belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 17 Oktober 2018 15:54
  1. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  2. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  3. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  4. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  5. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  6. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  7. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  8. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  9. Agar Belanja Negara Transparan
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  12. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  13. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  14. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  15. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  16. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  17. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  18. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  19. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  20. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  21. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  22. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  23. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  24. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  25. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  26. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  27. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  28. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  29. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi
  30. Sri Mulyani Akui Pemerintah Boros
  • Card 4 of 30
Ekonomi

Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa

Kautsar Widya Prabowo    •    28 Juni 2018 12:36

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sosialisasi aturan barang dan jasa. (FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya) Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sosialisasi aturan barang dan jasa. (FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya)

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terkait Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dapat menciptakan good governance.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan jumlah anggaran yang digunakan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin besar. Sehingga penting dilakukan proses pengadaan yang bersifat transparan, akuntabel, efisien, dan tetap mengikuti tata kelola yang ada.

"Suatu negara yang pengadaannya tidak mengikuti tata kelola yang baik dan prinsip persaingan yang sehat akan menciptakan ketimpangan pelaku ekonomi," tutur Sri Mulyani, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Ia menambahkan, saat ini pengadaan belanja barang dan jasa sebesar Rp524 triliun atau 36 persen dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun. Hal tersebut mampu menunjang perekonomian melalui belanja negara yang bisa menciptakan dunia usaha.

"Jadi pengadaan barang dan jasa itu merupakan suatu instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, Ani sapaan akrabnya, menjelaskan pada 2018 jumlah belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp766,2 triliun digunakan untuk daerah dan dana desa.

Kemudian belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.454,5 triliun, belanja dari Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp847,4 triliun. Adapun dari angka tersebut belanja modal Rp203,9 triliun atau 24,1 persen dari belanja K/L.

Sedangkan belanja operasional dalam bentuk barang sebesar Rp320 triliun atau 37 persen dari belanja K/L, setara 22 persen belanja pemerintah pusat.

Ke depannya, kebijakan ini akan dikawal dengan baik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dalam mengelola keuangan negara bukanlah persoalan yang menakutkan.

"Kita belanja sesuatu yang material dan bersih dari korupsi dan kolusi adalah achievement," pungkasnya.

belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 17 Oktober 2018 15:54
  1. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  2. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  3. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  4. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  5. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  6. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  7. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  8. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  9. Agar Belanja Negara Transparan
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  12. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  13. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  14. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  15. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  16. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  17. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  18. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  19. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  20. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  21. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  22. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  23. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  24. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  25. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  26. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  27. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  28. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  29. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi
  30. Sri Mulyani Akui Pemerintah Boros