belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 17 Oktober 2018 15:54
  1. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  2. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  3. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  4. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  5. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  6. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  7. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  8. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  9. Agar Belanja Negara Transparan
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  12. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  13. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  14. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  15. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  16. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  17. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  18. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  19. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  20. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  21. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  22. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  23. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  24. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  25. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  26. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  27. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  28. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  29. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi
  30. Sri Mulyani Akui Pemerintah Boros
  • Card 1 of 30
Ekonomi

Sri Mulyani Beberkan Alasan Pangkas Belanja Tanpa Izin ke DPR

Suci Sedya Utami    •    26 Agustus 2016 08:46

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MTVN/Githa Farahdina) Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MTVN/Githa Farahdina)

medcom.id, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melangkahi izin DPR ketika berencana memangkas anggaran belanja tahun ini.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung Kamis, 25 Agustus hingga pukul 22.00 WIB, Ani, begitu dirinya disapa, membeberkan alasan akhirnya Ia dengan sangat cepat mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian pada sisi belanja.

Dia menjelaskan, setelah dilantik menjadi Menkeu pada 27 Juli lalu, dirinya langsung mengadakan rapat dengan para pimpinan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), baik itu Wamen, para Dirjen dan Staf Ahli yang memang masih sama dijabat oleh orang-orang ketika Menkeu sebelumnya menjabat.

Ketika itu, sebenarnya fokus Ani adalah bertanya mengenai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan, sesuai permintaan Presiden Jokowi yang harus segera diserahkan pada DPR, karena akan dibacakan dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus.

Namun, jajarannya menunjukkan APBNP tahun ini. Saat itu, kata Ani, ada ketidakyakinan yang muncul untuk mencapai target yang ditunjukkan para rekannya di Kemenkeu, meski UU APBNP baru disahkan.

"Saya tanya apa yang bisa saya lakukan, tapi yang muncul adalah ketidakyakinan di 2016. Di dalam rapat itu, saya tanya ke Pak Ken (Dirjen Pajak) posisi penerimaan sampai 28 Juli, lalu dibilang ada potensi shortfall yang cukup besar," kata Ani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sewaktu melihat postur anggaran 2016 mengalami GAP yang begitu besar tentu harus dilakukan upaya penyesuaian untuk membuat anggaran yang realistis dan kredibel. Sayangnya, saat itu DPR sedang dalam jadwal reses sehingga tidak bisa diadakan rapat kerja dengan legislatif untuk mengonsultasikan rencana penghematan tersebut.

Sri Mulyani pun diburu-buru untuk membuat draf nota keuangan yang akan dibacakan Presiden Jokowi yakni dengan melihat kondisi 2016 sebagai acuan, sehingga dilakukan lah penyisiran belanja dengan sangat hati-hati dan disetujui Presiden Jokowi.

"Sama sekali saya enggak bermaksud untuk tak lakukan unggah-unnggah politik ke DPR. Sama sekali saya enggak bermaksud enggak menghormati APBNP yang sudah diketok Juni lalu," jelas Ani.

Sebelumnya, pada saat sidang tahunan MPR 16 Agustus lalu, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, M. Misbakhun melontarkan pernyataan kekecewaannya pada Sri Mulyani yang menyebutkan APBN saat ini masih belum realistis sehingga dilakukan pemangkasan untuk menjadikannya realistis.

Dirinya merasa tersinggung dengan anggapan tersebut, karena baginya sama halnya meragukan kemampuan DPR yang ikut membahas, menyusun dan menyepakati APBNP 2016 bersama Pemerintah.

"Apa selama ini kita enggak membahas dengan realistis. Ini kan yang ingin dibangun Jokowi, sesulit apapun kita ingin bangun optimisme, bukan berarti enggak realistis. Bahkan yang jadi pertanyaan adalah ketika bicara tentang kredibel, apakah lembaga DPR enggak kredibel untukk bahas APBNP, apakah pemerintah yang selama ini Jokowi dalam periode Dua tahun enggak kredibel," ujar Misbakhun.

belanja negara
30cards

belanja negara

Updated 17 Oktober 2018 15:54
  1. Akhir September, Belanja Pemerintah Capai Rp1.512,6 Triliun
  2. Menkeu: Pelaksanaan Siklus Anggaran Jaga Kualitas Belanja
  3. Agustus 2018, Belanja Negara Rp1.303,49 Triliun
  4. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  5. Hingga Mei, Pemerintah Jokowi-JK Telah Belanjakan Rp458 Triliun
  6. 10 K/L dengan Serapan Belanja Paling Tinggi
  7. 500 Kartu Kredit Digunakan untuk Transaksi APBN
  8. Pemerintah Lakukan Belanja Negara dengan Hati-Hati
  9. Agar Belanja Negara Transparan
  10. Agar Belanja Negara Transparan
  11. Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit
  12. BNI Bidik Tambahan Transaksi hingga Rp1 Triliun
  13. Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
  14. Sri Mulyani Sudah Prediksi Pertumbuhan Positif Belanja Pemerintah di Kuartal III
  15. Belanja Pemerintah Jokowi Tahun Depan Mencapai Rp2.220 Triliun
  16. Belanja Produktif Terus Didorong Meski Ada Potensi Penghematan Alamiah
  17. Sri Mulyani Ajukan Anggaran Belanja Kemenkeu Rp28 Triliun di 2018
  18. BI Dorong Pemda di Kepri Mempercepat Realisasi Belanja Modal
  19. Kebutuhan Mendesak, Jokowi Pangkas Rp16 Triliun Belanja K/L
  20. BI Harap Belanja Pemerintah Naik di Triwulan II
  21. Serapan Belanja Negara Kuartal I Diperkirakan Lebih Tinggi
  22. Meningkatkan Efektivitas Belanja Barang dan Jasa via LPSE
  23. Pemerintah Jokowi Belanjakan Rp1.859,5 Triliun Sepanjang 2016
  24. Pemerintah Tarik Utang USD3,5 Miliar Amankan Belanja Januari 2017
  25. Pemangkasan Anggaran Belanja Diklaim tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur
  26. Banggar Sepakati Pagu Belanja Empat Kemenko Jokowi Tahun Depan
  27. BI Jamin Likuiditas Bank Daerah Tidak Menyusut
  28. Komisi XI Pertanyakan Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru
  29. Pemerintah Pangkas DAU, BI Yakin Likuiditas Mencukupi
  30. Sri Mulyani Akui Pemerintah Boros