konflik myanmar
30cards

konflik myanmar

Updated 08 Desember 2018 19:08
  1. Banding Dua Wartawan Reuters di Myanmar Digelar Bulan Ini
  2. Bangladesh Sebut Komentar Menag Myanmar Lukai Muslim
  3. Menag Myanmar Sebut Bangladesh Cuci Otak Rohingya
  4. Pidato Perdamaian, Suu Kyi Hindari Topik Rohingya
  5. Coba Masuk Malaysia, 93 Rohingya Dipulangkan ke Myanmar
  6. Din Syamsuddin Nilai Masa Depan Rekonsiliasi Myanmar Positif
  7. Bangladesh Tunda Repatriasi Rohingya Hingga 2019
  8. Myanmar Tahan 106 Rohingya di Lepas Pantai Yangon
  9. PBB: 669 Anak-Anak di Myanmar Dibunuh dalam 14 Bulan
  10. Repatriasi Rohingya Kemungkinan akan Dibatalkan
  11. Konflik Rohingya Berakar dari Masalah Suku dan Ras
  12. Tim Pencari Fakta PBB Masih Dilarang Masuk Rakhine
  13. Mahathir Minta Myanmar Beri Status Warga Negara Rohingya
  14. Jokowi Dorong ASEAN Terlibat Atasi Krisis Rakhine State
  15. Amnesty Internasional Cabut Penghargaan Aung San Suu Kyi
  16. Myanmar: Repatriasi Pengungsi Rohingya Dimulai Kamis
  17. Saudi akan Deportasi Pengungsi Rohingya ke Bangladesh
  18. PBB Minta Bangladesh Batalkan Repatriasi Rohingya
  19. Singapura Dukung Repatriasi Rohingya Segera Dilakukan
  20. Ditahan Myanmar, Dua Jurnalis Reuters Ajukan Banding
  21. Genosida Rohingya di Myanmar Masih Berlangsung
  22. DK PBB Diminta Bahas Laporan Kekerasan Myanmar
  23. PBB Tuduh Myanmar Enggan Investigasi Kasus Rohingya
  24. Suu Kyi Berjanji Transparan soal Rohingya
  25. PBB Sebut Anak-Anak Rohingya Butuh Pendidikan Dasar
  26. India Deportasi Tujuh Rohingya ke Myanmar
  27. Myanmar Dianggap Gagal Sepakati Pemulangan Rohingya
  28. Status Kewarganegaraan Kanada Aung San Suu Kyi Dicabut
  29. Menlu RI Tegaskan Repatriasi Rohingya Harus Segera Terlihat
  30. AS Punya Bukti Kejahatan Militer Myanmar Terhadap Rohingya
  • Card 1 of 30
Internasional

Wakil RI di Komisi HAM ASEAN Terus Upayakan Pembahasan Rohingya

Sonya Michaella    •    22 September 2018 08:11

Rohingya menanti bantuan di kamp pengungsian Bangladesh. (Foto: AFP) Rohingya menanti bantuan di kamp pengungsian Bangladesh. (Foto: AFP)

Jakarta: Dianggap diam menghadapi persoalan Rohingya, Wakil Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN (AICHR) Dinna Wisnu, angkat bicara. Ia menyebut, AICHR terus mengangkat agenda Rohingya dan kekerasan di Rakhine secara tertutup di kalangan internal. 

AICHR juga mengupayakan agar pembahasan soal Rakhine dapat terus menjadi perhatian. AICHR Myanmar didesak untuk terus memberi informasi dan perkembangan terkini yang terjadi di sana, bukan hanya secara bilateral kepada Indonesia tetapi ke semua wakil negara di AICHR.

"Berbagi informasi itu sudah format umum di AICHR. Masalahnya, forum itu bersifat informal. Tidak ada catatan rapatnya dan terbatas hanya untuk 10 wakil. Dalam periode saya, sudah tiga kali diagendakan membahas Rakhine dan Rohingya," kata Dinna, kepada Medcom.id, Sabtu 22 September 2018.

"Dan saya berhasil meningkatkan bahasan Rakhine ini sebagai diskusi formal oleh AICHR Myanmar pada bulan Mei 2018 di Jakarta. Keuntungan diskusi formal adalah prosesnya tercatat dan disaksikan seluruh tim AICHR dan Sekretariat," tegas Dinna.

Namun, permasalahannya adalah AICHR hanya lembaga yang menghubungkan 10 pemerintahan di Asia Tenggara (intergovernmental) dengan mandat pemajuan dan perlindungan HAM. AICHR tidak seperti OHCHR di PBB atau lembaga HAM di belahan dunia lain.

AICHR tidak punya mandat untuk memberi sanksi atau hukuman pada yang dianggap melanggar. Tetapi AICHR bisa didorong untuk mendesak negara tersebut memberi informasi dan melakukan perubahan dengan didukung oleh negara-negara anggota yang lain. 

Tidak cukup sampai di situ, Dinna telah mengupayakan agar ada langkah yang lebih cepat, konkret dan terukur dari Myanmar dalam mengimplementasikan rekomendasi Advisory Commission on Myanmar dari mantan Sekjen PBB Kofi Annan, dan agar ASEAN punya mekanisme bersama yang digerakkan AICHR untuk membantu Myanmar, yakni dengan meminta rapat luar biasa AICHR di tahun ini.

