• Card 26 of 30
Nasional

Fadli Zon Nilai Koruptor Berhak Dapat Remisi

Achmad Zulfikar Fazli    •    16 Agustus 2016 19:50

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. ANT/Hafidz Mubarak. Wakil Ketua DPR Fadli Zon. ANT/Hafidz Mubarak.

medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai seluruh narapidana, termasuk koruptor, berhak mendapat remisi. Fadli meminta agar tak ada yang bersikap diskriminatif dengan meniadakan remisi bagi narapidana.

"Remisi kan hak napi (narapidana), menurut saya kita juga tidak boleh melakukan diskriminasi. Sehingga kalau remisi itu menjadi hak atas kejahatan apapun, tetap menjadi hak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2016).

Fadli menilai, pemberatan hukuman terhadap koruptor seharusnya dilakukan saat hakim memberikan vonis. Fadli menilai, pemberian pemberatan hukuman dengan mencabut hak remisi tak tepat.


Tersangka kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. MI/Ramdani.

Politikus Gerindra ini menegaskan, bahwa seluruh narapidana berhak mendapatkan remisi, bila syarat-syarat remisi tersebut terpenuhi.

"Napi apapun kalau sudah memenuhi kriteria mendapatkan remisi, harus diberikan hak itu," tegas dia.

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi polemik. Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana Pemerintah merevisi PP tersebut.

Dalam draf revisi PP tersebut disebutkan ketentuan justice collabolator sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, dihilangkan. Dengan demikian, terpidana kasus tersebut bisa mendapat remisi dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya.

KPK memastikan bakal menolak menolak revisi PP tersebut, terutama mengenai rencana pemerintah menghilangkan justice collaborator sebagai syarat mendapat remisi bagi para koruptor.