• Card 25 of 30
Ekonomi

Kemen ESDM Klaim Pendistribusian BBM Oleh Vivo tak Langgar Aturan

Annisa ayu artanti    •    29 Oktober 2017 09:36

SPBU Vivo di Cilangkap. MTVN/Annisa Ayu Artanti. SPBU Vivo di Cilangkap. MTVN/Annisa Ayu Artanti.

medcom.id, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) tidak melanggar aturan. Pendistibusian disebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. 

"Dalam hal ini penyediaan dan pendistribusian BBM oleh PT Vivo Energy Indonesia sebagai BU (Badan Usaha) pemegang Izin Niaga Umum BBM tidak bertentangan dengan Perpres 191 Tahun 2014," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kemen ESDM, Dadan Kusdiana dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu 29 Oktober 2017. 

Dadan menjelaskan, dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, penyediaan BBM terdiri dari tiga jenis. Pertama, Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu minyak solar dan minyak tanah bersubsidi. 

Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu bensin RON88 dengan wilayah di luar Jamali (Jawa, Madura, Bali). Ketiga, Jenis BBM Umum adalah BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh setiap Badan Usaha (BU) yang mempunyai Izin Usaha Niaga Umum BBM.

Dadan melanjutkan, terkait anggapan pelanggaran terhadap peraturan BBM Satu Harga, dia bilang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016. Dalam aturan disebutkan, pendistribusian JBT dan JBKP di wilayah NKRI dilakukan oleh badan usaha penerima penugasan kepada konsumen pengguna jenis JBT dan JBKP melalui penyalur yang ditunjuk.

(Baca juga: Jual BBM Mirip Pertamina, Apakah BBM Vivo Bisa Bersaing?)

Saat ini, Vivo melakukan pendistribusian BBM di luar JBT dan JBKP. Tetapi, pemerintah dapat menugaskan Vivo untuk melakukan penyaluran ke wilayah tertentu sesuai dengan peraturan tersebut.

Sementara, bila dianggap perlakuan ketidakadilan terhadap PT Pertamina (Persero), Dadan melanjutkan, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Pemerintah memberikan penugasan terhadap Pertamina telah memperhitungkan kemampuan Pertamina sebagai BUMN.

"Pemerintah melihat masih dibutuhkannya jenis BBM Bensin RON88 oleh masyarakat menengah ke bawah sehingga Pemerintah masih tetap perlu menugaskan BU PIUNU untuk menyediakan jenis BBM tersebut," jelas dia.

Dalam waktu dekat, Pemerintah akan memberikan penugasan kepada Badan Usaha lain pemegang Izin Usaha Niaga BBM, termasuk Vivo, bukan hanya di Jawa tapi juga wilayah NKRI termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

(Baca juga: Pertamina Sebut Tidak Adil Vivo Jual BBM RON 88)