• Card 1 of 30
Nasional

KPK Wajib Lanjutkan Kasus Century

Ilham wibowo    •    12 April 2018 16:38

Anggota Komisi III Arsul Sani Anggota Komisi III Arsul Sani

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai wajib melanjutkan proses hukum kasus Bank Century yang melibatkan Boediono. Bila terbukti menjerat tokoh tertentu, KPK diminta tak tebang pilih.
 
Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi III Arsul Sani menanggapi hasil putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang praperadilan menyebut KPK perlu melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.
 
"Saya kira begini, (penyidikan harus dilanjutkan) bahkan terlepas dari putusan praperadilan itu sendiri," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 12 April 2018.
 
Dalam perkara ini, KPK memang baru menjebloskan bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya ke bui. Lembaga antirasuah belum menjerat pihak lain, kendati nama-nama besar sudah disebut dalam persidangan.

Baca: Putusan PN Jaksel soal Century Dinilai Cacat Hukum

Menurut Arsul, penyidikan mestinya tak berhenti di satu titik. Karena tak ada alasan bagi KPK untuk menghentikan kasus secara sepihak.
 
"Kalau kita lihat konstruksi kasus, KPK memang sudah menyebutkan bahwa Budi Mulya itu tidak sendirian tapi bersama dengan sejumlah nama. Tanpa putusan praperadilan pun ya memang proses hukum terhadap nama lainnya harus dilanjutkan," papar Politikus PPP ini.
 
Gugatan praperadilan yang dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK merupakan bentuk dari ketidakadilan kasus dengan fakta yang terjadi.
 
Dari catatan di Komisi III, kata Arsul, ada sekitar 180 orang yang masuk dalam surat dakwaan. Nama-nama tersebut terakomodasi dalam putusan pengadilan praperadilan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
 
"Kalau JPU sudah menyebut dalam surat dakwaan bahwa tindak pidana bersama-sama, konsekuensinya harus diproses yang disebut bersama-sama itu," bebernya.
 
Menurut Arsul, KPK perlu bertanggungjawab dari hasil penyidikan yang menyebut sejumlah nama.
 
"Pertanyaannya mulai macam-macam, dari prasangka jelek, ada permainan apa, ada tekanan politik dan lain sebagainya. Ketika sudah berani menyebut bersama-sama, kemudian tidak diproses dalam waktu yang relatif bersamaan, di situ muncul kesan masyarakat bahwa KPK melakukan tebang pilih," pungkasnya.