pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 20 April 2018 07:05
  1. Ridwan Kamil Janji Perjuangkan Status Guru Honorer
  2. Awas Ancaman Siber di Pilkada
  3. Kapolri Harap TNI-Polri Solid di Musim Politik
  4. Gus Ipul Ingin Jatim Jadi Kiblat Sepakbola
  5. Lift Rusak Alasan Gedung Baru DPR Harus Dibangun
  6. Nurdin Halid Janji Jayakan Kembali PSM Makassar
  7. Debat Pilkada 2018: Sulawesi Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 4
  8. Masyarakat Sulsel Tetap Bisa Nikmati Pantai Losari
  9. Arti Lapangan Bola bagi Sulsel di Mata Nurdin Halid
  10. Agus-Tanri: Pemerintah tak Boleh Langgar Hukum
  11. Tekan Pengangguran, Agus-Tanri Siapkan SMK Unggulan
  12. Cara NH-Aziz Tekan Pernikahan Dini
  13. NH: Pembangunan Tak Boleh Meninggalkan Nilai Luhur
  14. Nurdin Halid-Aziz Hadir untuk Memenuhi Cita Rakyat Sulsel
  15. Ganjar-Yasin akan Ungkap Program Ekotren di Debat
  16. Mahfud MD Sebut Pilkada seperti Peternakan Koruptor
  17. Gaya Debat Emil Dardak Dipuji Warga
  18. Perludem: Perempuan Bukan Isu Pinggiran
  19. Sudirman Said Rileks Hadapi Debat Perdana
  20. Bawaslu Usulkan Keterangan Kolektif untuk Pemilih tanpa KTP-el
  21. Gus Ipul Janji Jadikan Madura Pusat Ekonomi Syariah
  22. KPU Solo Tetapkan DPT Pilgub Jateng 401.090 Jiwa
  23. Debat di Jakarta, Kandidat Gubernur Sulsel Batasi Tim Pendukung
  24. Wiranto: Jangan Sebut Sekarang Tahun Politik
  25. Dinasti Politik Jadi Perhatian Khusus KPK
  26. Batasan Media Paslon 'Beriklan' Bumerang Bagi KPU
  27. Elektabilitas Bupati Petahana Tapanuli Utara Tertinggi
  28. Kasus Narkoba Bupati Ogan Ilir tak Boleh Terulang
  29. Dua Wilayah Paling Rawan di Pilkada Serentak
  30. Debat Pilwalkot Tanjungpinang Bertemakan Pendidikan
  • Card 1 of 30
Pilkada

ASN tidak Netral akibat Sanksi belum Maksimal

Media Indonesia    •    19 Maret 2018 06:03

Ilustrasi pegawai negeri sipil. ANT/Rahmad. Ilustrasi pegawai negeri sipil. ANT/Rahmad.

Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai masih maraknya aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam kampanye calon kepala daerah pada Pilkada 2018 bukan disebabkan minimnya sosialisasi aturan. Menurut dia, ASN kerap tidak netral karena sanksi yang diberikan belum maksimal.

"Efek jera yang diberikan belum berdampak maksimal mencegah ASN cawe-cawe berpolitik praktis. Selama ini penegakan hukum terhadap ASN yang berpolitik praktis relatif sangat berbelit-belit. Penegakan sanksi yang berliku dan butuh waktu lama membuat mereka merasa selalu punya celah," ujar Titi di Jakarta, Minggu, 18 Maret 2018.

Titi menyatakan mayoritas ASN sebenarnya sudah menjaga diri supaya tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, masih banyak kelompok ASN yang tergoda berpolitik praktis demi ambisi pribadi.

"Perilaku oknum-oknum ini mencederai independensi dan kredibilitas kolega mereka yang berperilaku benar. Perlu sanksi administratif hingga pemecatan atau sanksi bagi calon yang kedapatan melibatkan mereka dalam politik praktis," tegasnya.

Pelangggaran ASN yang terbaru terjadi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ada dua ASN diduga ikut memobilisasi masyarakat untuk mendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Kedua ASN itu bekerja di lingkungan dinas pendidikan. Satu orang berinisial SHN ialah kepala sekolah dasar (SD) di Kecamatan Citamiang dan satu lainnya berinisial SR, guru SD di Kecamatan Baros. SHN ketahuan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menghadiri kegiatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat berada di Kecamatan Cibeureum.

Sementara itu, SR ketahuan ikut menyosialisasikan salah satu pasangan calon Wali Kota Sukabumi saat ada pengajian di salah satu masjid, di Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang.

Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, Muhammad Aminudin, sudah mengklarifikasi keterlibatan keduanya. Baik SHN maupun SR menyangkal terlibat dalam politik praktis. Namun, Panwaslu memiliki barang bukti dugaan keterlibatan mereka. Kasus itu segera dilimpahkan ke Inspektorat Daerah Kota Sukabumi. Soal sanksi, Aminudin menyerahkan sepenuhnya kepada pemkot.

Pekan lalu, Bawaslu mengungkapkan ada 425 dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan ASN, polisi, dan TNI di 76 kabupaten/kota di Pilkada 2018.

pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 20 April 2018 07:05
  1. Ridwan Kamil Janji Perjuangkan Status Guru Honorer
  2. Awas Ancaman Siber di Pilkada
  3. Kapolri Harap TNI-Polri Solid di Musim Politik
  4. Gus Ipul Ingin Jatim Jadi Kiblat Sepakbola
  5. Lift Rusak Alasan Gedung Baru DPR Harus Dibangun
  6. Nurdin Halid Janji Jayakan Kembali PSM Makassar
  7. Debat Pilkada 2018: Sulawesi Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 4
  8. Masyarakat Sulsel Tetap Bisa Nikmati Pantai Losari
  9. Arti Lapangan Bola bagi Sulsel di Mata Nurdin Halid
  10. Agus-Tanri: Pemerintah tak Boleh Langgar Hukum
  11. Tekan Pengangguran, Agus-Tanri Siapkan SMK Unggulan
  12. Cara NH-Aziz Tekan Pernikahan Dini
  13. NH: Pembangunan Tak Boleh Meninggalkan Nilai Luhur
  14. Nurdin Halid-Aziz Hadir untuk Memenuhi Cita Rakyat Sulsel
  15. Ganjar-Yasin akan Ungkap Program Ekotren di Debat
  16. Mahfud MD Sebut Pilkada seperti Peternakan Koruptor
  17. Gaya Debat Emil Dardak Dipuji Warga
  18. Perludem: Perempuan Bukan Isu Pinggiran
  19. Sudirman Said Rileks Hadapi Debat Perdana
  20. Bawaslu Usulkan Keterangan Kolektif untuk Pemilih tanpa KTP-el
  21. Gus Ipul Janji Jadikan Madura Pusat Ekonomi Syariah
  22. KPU Solo Tetapkan DPT Pilgub Jateng 401.090 Jiwa
  23. Debat di Jakarta, Kandidat Gubernur Sulsel Batasi Tim Pendukung
  24. Wiranto: Jangan Sebut Sekarang Tahun Politik
  25. Dinasti Politik Jadi Perhatian Khusus KPK
  26. Batasan Media Paslon 'Beriklan' Bumerang Bagi KPU
  27. Elektabilitas Bupati Petahana Tapanuli Utara Tertinggi
  28. Kasus Narkoba Bupati Ogan Ilir tak Boleh Terulang
  29. Dua Wilayah Paling Rawan di Pilkada Serentak
  30. Debat Pilwalkot Tanjungpinang Bertemakan Pendidikan