kementerian keuangan
30cards

kementerian keuangan

Updated 30 Oktober 2018 21:24
  1. Menkeu: Perbaikan Iklim Investasi Harus Terus Dijaga
  2. Pegawai Kemenkeu Kenakan Baju Hitam Putih Selama Seminggu
  3. Sri Mulyani: Saya Bangga Dedikasi Pegawai Kemenkeu
  4. Pinjaman Bencana Alam Serupa Pinjaman Darurat
  5. Daftar Pegawai Kemenkeu Korban Lion Air JT610
  6. Pegawai Kemenkeu di JT610 Usai Menghadiri Hari Uang
  7. Menkeu Cek Langsung Berita Kecelakaan Lion Air ke Basarnas
  8. Ditjen Pajak Cari Data Pegawai di Lion Air JT610
  9. 20 Pegawai Kemenkeu Diduga jadi Korban Lion Air JT610
  10. Penilaian Barang Milik Negara Naik Rp5.728,49 Triliun
  11. Kemenkeu Luncurkan Tujuan SDGs
  12. Komisi XI Sepakati Anggaran Kemenkeu 2019 Rp45,15 Triliun
  13. Menkeu: Dana Darurat Rp560 Miliar Cair Hari Ini
  14. Komisi XI Tunda Keputusan Anggaran 2019 untuk Kemenkeu
  15. Pemerintah Beri Penghargaan Laporan Keuangan 93 Entitas
  16. Kualifikasi Pendidikan Pendaftar CPNS Kemenkeu
  17. Kemenkeu Buka Lowongan untuk 597 CPNS
  18. Sri Mulyani Bakal Copot Pegawai yang Semena-mena pada Pengusaha
  19. Kemenkeu Masih Proses Hasil Audit BPKP tentang BPJS Kesehatan
  20. Kemenkeu Hadirkan Festival Literasi
  21. Pemerintah Terus Cermati Prospek Pasar Utang di Tengah Gejolak Ekonomi
  22. Pemerintah Terbitkan SBR004 untuk Tutup Defisit APBN
  23. Kementerian Keuangan Pastikan Insentif Guru Tetap Tersalurkan
  24. SKSTN, Subsidi Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
  25. Menkeu Lantik Dua Staf Ahli Penerimaan dan Belanja Negara
  26. Anggaran Terus Bertambah, Menkeu Minta Kualitas Pendidikan Ditingkatkan
  27. Kemenkeu Dorong Fintech Garap Pasar Keuangan Syariah
  28. Depresiasi Rupiah, Menkeu Berencana Perketat Impor
  29. Pemerintah Laporkan Pelaksanaan APBN 2017 ke DPR
  30. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
  • Card 30 of 30
Ekonomi

Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa

Kautsar Widya Prabowo    •    28 Juni 2018 12:36

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sosialisasi aturan barang dan jasa. (FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya) Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sosialisasi aturan barang dan jasa. (FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya)

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terkait Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dapat menciptakan good governance.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan jumlah anggaran yang digunakan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin besar. Sehingga penting dilakukan proses pengadaan yang bersifat transparan, akuntabel, efisien, dan tetap mengikuti tata kelola yang ada.

"Suatu negara yang pengadaannya tidak mengikuti tata kelola yang baik dan prinsip persaingan yang sehat akan menciptakan ketimpangan pelaku ekonomi," tutur Sri Mulyani, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Ia menambahkan, saat ini pengadaan belanja barang dan jasa sebesar Rp524 triliun atau 36 persen dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun. Hal tersebut mampu menunjang perekonomian melalui belanja negara yang bisa menciptakan dunia usaha.

"Jadi pengadaan barang dan jasa itu merupakan suatu instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, Ani sapaan akrabnya, menjelaskan pada 2018 jumlah belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp766,2 triliun digunakan untuk daerah dan dana desa.

Kemudian belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.454,5 triliun, belanja dari Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp847,4 triliun. Adapun dari angka tersebut belanja modal Rp203,9 triliun atau 24,1 persen dari belanja K/L.

Sedangkan belanja operasional dalam bentuk barang sebesar Rp320 triliun atau 37 persen dari belanja K/L, setara 22 persen belanja pemerintah pusat.

Ke depannya, kebijakan ini akan dikawal dengan baik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dalam mengelola keuangan negara bukanlah persoalan yang menakutkan.

"Kita belanja sesuatu yang material dan bersih dari korupsi dan kolusi adalah achievement," pungkasnya.

kementerian keuangan
30cards

kementerian keuangan

Updated 30 Oktober 2018 21:24
  1. Menkeu: Perbaikan Iklim Investasi Harus Terus Dijaga
  2. Pegawai Kemenkeu Kenakan Baju Hitam Putih Selama Seminggu
  3. Sri Mulyani: Saya Bangga Dedikasi Pegawai Kemenkeu
  4. Pinjaman Bencana Alam Serupa Pinjaman Darurat
  5. Daftar Pegawai Kemenkeu Korban Lion Air JT610
  6. Pegawai Kemenkeu di JT610 Usai Menghadiri Hari Uang
  7. Menkeu Cek Langsung Berita Kecelakaan Lion Air ke Basarnas
  8. Ditjen Pajak Cari Data Pegawai di Lion Air JT610
  9. 20 Pegawai Kemenkeu Diduga jadi Korban Lion Air JT610
  10. Penilaian Barang Milik Negara Naik Rp5.728,49 Triliun
  11. Kemenkeu Luncurkan Tujuan SDGs
  12. Komisi XI Sepakati Anggaran Kemenkeu 2019 Rp45,15 Triliun
  13. Menkeu: Dana Darurat Rp560 Miliar Cair Hari Ini
  14. Komisi XI Tunda Keputusan Anggaran 2019 untuk Kemenkeu
  15. Pemerintah Beri Penghargaan Laporan Keuangan 93 Entitas
  16. Kualifikasi Pendidikan Pendaftar CPNS Kemenkeu
  17. Kemenkeu Buka Lowongan untuk 597 CPNS
  18. Sri Mulyani Bakal Copot Pegawai yang Semena-mena pada Pengusaha
  19. Kemenkeu Masih Proses Hasil Audit BPKP tentang BPJS Kesehatan
  20. Kemenkeu Hadirkan Festival Literasi
  21. Pemerintah Terus Cermati Prospek Pasar Utang di Tengah Gejolak Ekonomi
  22. Pemerintah Terbitkan SBR004 untuk Tutup Defisit APBN
  23. Kementerian Keuangan Pastikan Insentif Guru Tetap Tersalurkan
  24. SKSTN, Subsidi Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
  25. Menkeu Lantik Dua Staf Ahli Penerimaan dan Belanja Negara
  26. Anggaran Terus Bertambah, Menkeu Minta Kualitas Pendidikan Ditingkatkan
  27. Kemenkeu Dorong Fintech Garap Pasar Keuangan Syariah
  28. Depresiasi Rupiah, Menkeu Berencana Perketat Impor
  29. Pemerintah Laporkan Pelaksanaan APBN 2017 ke DPR
  30. Sri Mulyani Sosialisasi Aturan Pengadaan Barang dan Jasa