• Card 24 of 30
Nasional

KPK Keukeuh Menolak Beri Kemudahan Remisi bagi Koruptor

Eko Nordiansyah    •    17 Agustus 2016 15:04

Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jaksel. Foto: MI/Rommy Pujianto Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jaksel. Foto: MI/Rommy Pujianto

medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menegaskan akan menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Terutama kemudahan syarat untuk remisi narapidana kasus korupsi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan menolak penghapusan syarat justice collaborator (JC) untuk pemberian remisi. Bahkan Agus meminta Kepala Biro Hukum KPK Setiadi meninggalkan rapat dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) jika usulannya tidak diterima.

"Ya kalau kemudian tidak sepakat dengan saran kita, malah saya meminta ya sudah untuk walk-out saja dari rapat itu," kata Agus ditemui usai perayaan kemerdekaan RI ke-71 di Gedung baru KPK, Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

Selama ini kata dia, pemberian hukuman bagi koruptor belum memberikan efek jera. Dengan begitu, ide pengurangan hukuman karena alasan kapasitas narapidana yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapas bukan hal yang tepat.

"Kami kan belum bisa memberikan efek jera, kok malah dikurangi (masa hukumannya). Itu kan bukan konsep kita. Bukan itu tujuannya," jelas dia.

Selain itu, KPK menyatakan telah mengirimkan surat pernyataan kepada Presiden Jokowi terkait penolakan rencana tersebut. Surat ini, kata Agus, sudah disampaikan melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Narapidana untuk kasus-kasus pidana khusus tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.