pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 20 Juli 2018 16:25
  1. 14 Tersangka Pengrusak Kantor Panwaslih Taput Ditahan
  2. PPP Pertanyakan Akhlak Berpolitik Lulung
  3. Polri Menindaklanjuti 25 Kasus di Pilkada 2018
  4. Rapat dengan Kapolri tak Tertutup, Fraksi Gerindra Walk Out
  5. PAN Bakal Tampilkan Bacaleg Incumbent
  6. Empat Gugatan Sengketa Pilkada di Sumut
  7. KPU Ajak Peserta Pemilu Tekan Angka Suara Tidak Sah
  8. 13 Petugas Bawaslu Menerima Kekerasan Sepanjang Pilkada Serentak 2018
  9. 62 Permohonan Sengketa Pilkada Diajukan ke MK
  10. Mendagri Prediksi MK Hanya Proses 30 Persen Gugatan Pilkada
  11. Bawaslu: Tiga Permohonan Sengketa Pilkada Berpotensi Berlanjut ke MK
  12. Bawaslu Temukan Empat Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018
  13. Bawaslu Temukan 3.133 Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018
  14. Angka Suara tidak Sah Tertinggi di Jatim
  15. Bawaslu: 99 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang Selama Pilkada 2018
  16. Gus Ipul Dapat Tawaran Maju Caleg DPR RI
  17. Partisipasi Pemilih PIlkada Papua 2018 Melampaui Target
  18. Gus Ipul: Maaf dan Terima Kasih Dukungannya
  19. Membumikan Gagasan Politik Tanpa Mahar
  20. Delapan Permohonan Gugatan Hasil Pilkada Berpotensi Berlanjut ke MK
  21. Pilkada Paniai Masih Ditunda
  22. MK Libatkan Bawaslu Menangani Sengketa Pilkada
  23. Susno Duadji Minta Kasus Politik Uang di Pilkada Diusut Tuntas
  24. Wali Kota Makassar Diperiksa Bawaslu
  25. Pasangan 'Asyik' Bidik DPR usai Gagal di Pilgub Jabar
  26. KPU Harus Hadir dalam Sidang Sengketa Pilkada
  27. KPU Tetapkan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman Pemenang Pilgub Sulsel
  28. Sudirman-Ida Ucapkan Selamat atas Kemenangan Ganjar-Yasin
  29. Penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Ditunda
  30. Tiga Paslon Tolak Hasil Pleno Pilbup Bogor
  • Card 1 of 30
Pilkada

ASN tidak Netral akibat Sanksi belum Maksimal

Media Indonesia    •    19 Maret 2018 06:03

Ilustrasi pegawai negeri sipil. ANT/Rahmad. Ilustrasi pegawai negeri sipil. ANT/Rahmad.

Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai masih maraknya aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam kampanye calon kepala daerah pada Pilkada 2018 bukan disebabkan minimnya sosialisasi aturan. Menurut dia, ASN kerap tidak netral karena sanksi yang diberikan belum maksimal.

"Efek jera yang diberikan belum berdampak maksimal mencegah ASN cawe-cawe berpolitik praktis. Selama ini penegakan hukum terhadap ASN yang berpolitik praktis relatif sangat berbelit-belit. Penegakan sanksi yang berliku dan butuh waktu lama membuat mereka merasa selalu punya celah," ujar Titi di Jakarta, Minggu, 18 Maret 2018.

Titi menyatakan mayoritas ASN sebenarnya sudah menjaga diri supaya tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, masih banyak kelompok ASN yang tergoda berpolitik praktis demi ambisi pribadi.

"Perilaku oknum-oknum ini mencederai independensi dan kredibilitas kolega mereka yang berperilaku benar. Perlu sanksi administratif hingga pemecatan atau sanksi bagi calon yang kedapatan melibatkan mereka dalam politik praktis," tegasnya.

Pelangggaran ASN yang terbaru terjadi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ada dua ASN diduga ikut memobilisasi masyarakat untuk mendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Kedua ASN itu bekerja di lingkungan dinas pendidikan. Satu orang berinisial SHN ialah kepala sekolah dasar (SD) di Kecamatan Citamiang dan satu lainnya berinisial SR, guru SD di Kecamatan Baros. SHN ketahuan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menghadiri kegiatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat berada di Kecamatan Cibeureum.

Sementara itu, SR ketahuan ikut menyosialisasikan salah satu pasangan calon Wali Kota Sukabumi saat ada pengajian di salah satu masjid, di Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang.

Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, Muhammad Aminudin, sudah mengklarifikasi keterlibatan keduanya. Baik SHN maupun SR menyangkal terlibat dalam politik praktis. Namun, Panwaslu memiliki barang bukti dugaan keterlibatan mereka. Kasus itu segera dilimpahkan ke Inspektorat Daerah Kota Sukabumi. Soal sanksi, Aminudin menyerahkan sepenuhnya kepada pemkot.

Pekan lalu, Bawaslu mengungkapkan ada 425 dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan ASN, polisi, dan TNI di 76 kabupaten/kota di Pilkada 2018.

pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 20 Juli 2018 16:25
  1. 14 Tersangka Pengrusak Kantor Panwaslih Taput Ditahan
  2. PPP Pertanyakan Akhlak Berpolitik Lulung
  3. Polri Menindaklanjuti 25 Kasus di Pilkada 2018
  4. Rapat dengan Kapolri tak Tertutup, Fraksi Gerindra Walk Out
  5. PAN Bakal Tampilkan Bacaleg Incumbent
  6. Empat Gugatan Sengketa Pilkada di Sumut
  7. KPU Ajak Peserta Pemilu Tekan Angka Suara Tidak Sah
  8. 13 Petugas Bawaslu Menerima Kekerasan Sepanjang Pilkada Serentak 2018
  9. 62 Permohonan Sengketa Pilkada Diajukan ke MK
  10. Mendagri Prediksi MK Hanya Proses 30 Persen Gugatan Pilkada
  11. Bawaslu: Tiga Permohonan Sengketa Pilkada Berpotensi Berlanjut ke MK
  12. Bawaslu Temukan Empat Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018
  13. Bawaslu Temukan 3.133 Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2018
  14. Angka Suara tidak Sah Tertinggi di Jatim
  15. Bawaslu: 99 TPS Lakukan Pemungutan Suara Ulang Selama Pilkada 2018
  16. Gus Ipul Dapat Tawaran Maju Caleg DPR RI
  17. Partisipasi Pemilih PIlkada Papua 2018 Melampaui Target
  18. Gus Ipul: Maaf dan Terima Kasih Dukungannya
  19. Membumikan Gagasan Politik Tanpa Mahar
  20. Delapan Permohonan Gugatan Hasil Pilkada Berpotensi Berlanjut ke MK
  21. Pilkada Paniai Masih Ditunda
  22. MK Libatkan Bawaslu Menangani Sengketa Pilkada
  23. Susno Duadji Minta Kasus Politik Uang di Pilkada Diusut Tuntas
  24. Wali Kota Makassar Diperiksa Bawaslu
  25. Pasangan 'Asyik' Bidik DPR usai Gagal di Pilgub Jabar
  26. KPU Harus Hadir dalam Sidang Sengketa Pilkada
  27. KPU Tetapkan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman Pemenang Pilgub Sulsel
  28. Sudirman-Ida Ucapkan Selamat atas Kemenangan Ganjar-Yasin
  29. Penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Ditunda
  30. Tiga Paslon Tolak Hasil Pleno Pilbup Bogor