• Card 1 of 30
Oase

Deklarasi Damai atau Dekorasi Damai?

Nizar Kherid    •    21 Februari 2018 19:16

ILUSTRASI: Deklarasi Kampanye Damai di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/2)/ ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang ILUSTRASI: Deklarasi Kampanye Damai di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/2)/ ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang

Nizar Kherid
Peminat Kajian Konstitusi

TAHUN 2018 adalah tahun kontestasi pilkada sebagai ajang pemanasan menuju 2019. Pengundian nomor urut hingga deklarasi damai kontestan memulai rangkaian perjalanan pesta demokrasi yang (semoga) sehat. Deklarasi damai ibarat sepeda yang akan dikayuh oleh seluruh kontestan menuju satu tujuan yakni estafet pembangunan. Namun kadangkala ada dorongan dari belakang yang membuat roda sepeda berjalan miring, oleng bahkan terjatuh. Kekuatan dorongan tersebut melebihi kekuatan visi misi kontestan yang diikat dengan deklarasi damai. Deklarasi damai pun menjadi dekorasi damai. Sepeda yang semula menyehatkan kini berubah menjadi sepeda hias yang penuh warna-warni dekorasi kepalsuan, hanya menghibur masyarakat tanpa ada tujuan dan persaingan yang sehat.

Saat agama mengalahkan Tuhan

Deklarasi damai dalam praktiknya bisa berujung gagal karena banyak tragedi politik termasuk politik SARA. Politik SARA merusak logika beragama. Ajaran Tuhan tentang kasih sayang akhirnya kalah dengan fanatisme sempit terhadap agama itu sendiri. “Saat agama mengalahkan Tuhan” adalah gambaran betapa hebatnya provokasi dari politik sara. Logika manusia sebagai hamba tidak lagi berjalan.

Mereka lebih mengagungkan agama dibanding tuhannya yang bermaha kasih. 


Publik masih ingat bagaimana seorang almarhum di Jakarta yang enggan disalatkan atau harus disalatkan di tempat yang jauh dari permukimannya karena urusan pilihan. Demikian halnya perdebatan suku bangsa di Indonesia yang hingga saat ini masih terasa panas. Ada yang menghakimi keyakinan sesama pemeluk agama, gemar saling tuduh, saling curiga, dan saling hasut. Potret semacam ini adalah efek jangka panjang dari politik SARA.

Di beberapa kesempatan Presiden Jokowi tak henti mengingatkan agar wajah politik nasional tidak rakus. Yang terakhir pada tanggal 15 januari lalu dalam muktamar Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (Jatman) di Pekalongan, Presiden memerintahkan semua aparat bertindak cepat dan tepat jika terjadi percikan konflik dari isu SARA. Sebuah penekanan bahwa isu SARA khawatir menjadi siklus setiap pesta demokrasi setelah tersaji di ibu kota tahun lalu. 

Pendekatan persuasif tak cukup

Kasus politik SARA tidak akan menjerakan kontestan pilkada karena pendekatan yang selama ini diambil adalah persuasif atau imbauan. Sampai kapanpun persuasif akan direspons dengan retorika elite politik yang membenturkan agama demi kepentingan sesaat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, penggunaan isu SARA tidak mengandung sanksi tegas. Kualifikasi isu SARA masuk dalam pidana umum Pasal 160 ayat (1) KUHP ataupun pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alhasil, Bawaslu hanya memaksimalkan penegakan hukum terpadu (gakumdu) bersama kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut kasus politik SARA. Jika terbukti, barulah sanksi pencopotan bisa diterapkan.

Inilah titik lemah yang membuat politik SARA mudah terjadi. Tidak ada sanksi tegas kepada peserta pilkada karena memang tidak ada ruang bagi KPU-Bawaslu untuk mendiskualifikasi pelaku politik SARA. Undang-undang hanya mengatur larangan kampanye menggunakan SARA. Sanksinya pun “lebih lunak” yakni peringatan tertulis atau penghentian kampanye. Model sanksi seperti ini menjadi celah setiap calon untuk memanfaatkan isu SARA melalui jaringan simpatisannya. Seharusnya ada insturmen hukum yang melegalkan KPU-Bawaslu menindak isu SARA hingga berujung sanksi diskualifikasi. Mekanisme peradilan politik sara juga harus cepat dengan dibatasi waktu agar tidak berlarut. Isu SARA harus masuk dalam peradilan pemilu yang diselesaikan di forum Bawaslu dengan menghadirkan para pihak dan menggunakan asas pembuktian terbalik.

Terlepas dari ancaman kemunduran demokrasi akibat politik SARA, secara umum demokrasi di Indonesia bergerak dinamis dengan multipartai. Partai politik sebagai wadah suara rakyat memberi ruang bagi perbedaan sudut pandang politik (politik akomodatif). Politik akomodatif membuat demokrasi Indonesia di mata internasional relatif baik dengan pancasila sebagai napasnya. Namun potret semacam ini tidak berbanding lurus dengan sebagian elite poltiknya. Rentetan kasus korupsi baik di daerah maupun di level pusat menunjukkan elit parpol masih serakah. Tidak ada tanggung jawab moral untuk membangun kemajuan. Potret inilah yang membuat kualitas elektoral menurun,  dampaknya pun pemimpin yang dihasilkan tidak berintegritas. 

Perlu kesadaran moral yang harus dimulai dari elite parpol. Elite parpol sebagai penanggung jawab parpol mengemban tugas berat untuk mencetak anggotanya berorientasi pembangunan bukan golongan. Bukankah parpol disubsidi negara, bahkan mulai tahun 2017 “uang kasih sayang” negara meningkat dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara (meningkat 1000 persen)? Lalu jika parpol sebagai lembaga demokrasi tidak berjalan, bagaimana akan membangun tatanan nilai sebuah bangsa? Meminjam pemikiran sastrawan hebat A.A Navis, cerpen Robohnya Surau Kami tidak sedikitpun mengulas robohnya bangunan secara fisik, melainkan tata nilai. 

Melalui pilkada tahun 2018 ini kita berharap ada semangat nasionalisme, semangat berkontestasi secara sehat. Jika poltiik SARA bisa dihapus, kualitas pilkada akan membaik, parpol akan solid mendukung gagasan terbaik sebagai pemenang pilkada. Sifat rakus dan menghalalkan segala cara bisa ditekan bahkan ditiadakan. Deklarasi damai pun akan berjalan semestinya, tidak menjadi dekorasi damai atau acara seremonial.[]