• Card 1 of 30
Nasional

Pemprov DKI Bergeming dengan Masukan Dirlantas

Nur Azizah    •    06 Januari 2018 07:30

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta masih bergeming meski penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang dinilai menyalahi aturan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra dan sejumlah pengamat Transportasi menyatakan, pengalihan fungsi jalan telah melanggar undang-undang.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, penutupan jalan itu berhasil mengurangi kemacetan hingga 46%.

Sandi mengaku memiliki data yang akurat. Evaluasi kebijakan ini akan dilakukan setiap minggu hingga 19 Januari 2018.

"Hasilnya akan kita teruskan. Dan kita akan tindaklanjuti apa yang diminta Pak Dirlantas," kata Sandi di Jakarta Smart City, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 5 Desember 2017.

Dewan Pembina Partai Gerindra ini menuturkan, hasil evaluasi itu akan terus dikaji dan dimodifikasi. Sandi berterima kasih atas masukan dari Dirlantas Polda Metro Jaya. 

 "Jadi kami sekali lagi mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Pak Halim dan jajarannya sudah menjadi mitra kita. Dan kami akan meneruskan ini," ujarnya.

Baca: Dirlantas: Penataan PKL di Jalan Langgar Aturan

Kemarin, Halim Pagarra menyatakan pendapatnya soal penutupan Jalan Jati Baru harus. Ia tak setuju, sebab, pengalihan fungsi telah melanggar ketentuan hukum dan undang-undang.

"Konsepnya kami dukung, tetapi ini sudah melanggar dan melabrak ketentuan hukum," kata Halim pada acara Focus Group Discussion: Penataan Lalu Lintas dan Kawasan Tanah Abang di Hotel Milenium, Jakarta Pusat.

Undang-undang yang dilanggar Pemprov ialah Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam pasal itu dikatakan, pihak yang melanggar fungsi jalan dapat dikenai pidana atau denda.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, akan dikenai pidana penjara 18 bulan atau denda Rp1,5 miliar," jelas Halim. 

Tak hanya itu, Halim pun menyebutkan pihak yang mengakibatkan kerusakan fungsi jalan dapat dikenai Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada ancaman hukuman terhadap pelanggar aturan.

"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 akan dikenakan denda," ujar Halim.