• Card 1 of 30
Sumatera

Paslon Pilgub Sumut Bisa Didiskualifikasi Bila Melanggar Kategori Ini

Farida Noris    •    14 Februari 2018 15:34

Bawaslu Ingatkan tim sukses membersihkan bahan sosialisasi yang terpasang, termasuk billboard kampanye pasangan calon Djarot- Sihar di depan Kantor KPU Sumut. Bawaslu Ingatkan tim sukses membersihkan bahan sosialisasi yang terpasang, termasuk billboard kampanye pasangan calon Djarot- Sihar di depan Kantor KPU Sumut.

Medan: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut serta tim kampanye untuk tidak melakukan pelanggaran administrasi. Pasalnya, ada beberapa kategori yang bisa mendiskualifikasi pasangan calon sebagai peserta dalam Pilgub Sumut 2018.

"UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan lebih kepada Bawaslu berupa keputusan mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang terbukti melanggar administrasi," kata Komisioner Bawaslu Sumut Bidang Hukum dan Penindakan, Hardy Munthe, Rabu, 14 Februari 2018.

Hardy menyebutkan kategori pelanggaran tersebut di antaranya pemasangan iklan di media cetak dan elektronik di luar jadwal, yakni 14 hari sebelum masa tenang. Kemudian, menerima dana dari asing dan APBD, politik uang, serta melibatkan aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Alat peraga kampanye dipasang oleh KPU, kalau ada penambahan harus izin KPU. Jenis serta jumlah alat peraga kampanye ditentukan di setiap kabupaten/kota. Kami ingatkan agar para paslon dan tim kampaye mematuhi aturan agar tidak didiskualifikasi. Jadi, ciptakan kampanye yang jujur, taat dan transparan," ujarnya.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menambahkan para paslon dan tim kampanye akan melaksanakan kampanye sesuai yang telah ditetapkan KPU, yakni dari 15 Februari-24 Juni 2018.

"Kami imbau jangan gunakan politik uang, tidak melakukan politisasi suku agama ras dan antargolongan (SARA) demi terwujudnya pilgub Sumut yang bermartabat. Kami minta kepada seluruh masyarakat Sumut melawan dan tolak politik uang serta politisasi SARA," urainya.

Syafrida meminta agar tim kampanye membersihkan bahan sosialisasi yang sudah terpasang selama ini. Karena bahan dan alat peraga kampanye akan dicetak oleh KPU sesuai yang diatur oleh undang-undang. 

"Jika tidak, ini bisa dikategorikan kampanye di luar jadwal. Copot bahan sosialisasi yang sudah dipasang di tempat-tempat publik. Jangan dipasang di pohon, rumah ibadah, gedung pendidikan, dan gedung milik pemerintah," kata Syafrida.