belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 17 Oktober 2018 15:54
  1. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  2. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  3. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  4. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  5. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  6. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  7. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  8. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  9. Agar Belanja Negara Transparan
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  12. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  13. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  14. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  15. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  16. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  17. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  18. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  19. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  20. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  21. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  22. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  23. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  24. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  25. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  26. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  27. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  28. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  29. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi
  30. Sri Mulyani Akui Pemerintah Boros
  • Card 29 of 30
Ekonomi

Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi

Eko Nordiansyah    •    31 Agustus 2016 13:22

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo. (FOTO: MTVN/Eko Nordiansyah) Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo. (FOTO: MTVN/Eko Nordiansyah)

medcom.id, Jakarta: Bank Indonesia (BI) meyakini likuiditas yang tersedia secara nasional masih mencukupi, apalagi likuiditas bagi daerah. Hal ini tidak terpengaruh oleh rencana Pemerintah Pusat untuk menunda transfer dana alokasi umum (DAU) ke daerah.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, penyesuaian pada transfer daerah sebesar Rp68,8 triliun dari pagu dalam APBNP 2016 sebesar Rp729,3 triliun. Penyesuaian ini bisa berupa carry over atau menahan pencairan tahun ini ke tahun berikutnya untuk dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.

"Secara nasional, likuiditas itu jauh mencukupi. Ingat tahun ini kan kita turunkan GWM yang nambah likuiditas Ro40 triliun. Ingat juga kita dapat likuiditas dari portofolio modal asing, kurang lebih hampir Rp160 triliun per minggu lalu," ujar Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo ditemui di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Dirinya menambahkan, kondisi ini menjadi sinyal jika perbankan masih memiliki akses pendanaan. Terutama upaya bank untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil sehingga tetap bisa mendorong perekonomian meski pemerintah melakukan pemangkasan anggaran.

"Jadi itu sangat berbeda dengan tahun lalu, di mana ekspansi fiskal terhambat dan penerimaan pajak turun yang mengannggu likuiditas. Tahun ini likuiditas jauh berlebih. Kami pastikan stance kita, yang mana stance kita adalah pelonggaran moneter," jelas dia.

Lebih lanjut, masih kata Perry, BI akan menyalurkan likuiditas bagi perbankan. Namun hingga saat ini bank sentral masih optimistis jika likuiditas di nasional dan daerah tidak akan terganggu, serta cukup bagi perbankan untuk salurkan kredit.

"Likuiditas di perbankan jauh lebih dari cukup untuk salurkan kredit. Dan kalau memang ada tanda-tanda, kalau pun ada tanda likuiditas kurang, enggak segan kita tambah likuiditas di perbankan, agar bank mampu salurkan likuiditas di sektor riil," pungkasnya.

belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 17 Oktober 2018 15:54
  1. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  2. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  3. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  4. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  5. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  6. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  7. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  8. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  9. Agar Belanja Negara Transparan
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  12. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  13. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  14. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  15. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  16. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  17. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  18. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  19. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  20. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  21. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  22. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  23. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  24. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  25. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  26. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  27. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  28. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  29. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi
  30. Sri Mulyani Akui Pemerintah Boros