• Card 8 of 30
Nasional

Penataan Bantaran Kali Mandek di Era Anies

17 Oktober 2018 12:55

Pekerja menyelesaikan proses pemasangan turap bagian dari normalisasi sungai di sepanjang Kali Grogol, Palmerah, Jakarta Barat. (Foto: MI/Pius Erlangga) Pekerja menyelesaikan proses pemasangan turap bagian dari normalisasi sungai di sepanjang Kali Grogol, Palmerah, Jakarta Barat. (Foto: MI/Pius Erlangga)

Jakarta: Empat sungai di DKI Jakarta yakni kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, dan Angke direncanakan untuk ditata dalam upaya pencegahan banjir di ibu kota. Namun, satu tahun pemerintahan Anies Baswedan, program penataan bantaran kali mandek.

"Selama setahun ini praktis semuanya berhenti. Otomatis kawasan langganan banjir terutama permukiman masyarakat yang berada di bantaran kali harus siap menghadapi banjir," kata pengamat tata kota Nirwono Joga dalam Metro Pagi Primetime, Rabu, 17 Oktober 2018.

Nirwono mengatakan satu-satunya jalan yang bisa dilakukan Pemprov adalah memberi peringatan kepada warga yang tinggal di titik rawan banjir. Karena, musim hujan diprediksi turun November mendatang.

Pemprov DKI juga bertanggung jawab memberi informasi lokasi evakuasi. Termasuk, solusi agar banjir tidak kembali.

"Apa pun yang dilakukan sekarang, naturalisasi atau normalisasi, silakan. Yang pasti revitalisasi waduk dan situ, perbaikan saluran air, harus dilakukan. Dalam setahun terakhir ini belum dilakukan," ujarnya.

Membandingkan satu tahun pemerintahan Anies Baswedan dan Joko Widodo semasa memimpin ibu kota, Joga mengatakan terdapat perbedaan cukup jauh. Terutam dalam hal pencegahan banjir. 

Dalam penanganan banjir, Jokowi segera merevitalisasi Taman Waduk Pluit dan Taman Waduk Ria Rio di tahun pertama pemerintahan. Sedangkan di masa yang sama di era Anies, masih ada 44 waduk dan 14 situ yang belum direvitalisasi.

"Saluran air kita juga hanya 33 persen yang berfungsi. Artinya, masih ada 67 persen yang harus diperbaiki," kata dia.

Joga menambahkan program penataan bantaran kali dan normalisasi yang sudah berhenti selama setahun terakhir wajib diinformasikan kepada masyarakat. Masyarakat berhak tahu agar mereka siap menghadapi luapan air.

"Kalau kita lihat secara umum memang ada upaya pengabaian. Karena tidak ada upaya serius menangani banjir dalam konteks mengantisipasi banjir yang akan datang tadi," jelasnya.