• Card 29 of 30
Ekonomi

Putusan PN Jaksel terkait Bank Century tak Ciutkan Nyali KSSK

Suci Sedya Utami    •    13 April 2018 18:07

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah) Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Batam: Hasil keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan terkait tindak lanjut kasus Bank Century tak membuat para pengambil keputusan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) khawatir dalam mengambil keputusan apabila dihadapkan pada kondisi genting dan berisiko di sektor keuangan.

Sebagai salah satu anggota komite tersebut, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan saat ini pengambil kebijakan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dalam mengambil keputusan ketika ada potensi situasi yang bisa berdampak sistemik.

"Kalau terkait dengan kami yang ada di KSSK, kami confidence menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, untuk itu kita dibekali oleh UU PPKSK," kata Agus di Batam, Jumat, 13 April 2018.

Agus mengatakan UU PPKSK yang telah dikeluarkan memberikan jaminan hukum bagi pengambil keputusan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keuangan. Dirinya mengatakan, dalam UU tersebut juga mengamanatkan tidak boleh ada bailout atau kucuran dana dari pemerintah, harus menggunakan bail-in atau mengusahakan untuk menggunakan pendanaan internal lembaga keuangan tersebut apabila terjadi risiko sistemik.

"Kita juga diberikan kewenangan bagaimana menkeu menjadi koordinator dari KSSK dan kita akan menjaga agar enggak ada risiko sistemik," tutur Agus.

Adapun mengenai keputusan pengadilan, Agus pribadi berpendapat dirinya tak mengetahui bagaimana kajian dan pertimbangan pengadilan sehingga menghasilkan putusan seperti itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidang praperadilan yang digelar 9 April 2018, Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK. Dalam putusannya, hakim meminta KPK menindaklanjuti perkara Bank Century.

Hal yang digugat MAKI adalah sikap KPK yang berlarut-larut menangani kasus Bank Century dan tak kunjung menetapkan tersangka baru setelah Budi Mulya divonis.‎ KPK juga dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah.

Dalam amar putusan praperadilan PN Jaksel itu, Hakim Efendi Muhtar yang memimpin jalannya sidang menyatakan untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.

Hakim memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian, melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada pihak kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus‎. ‎

Sementara itu, dalam perkara Century, KPK memang baru menjebloskan bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya ke bui. Lembaga antirasuah ini belum menjerat pihak lain, kendati nama-nama besar yang diduga terlibat pada kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik itu kerap disebut dalam persidangan.