"Konsep “membantu Myanmar“ saya tonjolkan karena saya sudah bicara dengan berbagai kalangan yang terlibat dalam kasus di sana sejak 2016, baik di pihak AICHR Myanmar, Advisory Board for the Committee of the Recommendations on Rakhine State, badan-badan PBB dan Marzuki Darusman sebagai ketua tim pencari fakta PBV, masyarakat sipil dan pihak-pihak lain yang relevan," ucap dia lagi.

Baca: PBB: Militer Myanmar Bantai Rohingya Secara Brutal

Dari diskusi-diskusi tersebut, Dinna menyimpulkan bahwa ada negara-negara ASEAN yang pemerintahannya enggan sama sekali menyentuh isu ini. Meskipun AICHR Myanmar sudah membuka diri, mereka memilih untuk menolak membahas isu ini sama sekali. 

"Solidaritas mereka tidak ada. Saya tidak putus asa. Oleh sebab itu, saya mengajak semua perwakilan AICHR untuk membuat pernyataan bersama soal Rakhine kepada para Menteri Luar Negeri menjelang pertemuan mereka di bulan April 2018. Namun hanya Edmund Bon Tai Soon (Wakil Malaysia) yang merespon," lanjut Dinna.

Dengan keadaan seperti ini, Dinna melihat ternyata di dalam negara-negara ASEAN cenderung sama sekali tidak ada tekanan masyarakat sipil atau LSM pada pemerintahannya. Sebut saja di Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja.

"Ini yang belum disadari oleh kawan-kawan LSM di Indonesia dan di kawasan. Dorongan seharusnya difokuskan ke negara-negara tersebut sehingga membantu kami-kami yang sudah aktif dan peduli di AICHR," tambah Dinna.

Ke depannya dalam mengatasi permasalahan Rohingya yang tak kunjung rampung ini, Dinna sudah menyiapkan beberapa langkah guna memastikan AICHR Myanmar dan pemerintah Myanmar menanggapi laporan tim pencari fakta PBB.

Hingga saat ini, terlihat ada kemajuan, seperti bertambahnya jumlah negara yang mendukung inisiatif Indonesia. Misalnya Malaysia, Filipina dan Thailand yang mendukung pembahasan hasil temuan tim pencari fakta PBB.

Singapura, sebagai ketua ASEAN tahun ini juga mengisyaratkan mau mendukung bila Myanmar setuju. Namun, saat ini Myanmar belum mengambil keputusan.

konflik myanmar
30cards

konflik myanmar

Updated 08 Desember 2018 19:08
  1. Banding Dua Wartawan Reuters di Myanmar Digelar Bulan Ini
  2. Bangladesh Sebut Komentar Menag Myanmar Lukai Muslim
  3. Menag Myanmar Sebut Bangladesh Cuci Otak Rohingya
  4. Pidato Perdamaian, Suu Kyi Hindari Topik Rohingya
  5. Coba Masuk Malaysia, 93 Rohingya Dipulangkan ke Myanmar
  6. Din Syamsuddin Nilai Masa Depan Rekonsiliasi Myanmar Positif
  7. Bangladesh Tunda Repatriasi Rohingya Hingga 2019
  8. Myanmar Tahan 106 Rohingya di Lepas Pantai Yangon
  9. PBB: 669 Anak-Anak di Myanmar Dibunuh dalam 14 Bulan
  10. Repatriasi Rohingya Kemungkinan akan Dibatalkan
  11. Konflik Rohingya Berakar dari Masalah Suku dan Ras
  12. Tim Pencari Fakta PBB Masih Dilarang Masuk Rakhine
  13. Mahathir Minta Myanmar Beri Status Warga Negara Rohingya
  14. Jokowi Dorong ASEAN Terlibat Atasi Krisis Rakhine State
  15. Amnesty Internasional Cabut Penghargaan Aung San Suu Kyi
  16. Myanmar: Repatriasi Pengungsi Rohingya Dimulai Kamis
  17. Saudi akan Deportasi Pengungsi Rohingya ke Bangladesh
  18. PBB Minta Bangladesh Batalkan Repatriasi Rohingya
  19. Singapura Dukung Repatriasi Rohingya Segera Dilakukan
  20. Ditahan Myanmar, Dua Jurnalis Reuters Ajukan Banding
  21. Genosida Rohingya di Myanmar Masih Berlangsung
  22. DK PBB Diminta Bahas Laporan Kekerasan Myanmar
  23. PBB Tuduh Myanmar Enggan Investigasi Kasus Rohingya
  24. Suu Kyi Berjanji Transparan soal Rohingya
  25. PBB Sebut Anak-Anak Rohingya Butuh Pendidikan Dasar
  26. India Deportasi Tujuh Rohingya ke Myanmar
  27. Myanmar Dianggap Gagal Sepakati Pemulangan Rohingya
  28. Status Kewarganegaraan Kanada Aung San Suu Kyi Dicabut
  29. Menlu RI Tegaskan Repatriasi Rohingya Harus Segera Terlihat
  30. AS Punya Bukti Kejahatan Militer Myanmar Terhadap Rohingya