• Card 10 of 30
Nasional

Sel Mewah Novanto, Koruptor Seharusnya Dipindah ke Pulau Terpencil

Lukman Diah Sari    •    19 September 2018 22:34

Tedakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik Setya Novanto di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: MI/Susanto. Tedakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik Setya Novanto di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Ombudsman RI mengungkap sel mewah Setya Novanto di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sel tersebut lebih terlihat seperti kamar hotel berbintang.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago meminta, Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas untuk membersihkan oknum lapas. Selain itu, menurutnya, narapidana korupsi baiknya dipindah ke pulau terpencil.

"Coba saja mereka dipindahkan ke pulau terpencil yang tidak ada sinyalnya. Supaya mereka (koruptor) ada efek jera," katanya dalam diskusi 'Sel Mewah Setya Novanto' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018.

Dia menilai, pemerintah selama ini tak serius mengawasi dan membenahi lapas. Terlebih, temuan sel mewah Setya Novanto setelah ditangkapnya Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein oleh KPK. 

"Itikad adanya penjara untuk membuat efek jera, tapi faktanya tidak. Kamar sel tahanan Novanto itu buktinya," kata Pangi.

Pangi menilai, lapas saat ini malah jadi lokasi penambah jaringan. Para tahanan seperti tidak memiliki beban untuk menjalankan hukuman. Terlebih di Lapas Sukamiskin diisi oleh narapidana korupsi berkantong tebal. 

"Di dalam itu fasilitas juga lengkap, mewah, dan petugasnya bisa main mata, kongkalingkong, bisa diselesaikan dengan macam-macam itu," ujarnya.

Baca: Ombudsman RI: Kamar Setnov di Sukamiskin 2 Kali Lebih Besar

Melanjutkan, pengamat anggaran Uchok S Khadafi mengungkap, munculnya fasilitas sel mewah di Sukamiskin bukan berasal dari anggaran pemerintah. Melainkan dari kocek pribadi narapidana korupsi.

"Karena tidak ada anggarannya, anggaran makan untuk napi saja terbatas," katanya. 

Uchok merinci, untuk memberi makan napi dalam setahun memerlukan anggaran Rp7 miliar. Itupun, narapidana hanya makan seadanya.

"Kalau kita bagi 1.062 tahanan di Kota Malang contohnya, maka per tahun itu dapat Rp6,6 juta per orang dibagi 12, berati per bulan dapat Rp500 ribu, 1 orang per hari bisa Rp18 ribu," papar Uchok.

Uchok menilai, narapidana korupsi mendapat keistimewaan ketimbang narapidana umum. Sehingga, membuat narapidana korupsi tidak kapok saat dijatuhkan hukuman. 

"Makannya saja lebih enak, negara tidak adil mengelola penjara padahal sama-sama diproses pengadilan," tandasnya.