• Card 1 of 30
Nasional

Sidang Praperadilan Fredrich Tetap Digelar Meski Sudah Dicabut

Faisal Abdalla    •    08 Februari 2018 17:10

Mantan pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi (kiri) menunjukkan surat eksepsi seusai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga. Mantan pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi (kiri) menunjukkan surat eksepsi seusai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga.

Jakarta: Sidang praperadilan yang diajukan Fredrich Yunadi, pengacara mantan Ketua DPR Setya Novanto, tetap digelar pada 12 Februari 2018. Kendati, Fredrich sudah mencabut permohonannya.

"Karena sudah dijadwalkan maka sidang akan tetap digelar 12 Februari. Kita sama-sama lihat sikap hakim yang menangani perkara tersebut nanti," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur ketika dikonfirmasi, Kamis, 8 Februari 2018. 

Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik itu mencabut gugatan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hadir pada sidang perdana, Senin, 5 Februari 2018. Sementara itu, sidang pokok perkara sudah dimulai hari ini yang membuat permohonan praperadilan dipastikan ditolak.

"Perkara praperadilan No.11/ PID.PRA/2018 sudah dicabut dengan surat tanggal 6 Februari 2018," kata Guntur. 

Fredrich mengatakan telah mencabut gugatan praperadilan karena KPK tak bernyali menghadapi dirinya di sidang praperadilan. "Karena KPK itu dari dulu mainnya begitu. Memaksakan pokok perkaranya (disidangkan)," ujar Fredrich. 

Baca: KPK Ogah Ladeni Tudingan Fredrich Yunadi

KPK merampungkan berkas penyidikan Fredrich Yunadi dan melimpahkan ke penuntutan pada Kamis, 1 Februari 2018. Proses itu tepat empat hari sebelum sidang perdana praperadilan Fredrich digelar di PN Jakarta Selatan.

Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan terhadap Novanto. Keduanya diduga memanipulasi data medis Novanto dan mengatur RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Keduanya dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.