• Card 1 of 30
Nasional

Menata PKL Tanah Abang: Rekayasa Lalu Lintas, Diskresi, atau Transisi

02 Januari 2018 12:04

Penataan PKL Tanah Abang menutup satu ruas jalan di Jalan Jati Baru Raya, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Stasiun Tanah Abang. (Foto: MI/Adam Dwi) Penataan PKL Tanah Abang menutup satu ruas jalan di Jalan Jati Baru Raya, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Stasiun Tanah Abang. (Foto: MI/Adam Dwi)

Jakarta: Wakil Ketua Ombudsman RI Adrianus Meliala mengaku pihaknya sama sekali tak menduga bahwa penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah dengan memindahkan PKL dari trotoar ke jalan raya bukan ke blok-blok yang sudah disediakan.

Ia mengira setelah merotasi Satpol PP, Pemprov akan mengembalikan PKL ke blok-blok yang sudah ada sehingga pedestrian kembali difungsikan untuk pejalan kaki dan kondisi Tanah Abang kembali teratur.

"Ternyata tidak. Satpol PP dibenahi tapi diteruskan dengan PKL diberikan tempat (di jalan raya), ini luar biasa sebagai strategi yang out of the box," kata Adrianus, dalam Metro Siang, Senin 1 Januari 2018.

Adrianus mengatakan jika memang langkah pemprov menata PKL Tanah Abang adalah suatu kebijakan, pihaknya menghargai. Tetapi jangan lupa bahwa Ombudsman pun memiliki niat baik memberi masukan agar Pemprov DKI menata sesuai dengan mekanisme yang benar.

"Kami mengkritisi sejauh mana hal ini benar karena ternyata ada beberapa Undang-undang dan Perda yang dilanggar," katanya.

Meski Pemprov berkilah bahwa penataan PKL Tanah Abang merupakan rekayasa lalu lintas hingga menganggap bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari diskresi dan upaya transisi, Adrianus meragukannya.

Ia mempertanyakan betulkah Pemprov merekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di wilayah tersebut? Adrianus justru mendapatkan jawaban dari Ditlantas Polda Metro Jaya bahwa penataan PKL bukanlah rekayasa lalu lintas.

Pun tentang anggapan bahwa penataan PKL Tanah Abang merupakan diskresi, Adrianus menganggapnya tak tepat. Sebab ada dua atau lebih Undang-undang sekaligus Perda yang dilangar yang menjadikan alasan diskresi tak masuk akal.

"Begitu pula kalau bicara transisi. Transisinya sampai kapan karena kalau memang transisi mengapa menempuh cara ini," ungkap Adri.

Adrianus menilai bukan tidak mungki kebijakan yang diambil Pemprov DKI akan memicu PKL di tempat lain untuk menuntut hal yang sama. Belum lagi jika dikaitkan dengan kerumitan yang terjadi di Tanah Abang ketika momen-momen tertentu.

"Misalnya, kebijakan ini dilakukan saat ekonomi sedang turun, jelan tahun baru. Maksimal pada 5 Januari perekonomian akan naik lagi, bayangkan bagaimana ribetnya di sana. Begitu pula mendekati puasa, Tanah Abang akan luar biasa ribet, ini yang kami kritisi," jelasnya.