belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 07 Desember 2018 08:11
  1. Realisasi Belanja Modal Baru 62,9% hingga November
  2. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  3. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  4. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  5. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  6. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  7. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  8. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  9. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Agar Belanja Negara Transparan
  12. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  13. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  14. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  15. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  16. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  17. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  18. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  19. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  20. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  21. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  22. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  23. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  24. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  25. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  26. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  27. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  28. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  29. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  30. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi
  • Card 14 of 30
Ekonomi

Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit

Suci Sedya Utami    •    21 Februari 2018 13:40

Ilustrasi. (FOTO: MI/Sumaryanto) Ilustrasi. (FOTO: MI/Sumaryanto)

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan kartu kredit pemerintah sebagai pengganti uang persediaan dalam tunai (cash) yang digunakan untuk transaksi belanja di satuan kerja (satker) seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- mengatakan peluncuran ini bekerja sama dengan himpunan perbankan milik negara (Himbara) yang digunakan sebagai mitra penerbit dalam penggunaan kartu kredit tersebut.

"Mulai hari ini kita akan launch mengganti uang persediaan cash jadi suatu kartu kredit," kata Ani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan dengan bentuk kartu kredit, akan lebih memudahkan satker dalam melaksanakan kegiatan serta lebih aman karena terdata dan lebih efisien.

"Kita semua tahu waktu digesek dipakai untuk apa, di mana. Anda tidak perlu lagi bikin kuitansi," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mengatakan selain mempercepat pencairan, manfaat lainnya untuk menghindari risiko penipuan dalam pengajuan anggaran. Selain itu, Kemenkeu sebagai bendahara negara, tak harus terus menerus menyediakan uang tunai.

Adapun batas dari kartu kredit tersebut yakni dari Rp50 juta hingga Rp200 juta. Besar kecilnya limit tergantung dari masing-masing ukuran satker.

"Itu kan mengganti uang persediaan. Tadinya uang persediaan itu kisarannya Rp50 juta. Nah itu diambil cash kalau sekarang. Padahal itu belum tentu dipakai. Nah sekarang dibuat kartu kredit. Jadi pada saat dipakai ya benar-benar dipakai uangnya," ujar Marwanto.

Lebih lanjut, pilot project penerapan kartu kredit untuk pencairan anggaran akan dilakukan di 500 satker.

Sementara itu, Assistant Vice President of Marketing & Product Development-Credit Card Division BRI Wahyudi Darmawan mengatakan sebagai bank himbara, BRI berencana mengeluarkan 10 ribu kartu kredit untuk satker di tahun ini dengan plafon Rp1 miliar.

Dia menyebutkan, penyediaan kartu kredit satker akan dikenakan joining fee sekitar Rp1,5 juta sekali gabung. Namun, pada waktu uji coba akan dibebaskan hingga Maret.

"Nanti ada fee, beda sama yang komersial. Kalau komersial kan ada annual fee, monthly fee, bunga. Kalau ini kan enggak ada bunga, tapi ada monthly fee, kalau dibayar jatuh tempo sistemnya talangi dulu, nanti enggak kena bunga. Kalau biasanya kan kena bunga,"  tandas Wahyudi.

belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 07 Desember 2018 08:11
  1. Realisasi Belanja Modal Baru 62,9% hingga November
  2. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  3. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  4. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  5. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  6. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  7. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  8. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  9. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Agar Belanja Negara Transparan
  12. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  13. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  14. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  15. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  16. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  17. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  18. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  19. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  20. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  21. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  22. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  23. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  24. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  25. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  26. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  27. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  28. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  29. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  30. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi