal tersebut, namun saat ini ada upaya untuk melabraknya.

"Sekarang ini memang ada keinginan supaya penegakan hukum itu menggunakan data intelijen," kata Fahri. 

(Baca juga: Intelijen Militer Harus Dilibatkan Berantas Terorisme)

Ia mengatakan, kerja intelijen adalah pekerjaan dengan tanggung jawab yang besar, demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara negara demokrasi maknanya adalah negara hukum yang sifatnya post factum.

"Intelijen silakan, Anda mau mengintip, Anda mau mencuri data orang, silakan. Tugas Anda. Tapi dia single user. Jangan ditaruh di ruang sidang. Rusak negara ini," sebut Fahri. 

Ia juga menggarisbawahi bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia. Masih banyak permainan yang membuat kondisi tak pasti. Dengan menyodorkan data intelijen ke ranah tersebut, Fahri memastikan, kondisi bakal semakin parah.

Sebelumnya, ada masukan supaya intelijen militer dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia. Cara ini dinilai bakal lebih ampuh memberantas aksi teror. 

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri