pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 24 Juni 2018 23:06
  1. KPU Bersikeras Larang Mantan Napi Nyaleg
  2. Faktor ASN tak Netral di Pilkada
  3. ASN Terindikasi tak Netral di 5 Provinsi
  4. Persiapan Pilkada Diklaim Lancar
  5. Polresta Tangerang Gelar Doa Bersama Jelang Pemilihan Bupati
  6. Masa Tenang, Alat Peraga Kampanye Diturunkan
  7. Rilis Survei di Masa Tenang Pilkada Diperbolehkan
  8. Pemerintah Diusulkan Cabut Hak Politik ASN
  9. Panwaslu Minta Paslon dan Warga Antisipasi Berita Hoaks
  10. 130 Anggota KPU Kabupaten/Kota Resmi Dilantik
  11. Wapres Yakin Pilkada Sulsel Berjalan Lancar
  12. KPU Sebut Libur Nasional Pilkada Sesuai Undang-Undang
  13. Viktor: Kecerdasan Perempuan NTT Perlu Diapresiasi
  14. Emilia Nomlenei Ingin Seluruh Perempuan NTT Mengenyam Pendidikan
  15. Viktor Laiskodat Janji Beri Fasilitas Transport ke Tenaga Medis
  16. Tekad Emilia Nomlenei Jadikan Putra Putri NTT Sebagai Dokter
  17. Viktor-Josef Canangkan 4 Transformasi Pendidikan dan Kesehatan di NTT
  18. Benny Harman Janji Kembalikan Fungsi Puskesmas
  19. Emilia Nomlenei Ingin Tingkatkan Standar Kehidupan Warga NTT
  20. Benny Harman: Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan NTT Belum Maksimal
  21. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (5)
  22. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (4)
  23. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (3)
  24. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (2)
  25. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (1)
  26. Dana Rp15,86 Triliun Telah Disalurkan untuk Pilkada 2018
  27. Masih Banyak ASN tidak Netral
  28. Bawaslu akan Patroli di Masa Tenang
  29. 6,9 Juta Pemilih Pemula belum Rekam KTP-el
  30. Kemendagri Ajak Masyarakat Tangkis Hoaks dan Politik Uang saat Pilkada 2018
  • Card 1 of 30
Nasional

Prestasi Petahana Bisa Tekan Ongkos Pilkada

Faisal Abdalla    •    21 Februari 2018 18:14

Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. MI/Rommy Pujianto. Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Persepsi ongkos pilkada mahal disebut sengaja diciptakan untuk membenarkan tindak korupsi kepala daerah. Padahal untuk maju menjadi calon kepala daerah tak selalu membutuhkan ongkos yang tinggi. 

Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, sejumlah calon kepala daerah petahana pada pilkada sebelumnya telah membuktikan hal itu. 

"Pertama soal mahar. Kasus-kasus partai politik tak lagi meminta mahar terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil. Mereka itu justru dihampiri parpol, bukan menghampiri," kata Ray dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2018. 

Ray mengatakan, ada beberapa kondisi yang bisa menekan ongkos pilkada bagi petahana. Pertama memiliki basis pendukung yang kuat dan dicintai rakyat. 

"Kalau petahana dicintai publik, dia enggak butuh meningkatkan popularitas dan enggak butuh politik uang," tukas Ray. 

Selain itu, basis pendukung yang kuat juga bisa dimanfaatkan petahana sebagai saksi di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, ongkos membayar saksi pada proses pemungutan suara bisa ditekan. 

“Misalnya di Jakarta sebelum Ahok didukung parpol, dan di Jawa Timur, ada Risma. Mereka menggerakkan relawan-relawan tanpa dibayar. Jadi jika di level seperti itu petahana seharusnya bisa mengerahkan relawan untuk jadi saksi,” jelas Ray.

Sebaliknya Ray justru heran jika seorang petahana membutuhkan dana kampanye yang besar untuk kembali maju. Hal tersebut secara tak langsung membuktikan petahana tak memiliki prestasi yang dikenang publik sehingga membutuhkan usaha ekstra untuk menggenjot popularitas. 

"Kalau kepala daerah tidak punya prestasi, ya hanya bisa pakai dua cara, kalau enggak uang, ya pakai SARA. Karena memang mereka tak punya apa-apa untuk dijual," tukas Ray. 

pilkada serentak
30cards

pilkada serentak

Updated 24 Juni 2018 23:06
  1. KPU Bersikeras Larang Mantan Napi Nyaleg
  2. Faktor ASN tak Netral di Pilkada
  3. ASN Terindikasi tak Netral di 5 Provinsi
  4. Persiapan Pilkada Diklaim Lancar
  5. Polresta Tangerang Gelar Doa Bersama Jelang Pemilihan Bupati
  6. Masa Tenang, Alat Peraga Kampanye Diturunkan
  7. Rilis Survei di Masa Tenang Pilkada Diperbolehkan
  8. Pemerintah Diusulkan Cabut Hak Politik ASN
  9. Panwaslu Minta Paslon dan Warga Antisipasi Berita Hoaks
  10. 130 Anggota KPU Kabupaten/Kota Resmi Dilantik
  11. Wapres Yakin Pilkada Sulsel Berjalan Lancar
  12. KPU Sebut Libur Nasional Pilkada Sesuai Undang-Undang
  13. Viktor: Kecerdasan Perempuan NTT Perlu Diapresiasi
  14. Emilia Nomlenei Ingin Seluruh Perempuan NTT Mengenyam Pendidikan
  15. Viktor Laiskodat Janji Beri Fasilitas Transport ke Tenaga Medis
  16. Tekad Emilia Nomlenei Jadikan Putra Putri NTT Sebagai Dokter
  17. Viktor-Josef Canangkan 4 Transformasi Pendidikan dan Kesehatan di NTT
  18. Benny Harman Janji Kembalikan Fungsi Puskesmas
  19. Emilia Nomlenei Ingin Tingkatkan Standar Kehidupan Warga NTT
  20. Benny Harman: Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan NTT Belum Maksimal
  21. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (5)
  22. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (4)
  23. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (3)
  24. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (2)
  25. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (1)
  26. Dana Rp15,86 Triliun Telah Disalurkan untuk Pilkada 2018
  27. Masih Banyak ASN tidak Netral
  28. Bawaslu akan Patroli di Masa Tenang
  29. 6,9 Juta Pemilih Pemula belum Rekam KTP-el
  30. Kemendagri Ajak Masyarakat Tangkis Hoaks dan Politik Uang saat Pilkada 2018