revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur
  • Card 1 of 30
Nasional

Al Araf Dorong Preventif Justice di Revisi UU Terorisme

Arga sumantri    •    15 Mei 2018 16:42

PROFIL: Direktur Imparsial Al Araf. Foto: MI/Rommy Pujianto PROFIL: Direktur Imparsial Al Araf. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Direktur Imparsial Al Araf meminta pemerintah dan DPR memakai konsep preventif justice dalam merampungkan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

"Inggris dan negara-negara Eropa memakai konsep ini saat menerapkan aturan pemberantasan terorisme," kata Al Araf dalam 'Diskusi Roundtable Rangkaian 20 Tahun Reformasi: Ketahanan Nasional Yang Tercabik Sepanjang Era Reformasi', yang diselenggarakan Media Group, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Sederhananya, kata dia, konsep preventif justice adalah upaya pemerintah memilah potensi-potensi teror. Mana yang dikaterogikan sebagai pemimpin teror, pemberi dana, pelaku di lapangan, hingga simpatisan.

"Pendekatannya juga bisa melalui pendekatan hukum dan nonhukum," ujarnya.

Cara ini pernah dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat melarang organisasi Alqaeda. PBB terlebih dulu menganalisis bagaimana organisasi ini berkembang sampai akhirnya memutuskan untuk melarang.

Polri, kata dia, juga pernah melakukan hal serupa saat melaporkan Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang ke pengadilan.

Tanpa konsep preventif justice, Al Araf khawatir UU Terorisme justru menjadi sapu jagat. Seseorang yang dikategorikan masih sebagai simpatisan tak mustahil akan diperlakukan sama seperti pemimpin teroris.

"Simpatisan yang tak berniat untuk melakukan aksi teror hendaknya didekati dengan pendekatan nonhukum, seperti deradikalisasi," katanya.

Ia mewanti-wanti jangan sampai RUU Terorisme justru menggeser delik materiil menjadi formil. "Jangan sampai kejahatan yang terjadi hanya berdasarkan asumsi," kata dia.

Baca: Empat Anak Pelaku Teror Jadi Saksi Mahkota

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Hanafi Rais, menyatakan konsep eventif justice sudah diakomodasi di RUU Terorisme.

Paradigma preventif justice terdapat dalam Pasal 43A ayat (1) yang berbunyi 'dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama enam bulan.'

Upaya merampungkan RUU Terorisme mengemuka setelah timbulnya serentetan teror di Indonesia. UU ini sudah mandek sejak 2016 karena masih belum bersepakat pada persoalan definisi terorisme.

Aksi teror pecah di sejumlah titik sejak pekan lalu. Aksi diawali dengan perlawanan narapidana terorisme di rumah tahanan cabang Salemba, Mako Brimob, Depok, Rabu, 9 Mei 2018. Peristiwa itu menggugurkan lima polisi dan satu narapidana teroris.

Polisi berhasil menumpas serangan itu dengan pendekatan lunak pada Kamis, 10 Mei 2018. Sebanyak 155 narapidana terorisme menyerah.

Minggu 13 Mei 2018, publik dikagetkan dengan serangan teror di Surabaya. Tiga gereja dibom satu keluarga terduga teroris. Belasan orang tewas dan puluhan luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pada malam hari, ledakan juga pecah di dua titik di Sidoarjo, Jawa Timur.

Senin, 14 Mei 2018, sebuah bom meledak di depan Mapolrestabes Surabaya. Bom terlihat dibawa kendaraan roda dua. Pelaku meledakkan bom ketika polisi memberhentikan kendaraan mereka yang mencoba memasuki gerbang gedung.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 22 Mei 2018 12:33
  1. Menanti Penyelesaian RUU Terorisme
  2. Pemerintah Disebut Belum Satu Suara soal Definisi Terorisme
  3. Punya Keahlian Lebih Mumpuni, TNI Perlu Dilibatkan Berantas Terorisme
  4. Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres
  5. Ketua Pansus Kukuh Motif Politik Dimasukan Pasal Definisi Terorisme
  6. Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Motif Politik di Definisi Terorisme
  7. Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah
  8. RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia
  9. Bersama Perangi Teror (6)
  10. Bersama Perangi Teror (5)
  11. Bersama Perangi Teror (4)
  12. Bersama Perangi Teror (2)
  13. Bersama Perangi Teror (1)
  14. Akbar Faisal: Kendala RUU Terorisme Bukan di DPR Tapi Pemerintah
  15. Pansus RUU Teroris: Dasar Motif Terorisme adalah Ideologi
  16. Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju
  17. DPR-Pemerintah Menyepakati Motif Politik pada Definisi Terorisme
  18. Poin-poin Perdebatan di RUU Terorisme
  19. Ketua DPR Desak Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Terbuka
  20. Intelijen Diminta tak Dicampur dengan Penegakan Hukum
  21. Formappi tak Yakin UU Terorisme Rampung Sebelum Lebaran
  22. Presiden Diminta Terbitkan Perpres Pelibatan TNI di RUU Terorisme
  23. Batas Waktu Penyadapan Terduga Teroris Dinilai Terlalu Panjang
  24. Nasir Djamil: Penyelesaian RUU Terorisme Bukan Karena Desakan Presiden
  25. Pengamat: Penanganan Terorisme oleh Polri Sudah Lampaui Porsi
  26. DPR Optimistis RUU Terorisme Selesai Pekan Depan
  27. Revisi UU Terorisme Dijamin Rampung Pekan Depan
  28. Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
  29. Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi
  30. DPR Pastikan Peran TNI Melawan Terorisme akan Terukur