Kicauan Ahmad Dhani Dianggap Kebebasan Berekspresi

Tersangka kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani (tengah) menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan, Jakarta. Foto: Antara/Reno Esnir.

Jakarta: Hendarsam Marantoko, pengacara Ahmad Dhani, merasa tidak ada yang salah dengan kicauan kliennya di Twitter yang dianggap ujaran kebencian. Dia menilai penyataan musisi itu di media sosial adalah kebebasan berekspresi terkait kasus penistaan agama. 

"Kebebasan berekspresi diatur dalam konstitusi kita sehingga sangat beralasan Ahmad Dhani menyatakan pendapatnya dan ketidaksukaannya kepada penista agama," kata Hendarsam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin,16 April 2018.

Menurut dia, penyataan Dhani sah-sah saja. Pasalnya, penista agama jelas perbuatan pidana terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156 A KUHP.

Hendarsam pun tak ingin Pasal 28 ayat(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi pasal karet. Bila tidak, kasus yang menjerat Dhani bisa menimpa orang lain. 

"Apabila pasal tersebut dimaknai lentur dan menjadi pasal karet maka kita harus bersiap-siap untuk melihat aktivis antikorupsi, para LSM antinarkoba dan lainnya akan menghadapi proses hukum akibat ketidaksukaannya," kata Hendarsam.

Baca: Ahmad Dhani Berkaus #2019GantiPresiden ke Pengadilan

Ia menambahkan bahkan putusan hakim kepada seorang terpidana adalah bentuk ketidaksukaan hakim secara hukum. Berlandaskan pada pandangan ini, seharusnya kliennya tidak bersalah atas cuitannya.

"Pengadilan ini akan jadi pertaruhan besar bagi kita semua," kata Hendarsam.

Kasus ujaran kebencian ini berawal ketika Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan Ahmad Dhani ke polisi atas tuduhan ujaran kebencian. Dhani dianggap telah menuliskan pernyataan tak mengenakan melalui akun Twitter-nya, @AHMADDHANIPRAST, pada Februari hingga Maret 2017.

Dhani disangka melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.