• Card 30 of 30
Nasional

ICW Beri Nilai 5 Pemerintahan Jokowi-JK

Achmad Zulfikar Fazli    •    24 Februari 2018 03:12

CW. (MI/Rommy Pujianto) CW. (MI/Rommy Pujianto)

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan penilaian angka lima kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Nilai kurang memuaskan itu diberikan karena dinilai lemahnya isu hukum di era Jokowi-JK.

"Rapor Jokowi itu kita kasih lima," tegas peneliti ICW Donald Fariz dalam diskusi dengan tema 'kontroversial revisi UU MD3: Anti demokrasi dan Kontra Pemberantasan Korupsi?' di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018.

Donald mengatakan, penilaian ini diberikan bukan karena adanya keberpihakan kepada pihak tertentu. Pasalnya, kata dia, ICW pun sudah kenyang sindiran. 

"Dalam sumber waras bahwa itu pidana korupsi. Kami nyatakan tidak. Mereka bilang ICW di suap. Ketika reklamasi, ada pidana. Dibilang ICW sudah tidak dikasih uang," ucap dia.

Dalam masalah ini, lanjut dia, ICW pun murni melihat adanya kelemahan pada pemerintahan jokowi-jk di bidang hukum. "Tim hukum Presiden lemah," tegas dia.

Menurut dia, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik pada bidang hukum. Pasalnya, SBY punya Denny Indrayana yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Ia mengakui era pemerintahan Jokowi-JK ada pakar hukum tata negara Refly Harun. Namun, Refly tak masuk ke dalam jajaran kabinet Jokowi-JK. 

"(Pada era Jokowi-JK) Orang hukum tidak ada dialog ke Istana. Yang diajak dialog tokoh agama, seniman budayawan dan pelawak. Dulu zaman SBY ada dialog soal rencana pemberantasan korupsi. Sudah satu tahun impres pemberantasan korupsi tidak ditandatangani Pak Jokowi," kata dia.