belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 07 Desember 2018 08:11
  1. Realisasi Belanja Modal Baru 62,9% hingga November
  2. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  3. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  4. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  5. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  6. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  7. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  8. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  9. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Agar Belanja Negara Transparan
  12. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  13. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  14. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  15. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  16. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  17. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  18. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  19. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  20. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  21. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  22. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  23. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  24. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  25. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  26. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  27. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  28. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  29. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  30. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi
  • Card 18 of 30
Ekonomi

Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018

Suci Sedya Utami    •    13 September 2017 08:07

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY) Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

medcom.id, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan pagu anggaran belanja untuk Kementerian Keuangan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp28,16 triliun.

Pagu tersebut diajukan Ani pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR terkait rencana kerja anggaran (RKA) Kemenkeu 2018, Selasa 12 September 2017.

"Rencana kegiatan strategis tahun anggaran 2018, tugas dan ruang lingkup luas dan lebar dan sangat banyak. Meliputi berbagai kegaitan yang strategis," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Jika dirinci besaran tersebut antara lain dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp19 triliun, Inspektorat Jenderal (Irjen) Rp118,3 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Rp154 miliar, Ditjen Pajak Rp7,4 triliun, Ditjen Bea Cukai Rp3,3 triliun, dan Ditjen Perimbangan Keuangan Rp134 miliar.

Lalu Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp119,5 miliar, Ditjen Perbendaharaan Rp12,6 triliun yang mana di dalamnya termasuk uang titipan BLU BPDP Sawit, Ditjen Kekayaan Negara Rp872 miliar, BPPK Rp731 miliar, dan BKF Rp157 miliar.

Adapun untuk Setjen, Ani menjelaskan angaran tersebut yang mana Rp810 miliar merupakan alokasi untuk persiapan agenda tahunan IMF-Bank Dunia yang bakal digelar di Bali 2018.

Sementara untuk Ditjen Anggaran ada otomasi kegiatan administratif anggaran. Lalu Ditjen Bea Cukai digunakan untuk kegiatan pengawasan bea dan cukai. Kemudian Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko digunakan untuk pengembangan jalur distribusi SBN Ritel secara online.

"DJKN akan ada kegiatan yang sangat penting berkaitan dengan revaluasi aset, kemudian Inspektorat Jendral peningkatan kapasitas internal audit capability modern. Kemudian dari Ditjen Pajak modernisasi core tax system, Ditjen Perimbangan Keuangan digunakan untuk peningkatan tata kelola keuangan daerah. Dari BKF persiapan keanggotaan Indonesia pada financial action," jelas Ani.

Namun, usulan tersebut tak langsung disambut baik oleh Komisi XI. Legislator meminta waktu untuk lakukan pendalaman. Sebab, ada beberapa rencana penggunaan yang dinilai tidak tepat, seperti alokasi untuk persiapan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia. Di sisi lain banyak kegiatan yang bersifat lebih prioritas dan penting yang berhubungan dengan dana desa dan juga pajak.

belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 07 Desember 2018 08:11
  1. Realisasi Belanja Modal Baru 62,9% hingga November
  2. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  3. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  4. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  5. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  6. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  7. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  8. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  9. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Agar Belanja Negara Transparan
  12. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  13. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  14. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  15. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  16. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  17. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  18. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  19. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  20. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  21. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  22. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  23. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  24. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  25. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  26. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  27. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  28. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  29. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  30. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi