• Card 29 of 30
Jawa Tengah

Warga Minta Pemkab Fasilitasi Perizinan Pembuatan Kapal

Rhobi Shani    •    08 Juni 2017 13:20

Pelabuhan barang di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah. Pelabuhan barang di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah.

medcom.id, Jepara: Terbitnya peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/8/DJPL-17 membawa angin segar bagi warga di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Utamanya warga di Pulau Parang dan Pulau Nyamuk. Warga meminta aturan tersebut segera diterapkan di Bumi Kartini.

Petinggi Desa/Pulau Nyamuk Sudarto meminta Pemerintah Kabupaten Jepara memfasilitasi perizinan kapal rakyat tradisional untuk penumpang. Sebab, proses perizinan harus disampaikan ke Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
 
“Langkah paling cepat, aturan itu perlu segera disosialisasikan. Aturan ini tepat untuk warga (pulau) Nyamuk maupun Parang dan desa kepulauan lain yang berdekatan dengan Nyamuk,” ujar Sudarto.

Baca: Kini Kapal Rakyat Tradisional Boleh Angkut Penumpang


Sudarto melanjutkan, warga kepulauan harus diberikan prioritas dalam hal penyeberangan. Sudarto bahkan menyebut warganya iri dengan Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
 
“Di Kepulauan Seribu saja bisa (menggunakan kapal kayu untuk penumpang). Kenapa di sini tidak boleh,” sesal Sudarto.
 
Sejak kapal rakyat tradisional tidak diperbolehkan mengangkut penumpang, pemilik kapal tidak berani memberi tumpangan kepada warga yang hendak ke daratan Jepara atau sebaliknya.
 
Sementara itu, Kepala UPP Syahbandar Jepara Suripto mengatakan, dengan adanya peraturan tersebut, kapal rakyat bisa digunakan mengangkut penumpang. Kapal rakyat memang sangat dibutuhkan untuk pelayaran di wilayah kepulauan seperti Nyamuk dan Parang.
 
“Secepatnya peraturan ini akan kami sampaikan ke pemerintah kabupaten dan harapan saya pemerintah juga mau memfasilitasi masyarakat,” kata Suripto.
 
Di dalam peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/8/DJPL-17, sebelum membuat atau melakukan perombakan kapal, pemilik kapal mengajukan pengesahan gambar rancang bangun kapal kepada Direktur Jendral. Gambar rancang bangun kapal itu meliputi, gambar rencana umum, penghitungan stabilitas, kontruksi memanjang dan melintang, rencana peralatan keselamatan, dan daftar material pembuat kapal.
 
“Setelah gambar rancang bangun kapal disahkan, selanjutnya pemilik kapal memberitahukan rencana pelaksanaan pembangunan atau perombakan kapal kepada Syahbandar untuk mendapat pengawasan,” terang Suripto.