pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 08 Desember 2018 14:55
  1. Selamet Junaidi-Abdullah Hidayat Ditetapkan Pemenang Pilbup Sampang
  2. KPU Kembalikan Rp82 Miliar Sisa Anggaran Pilgub Sulsel
  3. Sampang Rawan Konflik dalam Pemungutan Suara Ulang
  4. Ketua DPR Minta Sistem Pemilihan Langsung Dievaluasi
  5. 7.000 Personel Amankan Pilkada Ulang di Sampang
  6. Pemilihan Ulang Bupati TTS Diikuti 9.000 DPT
  7. Pemungutan Suara Ulang Pilkada TTS Digelar
  8. KPU Mulai Sosialisasi Pilkada Ulang di Sampang
  9. Ratusan Personel Polisi dan TNI Kawal PSU di Sampang
  10. 555 Personel TNI-Polri Kawal PSU Distrik Kabupaten Deiyai
  11. Prabowo Sebut Prospek Ekonomi Indonesia Rawan
  12. Pencoblosan Ulang Pilkada Sampang 27 Oktober
  13. Pemilihan Ulang di Timor Tengah Selatan Direncanakan 20 Oktober
  14. Wahidin Halim Lantik Bupati-Wakil Bupati Tangerang
  15. Ridwan Kamil Lantik 6 Wali Kota dan Bupati
  16. Polisi-TNI Jamin Pemilu 2019 di Jawa Barat Kondusif
  17. NasDem Yakin Calonnya Menang di PSU Pilwalkot Cirebon
  18. Polda Jabar Terjunkan Tim Cyber Jelang PSU
  19. Setiap TPS di Kota Cirebon Bakal Dijaga 20 Polisi saat PSU
  20. Gugatan Hamdan-Babay Dinilai tak Logis
  21. Cirebon Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilwalkot 22 September
  22. Dedy-Jumadi Pemenang Pilwakot Tegal
  23. Pelantikan Kepala Daerah di Sulsel Tunggu SK Kemendagri
  24. Gubernur Bali Dukung Jokowi di Pilpres 2019
  25. KPU Sampang Didesak Segera Laksanakan Pemungutan Suara Ulang
  26. Nurdin Abdullah Ingatkan Kepala Dinas di Sulsel Tidak Matikan Ponsel
  27. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Disambut Ribuan Relawan
  28. MK Putuskan Pilkada Sampang Diulang
  29. Jokowi Minta Ganjar-Gus Yasin Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan
  30. Gubernur Terpilih Mulai Berdatangan ke Istana
  • Card 1 of 30
Nasional

Plus-Minus Politik Militeristik

Sobih AW Adnan    •    20 Februari 2018 20:46

ILUSTRASI: Mohammad Rizal/Medcom.ID ILUSTRASI: Mohammad Rizal/Medcom.ID

Jakarta: Dari 569 calon dalam Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah, 9 pendaftar di antaranya berlatar belakang TNI, dan 8 orang di dalamnya dari unsur Polri. Tidak semuanya purnawirawan, beberapa orang di antaranya bahkan masih tercatat aktif dalam keanggotaan. 

Sejak jauh hari, fenomena ini cukup menyita perhatian. Tak sedikit yang khawatir, dua institusi keamanan negara itu tak bisa netral di hari H pemilihan.

Kehadiran figur kepolisian dan militer dalam gelanggang politik ini, ada yang menganggapnya sebagai bukti dari lemahnya proses pengkaderan. Tapi, ada pula yang menilai, justru partai politik (parpol) lah yang sedang menangkap peluang dari tren kepemimpinan militer yang cenderung meningkat di mata masyarakat.

Tren kepemimpinan

Pada 2016, Lembaga Survei Segitiga Institute merilis hasil survei yang menyatakan bahwa sebesar 40,5% masyarakat Indonesia mengidamkan pemimpin yang berasal dari kalangan militer. Hal itu, bahkan dinyatakan spesifik berupa periode kepemimpinan nasional 2019-2024.

Angka itu,  tentu jauh lebih besar ketimbang responden yang menyatakan lebih cocok dengan kepemimpinan sipil, yakni sebesar 21,4%. Sementara 27,3% lainnya bilang, sipil-militer, bukan soal.

Ketertarikan kepemimpinan militer di Indonesia bukan serta merta terbentuk begitu saja. Ada sumbangan masa lalu yang amat besar. Terutama, masa Orde Baru (Orba) yang pemahaman ideologi politik militer ditanamkan langsung oleh pemerintah lebih dari tiga dekade lamanya.

Anggapan lain yang tumbuh dari survei itu adalah sepinya oknum militer yang terjerat pidana kasus korupsi, perkara paling dibenci masyarakat. Belum lagi, soal-soal sepele bertakar fisik dan kesan tegas, gagah, serta rapi dalam hal komando.

Padahal, indikator-indikator itu nyaris tak punya hubungan dengan status sipil-militer. Toh, integritas seseorang, bisa dibangun dan hancur di berbagai ruang.

Yang menarik, tren ini dibaca sebagai sebagai peluang oleh tak sedikit parpol. Militer maupun eks militer diprediksi bisa menjelma vote getter. Pemanfaatan pengaruh militer oleh elite politik sipil semacam ini memang lumrah dalam sistem multipartai. Ditambah, keberadaan figur militer dinilai sangat sesuai kebutuhan, yakni sebagai benteng tangguh guna menanggulangi terpaan.


Semestinya, sah-sah saja hubungan politik sipil-militer terjalin dalam ruang politik. Tapi yang perlu digarisbawahi, sekali hilang kontrol, pertalian itu malah menghadirkan banyak kerugian. 


Ilmuwan politik Australia Harold Crouch dalam Military-Civilian Relations in Southeast Asia (1985) bilang, adanya intervensi militer dalam kekuasaan politik sipil bisa-bisa menjadi penanda gagalnya masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas. Di beberapa wilayah Asia Tenggara, kegagalan itu secara otomatis akan mengurangi legitimasi kepemimpinan sipil secara keseluruhan. 

"Sebaliknya, pemerintahan sipil yang kuat, efektif, dan berhasil memelihara legitimasinya akan menutup kemungkinan adanya intervensi militer," tulis Crouch.

Selain itu, keterlibatan militer dalam politik bisa pula dilihat dari karakteristik internal mereka, maupun gejolak serupa yang terjadi di dunia luar.

"Seperti, faktor internal orientasi dan kepentingan militer dan faktor eksternal meliputi kondisi sosio-ekonomis, kondisi politik, dan faktor-faktor internasional," tulis Crouch, masih dalam buku yang sama.

Alhasil, militer dan militerisme, apalagi militeristik, merupakan hal yang berbeda. Terlebih dua istilah terakhir, dalam sejarahnya, sering hadir sebagai persoalan dalam kehidupan politik demokrasi. 

Sipil-militer dalam tubuh parpol

Persoalan hubungan sipil-militer dimulai sejak lama. Bahkan, ada yang mencatat hal itu sudah berlangsung sejak era Yunani dan Romawi kuno.

Pertempuran sistem sosial demokrasi di Athena, serta totalitarian-militeristik di Sparta, misalnya. Kala itu, masing-masing pihak ngotot bahwa situasi, kondisi, dan sistem yang berlaku di wilayahnya adalah yang terbaik.

Di Amerika Latin pascakemerdekaan 1808, opsir-opsir yang terusir dari Spanyol berdatangan dan menjadi pelopor pendirian parpol. Organisasinya tetap mengekor ke Eropa. Hal ini menjadi riwayat terbentuknya dua kubu besar yang masih bertahan hingga sekarang, yakni kubu konservatif dan liberal. 

Perdebatan kedua kubu itu, seakan abadi. Sejak pembicaraan tentang pengorganisasian negara secara sentralistik atau federal, mereka sudah pecah. 

Di Indonesia, persinggungan sipil-militer dalam tubuh parpol sudah dimulai sejak masa kolonial. Organisasi atau serikat yang dibentuk bumiputera sering berbenturan dengan kekuasaan formal berbasis kekuatan militeristik. Jatuhnya, aspirasi politik masa itu tak banyak berkembang. Tak sedikit pula organisasi politik yang terbentuk harus mandek pada tahap proto-parpol. 

Di era Orba, menurut ilmuwan politik militer Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI (1988), pengambil-alihan peran sipil oleh militer dimulai dari ruang-ruang parlemen. 

"Pertama-tama, parlemen sepenuhnya dikuasai pemerintah melalui militer dan fraksi Golkar. Selain itu, beberapa fungsi pengawasan yang secara formal diberikan kepada parlemen sering disalahgunakan dan dimanipulasi oleh mereka yang berada di pusat kekuasaan," tulis dia.

Di sepanjang sejarahnya, keterlibatan militer dalam pertarungan politik melulu berdampak. Menurut Abdoel Fattah dalam Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004 (2005), setidaknya ada 4 akibat yang pernah hadir di Indonesia.

Pertama, menyebabkan hilangnya daya inisiatif dan dinamika masyarakat lantaran merasa tidak memiliki manfaat dalam partisipasi politik. Kedua, terpusatnya kekuasaan di tangan eksekutif, khususnya di tangan Presiden Soeharto dibarengi melemahnya lembaga lain seperti legislatif, pengadilan, parpol, civil society dan pembangunan demokrasi. Ketiga, munculnya politik antikritik yang diikuti tumbuhnya otoritarianisme. 

"Keempat, sebagai dampak lanjut, muncullah kebijakan depolitisasi, korporatisasi, demobilisasi, dan deparpolisasi, yang mengakibatkan tersumbatnya aspirasi masyarakat secara luas," tulis Fattah.

Tak banyak cerita mesra tentang hubungan sipil-militer dalam gelanggang politik. Satu-satunya hal yang bisa dijadikan acuan, sikap legawa Jenderal Besar Soedirman yang pada akhirnya mengakui kekuasaan penuh pemerintahan sipil pascakemerdekaan Indonesia. 

"Padahal, tensi sipil-militer waktu itu cukup memanas karena perbedaan sikap dan cara penyelesaian di dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II," tulis sejarawan Julius Pour dalam Doorstoot Naar Djokja; Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer (2010).

Harapannya, hubungan sipil-militer dalam pergulatan politik Indonesia hari ini  justru bisa menampilkan wajah berbeda. Keduanya, dapat saling menguatkan dalam ikhtiar mewujudkan iklim politik yang sehat.

Itu pun tidak mudah. Syaratnya, demokrasi Indonesia harus mampu menundukkan pengaruh dan kepentingan militer di bawah supremasi sipil. Ditambah, sistem internal parpol yang tak lagi memberikan pengistimewaan, alias tidak membeda-bedakan mana sipil, mana militer.

Ibarat bidak catur, politik itu sama rata. Sipil-militer, sama saja. 

pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 08 Desember 2018 14:55
  1. Selamet Junaidi-Abdullah Hidayat Ditetapkan Pemenang Pilbup Sampang
  2. KPU Kembalikan Rp82 Miliar Sisa Anggaran Pilgub Sulsel
  3. Sampang Rawan Konflik dalam Pemungutan Suara Ulang
  4. Ketua DPR Minta Sistem Pemilihan Langsung Dievaluasi
  5. 7.000 Personel Amankan Pilkada Ulang di Sampang
  6. Pemilihan Ulang Bupati TTS Diikuti 9.000 DPT
  7. Pemungutan Suara Ulang Pilkada TTS Digelar
  8. KPU Mulai Sosialisasi Pilkada Ulang di Sampang
  9. Ratusan Personel Polisi dan TNI Kawal PSU di Sampang
  10. 555 Personel TNI-Polri Kawal PSU Distrik Kabupaten Deiyai
  11. Prabowo Sebut Prospek Ekonomi Indonesia Rawan
  12. Pencoblosan Ulang Pilkada Sampang 27 Oktober
  13. Pemilihan Ulang di Timor Tengah Selatan Direncanakan 20 Oktober
  14. Wahidin Halim Lantik Bupati-Wakil Bupati Tangerang
  15. Ridwan Kamil Lantik 6 Wali Kota dan Bupati
  16. Polisi-TNI Jamin Pemilu 2019 di Jawa Barat Kondusif
  17. NasDem Yakin Calonnya Menang di PSU Pilwalkot Cirebon
  18. Polda Jabar Terjunkan Tim Cyber Jelang PSU
  19. Setiap TPS di Kota Cirebon Bakal Dijaga 20 Polisi saat PSU
  20. Gugatan Hamdan-Babay Dinilai tak Logis
  21. Cirebon Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilwalkot 22 September
  22. Dedy-Jumadi Pemenang Pilwakot Tegal
  23. Pelantikan Kepala Daerah di Sulsel Tunggu SK Kemendagri
  24. Gubernur Bali Dukung Jokowi di Pilpres 2019
  25. KPU Sampang Didesak Segera Laksanakan Pemungutan Suara Ulang
  26. Nurdin Abdullah Ingatkan Kepala Dinas di Sulsel Tidak Matikan Ponsel
  27. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Disambut Ribuan Relawan
  28. MK Putuskan Pilkada Sampang Diulang
  29. Jokowi Minta Ganjar-Gus Yasin Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan
  30. Gubernur Terpilih Mulai Berdatangan ke Istana