• Card 8 of 30
Nasional

KPK Siapkan Strategi Ungkap Kasus Century

Muhammad Al Hasan    •    20 April 2018 15:07

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha membongkar kasus korupsi Bank Century. Wakil ketua KPK Saut Situmorang menyebut sedang menyusun strategi untuk menggali fakta dari 10 orang yang disebut dalam surat dakwaan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya.
 
"Bagaimana kita menyikapinya. (Menggali) 10 nama itu nanti oleh penyidik, tapi kita kan punya taktik dan strategi. Siapa duluan atau belakang itu masalah cara saja," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jumat, 20 April 2018.
 
Meski masih mempelajari, dipastikan prosesnya akan cepat dan praktis. Sebab, JPU merupakan unsur penyidik KPK sendiri yang telah mengikuti perkembangan kasus sejak lama.
 
"Jaksa sudah mengikuti perkembangannya, enggak musti penyidikan dulu, kan yang nuntut jaksa KPK sendiri. Orang kadang mikir harusnya penyidikan dulu baru masuk ke jaksa, karena satu meja, tiap hari ketemu jadi lebih sederhana masalahnya," kata Saut.

Baca: Samad Sebut Kasus Century sebagai White Collar Crime

KPK berjanji akan mengawal kasus ini secara independen. Ia bilang tidak ada koordinasi dengan Presiden dan Kemenkopolhukam untuk membongkar kasus Century.
 
Dalam surat dakwaan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, jaksa KPK telah menyebutkan 10 nama yang disebut terlibat dalam proses bailout Bank Century.
 
Mereka yakni mantan Gubernur BI Boediono, mantan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda Swaray Gultom, mantan Deputi Gubernur Siti C Fadjriah (almarhum), dan mantan Deputi Gubernur Budi Rochadi (almarhum).
 
Selain itu, mantan pemilik Bank Century Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century Harmanus H Muslim, mantan Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad, mantan Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono, mantan Deputi Gubernur BI Ardhayadi M, dan mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede.