pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 20 Oktober 2018 15:23
  1. Pemilihan Ulang Bupati TTS Diikuti 9.000 DPT
  2. Pemungutan Suara Ulang Pilkada TTS Digelar
  3. KPU Mulai Sosialisasi Pilkada Ulang di Sampang
  4. Ratusan Personel Polisi dan TNI Kawal PSU di Sampang
  5. 555 Personel TNI-Polri Kawal PSU Distrik Kabupaten Deiyai
  6. Prabowo Sebut Prospek Ekonomi Indonesia Rawan
  7. Pencoblosan Ulang Pilkada Sampang 27 Oktober
  8. Pemilihan Ulang di Timor Tengah Selatan Direncanakan 20 Oktober
  9. Wahidin Halim Lantik Bupati-Wakil Bupati Tangerang
  10. Ridwan Kamil Lantik 6 Wali Kota dan Bupati
  11. Polisi-TNI Jamin Pemilu 2019 di Jawa Barat Kondusif
  12. NasDem Yakin Calonnya Menang di PSU Pilwalkot Cirebon
  13. Polda Jabar Terjunkan Tim Cyber Jelang PSU
  14. Setiap TPS di Kota Cirebon Bakal Dijaga 20 Polisi saat PSU
  15. Gugatan Hamdan-Babay Dinilai tak Logis
  16. Cirebon Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilwalkot 22 September
  17. Dedy-Jumadi Pemenang Pilwakot Tegal
  18. Pelantikan Kepala Daerah di Sulsel Tunggu SK Kemendagri
  19. Gubernur Bali Dukung Jokowi di Pilpres 2019
  20. KPU Sampang Didesak Segera Laksanakan Pemungutan Suara Ulang
  21. Nurdin Abdullah Ingatkan Kepala Dinas di Sulsel Tidak Matikan Ponsel
  22. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Disambut Ribuan Relawan
  23. MK Putuskan Pilkada Sampang Diulang
  24. Jokowi Minta Ganjar-Gus Yasin Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan
  25. Gubernur Terpilih Mulai Berdatangan ke Istana
  26. Ganjar Persiapkan Diri Jelang Pelantikan Besok
  27. Khofifah Fokus Turunkan Kemiskinan Pedesaan
  28. Gubernur Jabar Terpilih Bakal Dilantik 27 September
  29. Delapan Gubernur Terpilih Dilantik Rabu Ini
  30. Istana Percepat Pelantikan Ganjar-Gus Yasin
  • Card 1 of 30
Pilkada

ASN tidak Netral akibat Sanksi belum Maksimal

Media Indonesia    •    19 Maret 2018 06:03

Ilustrasi pegawai negeri sipil. ANT/Rahmad. Ilustrasi pegawai negeri sipil. ANT/Rahmad.

Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai masih maraknya aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam kampanye calon kepala daerah pada Pilkada 2018 bukan disebabkan minimnya sosialisasi aturan. Menurut dia, ASN kerap tidak netral karena sanksi yang diberikan belum maksimal.

"Efek jera yang diberikan belum berdampak maksimal mencegah ASN cawe-cawe berpolitik praktis. Selama ini penegakan hukum terhadap ASN yang berpolitik praktis relatif sangat berbelit-belit. Penegakan sanksi yang berliku dan butuh waktu lama membuat mereka merasa selalu punya celah," ujar Titi di Jakarta, Minggu, 18 Maret 2018.

Titi menyatakan mayoritas ASN sebenarnya sudah menjaga diri supaya tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, masih banyak kelompok ASN yang tergoda berpolitik praktis demi ambisi pribadi.

"Perilaku oknum-oknum ini mencederai independensi dan kredibilitas kolega mereka yang berperilaku benar. Perlu sanksi administratif hingga pemecatan atau sanksi bagi calon yang kedapatan melibatkan mereka dalam politik praktis," tegasnya.

Pelangggaran ASN yang terbaru terjadi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ada dua ASN diduga ikut memobilisasi masyarakat untuk mendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Kedua ASN itu bekerja di lingkungan dinas pendidikan. Satu orang berinisial SHN ialah kepala sekolah dasar (SD) di Kecamatan Citamiang dan satu lainnya berinisial SR, guru SD di Kecamatan Baros. SHN ketahuan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menghadiri kegiatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat berada di Kecamatan Cibeureum.

Sementara itu, SR ketahuan ikut menyosialisasikan salah satu pasangan calon Wali Kota Sukabumi saat ada pengajian di salah satu masjid, di Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang.

Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, Muhammad Aminudin, sudah mengklarifikasi keterlibatan keduanya. Baik SHN maupun SR menyangkal terlibat dalam politik praktis. Namun, Panwaslu memiliki barang bukti dugaan keterlibatan mereka. Kasus itu segera dilimpahkan ke Inspektorat Daerah Kota Sukabumi. Soal sanksi, Aminudin menyerahkan sepenuhnya kepada pemkot.

Pekan lalu, Bawaslu mengungkapkan ada 425 dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan ASN, polisi, dan TNI di 76 kabupaten/kota di Pilkada 2018.

pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 20 Oktober 2018 15:23
  1. Pemilihan Ulang Bupati TTS Diikuti 9.000 DPT
  2. Pemungutan Suara Ulang Pilkada TTS Digelar
  3. KPU Mulai Sosialisasi Pilkada Ulang di Sampang
  4. Ratusan Personel Polisi dan TNI Kawal PSU di Sampang
  5. 555 Personel TNI-Polri Kawal PSU Distrik Kabupaten Deiyai
  6. Prabowo Sebut Prospek Ekonomi Indonesia Rawan
  7. Pencoblosan Ulang Pilkada Sampang 27 Oktober
  8. Pemilihan Ulang di Timor Tengah Selatan Direncanakan 20 Oktober
  9. Wahidin Halim Lantik Bupati-Wakil Bupati Tangerang
  10. Ridwan Kamil Lantik 6 Wali Kota dan Bupati
  11. Polisi-TNI Jamin Pemilu 2019 di Jawa Barat Kondusif
  12. NasDem Yakin Calonnya Menang di PSU Pilwalkot Cirebon
  13. Polda Jabar Terjunkan Tim Cyber Jelang PSU
  14. Setiap TPS di Kota Cirebon Bakal Dijaga 20 Polisi saat PSU
  15. Gugatan Hamdan-Babay Dinilai tak Logis
  16. Cirebon Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilwalkot 22 September
  17. Dedy-Jumadi Pemenang Pilwakot Tegal
  18. Pelantikan Kepala Daerah di Sulsel Tunggu SK Kemendagri
  19. Gubernur Bali Dukung Jokowi di Pilpres 2019
  20. KPU Sampang Didesak Segera Laksanakan Pemungutan Suara Ulang
  21. Nurdin Abdullah Ingatkan Kepala Dinas di Sulsel Tidak Matikan Ponsel
  22. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Disambut Ribuan Relawan
  23. MK Putuskan Pilkada Sampang Diulang
  24. Jokowi Minta Ganjar-Gus Yasin Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan
  25. Gubernur Terpilih Mulai Berdatangan ke Istana
  26. Ganjar Persiapkan Diri Jelang Pelantikan Besok
  27. Khofifah Fokus Turunkan Kemiskinan Pedesaan
  28. Gubernur Jabar Terpilih Bakal Dilantik 27 September
  29. Delapan Gubernur Terpilih Dilantik Rabu Ini
  30. Istana Percepat Pelantikan Ganjar-Gus Yasin