revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
  • Card 1 of 30
Nasional

Al Araf Dorong Preventif Justice di Revisi UU Terorisme

Arga sumantri    •    15 Mei 2018 16:42

PROFIL: Direktur Imparsial Al Araf. Foto: MI/Rommy Pujianto PROFIL: Direktur Imparsial Al Araf. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Direktur Imparsial Al Araf meminta pemerintah dan DPR memakai konsep preventif justice dalam merampungkan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

"Inggris dan negara-negara Eropa memakai konsep ini saat menerapkan aturan pemberantasan terorisme," kata Al Araf dalam 'Diskusi Roundtable Rangkaian 20 Tahun Reformasi: Ketahanan Nasional Yang Tercabik Sepanjang Era Reformasi', yang diselenggarakan Media Group, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Sederhananya, kata dia, konsep preventif justice adalah upaya pemerintah memilah potensi-potensi teror. Mana yang dikaterogikan sebagai pemimpin teror, pemberi dana, pelaku di lapangan, hingga simpatisan.

"Pendekatannya juga bisa melalui pendekatan hukum dan nonhukum," ujarnya.

Cara ini pernah dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat melarang organisasi Alqaeda. PBB terlebih dulu menganalisis bagaimana organisasi ini berkembang sampai akhirnya memutuskan untuk melarang.

Polri, kata dia, juga pernah melakukan hal serupa saat melaporkan Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang ke pengadilan.

Tanpa konsep preventif justice, Al Araf khawatir UU Terorisme justru menjadi sapu jagat. Seseorang yang dikategorikan masih sebagai simpatisan tak mustahil akan diperlakukan sama seperti pemimpin teroris.

"Simpatisan yang tak berniat untuk melakukan aksi teror hendaknya didekati dengan pendekatan nonhukum, seperti deradikalisasi," katanya.

Ia mewanti-wanti jangan sampai RUU Terorisme justru menggeser delik materiil menjadi formil. "Jangan sampai kejahatan yang terjadi hanya berdasarkan asumsi," kata dia.

Baca: Empat Anak Pelaku Teror Jadi Saksi Mahkota

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Hanafi Rais, menyatakan konsep eventif justice sudah diakomodasi di RUU Terorisme.

Paradigma preventif justice terdapat dalam Pasal 43A ayat (1) yang berbunyi 'dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama enam bulan.'

Upaya merampungkan RUU Terorisme mengemuka setelah timbulnya serentetan teror di Indonesia. UU ini sudah mandek sejak 2016 karena masih belum bersepakat pada persoalan definisi terorisme.

Aksi teror pecah di sejumlah titik sejak pekan lalu. Aksi diawali dengan perlawanan narapidana terorisme di rumah tahanan cabang Salemba, Mako Brimob, Depok, Rabu, 9 Mei 2018. Peristiwa itu menggugurkan lima polisi dan satu narapidana teroris.

Polisi berhasil menumpas serangan itu dengan pendekatan lunak pada Kamis, 10 Mei 2018. Sebanyak 155 narapidana terorisme menyerah.

Minggu 13 Mei 2018, publik dikagetkan dengan serangan teror di Surabaya. Tiga gereja dibom satu keluarga terduga teroris. Belasan orang tewas dan puluhan luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pada malam hari, ledakan juga pecah di dua titik di Sidoarjo, Jawa Timur.

Senin, 14 Mei 2018, sebuah bom meledak di depan Mapolrestabes Surabaya. Bom terlihat dibawa kendaraan roda dua. Pelaku meledakkan bom ketika polisi memberhentikan kendaraan mereka yang mencoba memasuki gerbang gedung.

revisi uu terorisme
30cards

revisi uu terorisme

Updated 20 Juli 2018 17:03
  1. Pemerintah Bahas Enam Aturan Pelaksana UU Antiterorisme
  2. Aturan Pelaksana UU Antiterorisme Masih Digodok
  3. UU Antiterorisme Dinilai Punya Banyak Kelebihan
  4. UU Antiterorisme Indonesia Diklaim Lebih Baik dari Amerika
  5. Peluru Baru Berantas Terorisme (2)
  6. Peluru Baru Berantas Terorisme (1)
  7. Peluru Baru Berantas Terorisme (3)
  8. Menumpas Akar Radikalisme (3)
  9. Menumpas Akar Radikalisme (2)
  10. Menumpas Akar Radikalisme (1)
  11. Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
  12. Polri: Pemberantasan Terorisme Kerja Bersama
  13. Kriminolog UI Tak Puas dengan UU Antiterorisme
  14. UU Antiterorisme Diharapkan Membuat Indonesia Aman
  15. Babak Akhir Aturan Terorisme
  16. Perluasan Kewenangan TNI Ancam UU Antiterorisme
  17. UU Antiterorisme yang Baru Dinilai Lebih Efektif dan Terarah
  18. BNPT Siapkan Implementasi Penanganan Teroris
  19. DPR: UU Baru Buat Penanganan Teroris Jadi Lebih Baik
  20. Komnas HAM Kritisi Pelibatan TNI Pada UU Terorisme
  21. KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
  22. Instansi Pemerintah Harus Kompak Lawan Radikalisme
  23. DPR dan Pemerintah Disarankan Revisi UU Peradilan Militer
  24. Jazuli Sebut Pemberantasan Terorisme Harus Akuntabel dan Transparan
  25. Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen
  26. Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Darurat Militer
  27. LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban
  28. Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen
  29. Komnas HAM: Pemberian Hak Korban Terorisme Jangan Tunggu Pengadilan
  30. SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri