• Card 1 of 30
Nasional

Fredrich: 28 Juni Hari Kematian Advokat

Damar Iradat    •    28 Juni 2018 18:18

Fredrich Yunadi/Medcom.id/Faisal Abdalla Fredrich Yunadi/Medcom.id/Faisal Abdalla

Jakarta: Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Fredrich Yunadi geram dengan vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Eks pengacara Setya Novanto yang divonis bersalah dan dihukum tujuh tahun penjara menganggap putusan tersebut menginjak-injak profesi advokat.

Putusan hakim sama saja melarang seluruh advokat membantu klien yang tersangkut kasus korupsi.

"28 Juni adalah hari kematiannya advokat karena dengan cara begini siapa pun yang memperjuangkan kliennya akan dijerat Pasal 21 (UU Tipikor)," ungkap Fredrich usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Pasal itu menegaskan setiap orang menghalangi penyidikan tipikor bisa dihukum paling singkat tiga tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

Baca: Fredrich Yunadi Dihukum 7 Tahun Penjara

Fredrich bakal berbicara dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan advokat lainnya. Ia juga menuding majelis hakim yang dipimpin Saifudin Zuhri bersama KPK memiliki rencana khusus. Apalagi, dalam pertimbangan seakan-akan advokat tidak mendukung pemberantasan korupsi.

"Saya akan bicara dengan teman-teman advokat lainnya Peradi dan advokat lainnya akan memberikan sikap tidak boleh membela korupsi, perkara korupsi kita akan deklarasi tidak akan bela, silakan cari pembela lain di luar Peradi, enggak perlu lagi advokat bela korupsi," ujar dia.

Fredrich juga telah memprediksi putusan hakim. Selama persidangan, majelis hakim dinilai menjadi bagian dari KPK.

"Karena apa pun majelis hakim nanya pertimbangan jaksa, padahal sidang punya siapa? Sidang punya pengadilan, hakim perintah jaksa, tapi ini jaksa perintah hakim, ini kehebatan KPK, tiada instansi lain di Indonesia yang lebih hebat dari KPK karena kekuasaan diutamakan," ucap Fredrich.

Baca: Fredrich Yunadi Berang karena Bakpao

Fredrich divonis bersalah telah merintangi penyidikan kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) dengan tersangka Setya Novanto. Ia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan. Majelis hakim menolak seluruh pembelaan Fredrich dan tim kuasa hukumnya.

Vonis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Fredrich dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.

Fredrich terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.