• Card 1 of 30
Nasional

Hari Baik untuk Pendidikan Politik

Sobih AW Adnan    •    23 Februari 2018 18:02

 ILUSTRASI: Seorang pelajar menghadiri Peluncuran Rumah Demokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (24/1)/ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha. ILUSTRASI: Seorang pelajar menghadiri Peluncuran Rumah Demokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (24/1)/ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha.

Jakarta: Buta terburuk adalah buta politik. Begitu, ucap penyair Jerman Bertolt Brecht, sekali waktu.

Orang yang buta politik tak akan sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, rumah, obat, dan semuanya bergantung pada keputusan-keputusan politik. 

Tak kalah ngeri, lanjut Brecht, buta politik juga bersumbangsih besar atas merebaknya pelacuran, anak telantar, perampokan, terlebih; perilaku korupsi.

Brecht, benar. Lagi pula, kebutaan semacam itu hanya akan menjadikan rakyat merasa sebagai obyek pembodohan saban lima tahun sekali. Sudah saatnya, pemilik suara menjadi penentu. Baik buruknya masa depan pembangunan, sebagian besarnya bergantung pada pilihan yang matang di saat pemungutan.

Partisipasi politik

Salah satu persoalan yang menyertai proses politik di Indonesia adalah tingkat partisipasi pemilih yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2014 hanya 70%. Angka itu, tentu merosot dibanding Pemilu 2009 dengan tingkat partisipasi politik sebesar 71%, Pemilu 2004 (84,07%), dan Pemilu 1999 (92,74%).

Apalagi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), menurut KPU, angkanya ambrol sampai sebesar 56%. 

Menurut laporan Skala Survei Indonesia (SSI) terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, wilayah yang tingkat partisipasinya sedang (50-70%) tercatat sebesar 49,8%. Sementara partisipasi politik yang kisarannya di atas 70% cuma ada 49,4% wilayah penyelenggara pilkada saja.

Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada semestinya menjadi perhatian penting bagi partai politik (parpol). Sebab, terpilihnya calon kepala daerah yang mereka usung tidak jamin akan berkorelasi dengan jumlah suara yang didapatkan parpol pada pemilu legislatif.

Sayangnya, menurut peneliti ilmu politik Muhtar Haboddin dalam Pemilu dan Parpol di Indonesia (2016), target peningkatan partisipasi pemilih sebagai bagian dari proses pendidikan politik ini tidak melulu dijadikan fokus dalam kerja-kerja parpol. Padahal, pendidikan politik adalah satu dari empat fungsi utama yang dimiliki, mengiringi fungsi penyaluran aspirasi, kaderisasi, dan kontrol pemerintah.

"Kepuasan masyarakat terkait fungsi parpol dalam melakukan pendidikan politik ke konstituen cuma sebesar 17,6 persen. Sedangkan yang tidak puas sampai 74,6 persen," tulis Muhtar.

Bukan cuma wajib, dalam Pasal 34 ayat 3b UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebut, pendidikan politik yang dimaksud bukanlah yang bersifat sesaat alias mengandalkan momentum, namun harus dilakukan dalam prinsip berkesinambungan.

Pada butir b dan c tertulis, (b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan (c) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Problem pengkaderan yang terkesan lemah itulah yang pada akhirnya membuat parpol tak mampu mengambil banyak simpati masyarakat. Fakta rontoknya pamor parpol dalam beberapa survei, seiring sejalan dengan turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.

Baca: [Fokus] Mana Wakil, Mana Rakyatnya?

Hoaks, SARA, dan politik uang

Fungsi penting pendidikan politik berikutnya adalah demi penyelenggaraan pesta demokrasi yang sehat. Selama ini, kontestasi politik di Indonesia masih rawan ditemukan pelanggaran berupa kampanye hitam melalui penyebaran informasi hoaks, maupun praktik eksploitasi isu-isu yang bersinggungan dengan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pada Pilkada Serentak 2017, Komisi Informasi Pusat (KIP) menemukan fakta bahwa penyebaran berita bohong dan isu SARA mencapai 2.308 laporan per Januari, dan bertambah 672 laporan di dua bulan berikutnya.

Sebabnya, menurut analisa lembaga survei Charta Politika Indonesia, persebaran isu SARA dalam pilkada tersebut sebanding dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Hal itu bisa berkaca dari kebiasaan mengkonsumsi berita dan informasi tanpa memedulikan kabar tersebut memiliki sumber kredibel atau tidak. 

Dalam surveinya, Charta Politika Indonesia menangkap sebesar 70% dari pembaca media di Indonesia merasa cukup untuk menyimpulkan sebatas dari judul berita saja.

Data itu, kian menegaskan perlunya keseriusan parpol dalam melakukan pendidikan politik di masyarakat. Namun lucunya, tak sedikit pula muncul anggapan bahwa elite parpol justru diuntungkan dengan keadaan lemahnya tingkat literasi tersebut.

Belum lagi, soal politik uang. Pada Pilkada Serentak 2017 saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap 600 temuan. Bentuknya bervariasi, dari mulai pemberian langsung maupun berupa hibah barang.



Politik uang, relatif gampang ditemukan dan nyaris tak bisa dihindari dalam beberapa pengalaman pesta demokrasi di daerah. Padahal, larangan politik uang sudah diatur jelas dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan ini pun tidak cuma menyasar pada penyedia dana, namun mencakup hingga ancaman pidana bagi penerima.

Tapi, lagi-lagi, aturan ketat ini tak menjamin bisa memberikan efek jera. Apalagi, jika oknum parpol sendiri masih menganggap politik uang sebagai bagian dari strategi yang tak bisa dihindari. 

Pilkada Serentak 2018 diharap mampu menampilkan wajah berbeda. Keberadaannya harus menjelma momentum untuk  meningkatkan kedewasaan politik di Indonesia. Atau paling tidak, sebabak pesta demokrasi ini bakal makin membeberkan seberapa besar usaha dan keseriusan parpol dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Sepanjang rel kampanye, parpol harus dengan fasih memanfaatkannya sebagai arena pendidikan politik bagi para calon pemilihnya. Kampanye hari ini, sudah saatnya meninggalkan cara-cara lama, yakni dengan tidak menerjemahkannnya sebagai kegiatan memburu suara belaka. 

Baca: [Fokus] Nomor Baru, Niat Baru

Kegiatan kampanye, wajib menghadirkan banyak manfaat. Jika tidak, jangan salah bila proses demokrasi makin dianggap agenda yang percuma oleh masyarakat.