tanah abang
30cards

tanah abang

Updated 19 April 2018 17:23
  1. Sky Bridge Tanah Abang Dibangun Setelah Lebaran
  2. Sandiaga Wanti-wanti PKL
  3. Pengelola Pasar Tasik Merasa Ditipu oleh PT Padi Mas
  4. Eks Kuasa Lahan Pasar Tasik Dinilai Kerap Langgar Aturan
  5. Sandiaga Akan Tertibkan Pengendara Motor di Trotoar Tanah Abang
  6. Pemprov Kesulitan Temukan Calo Penjual Tenda Tanah Abang
  7. Sandi Tahu Tenda PKL Tanah Abang Dijual Calo
  8. Pemprov DKI Putar Otak Beri Lahan buat Pedagang Pasar Tasik
  9. Polisi Minta Lahan Pasar Tasik Dikosongkan
  10. Pemprov DKI Tunda Bangun Fasilitas Umum di Pasar Tasik
  11. Pemprov DKI Tunggu Putusan Inkrah Pasar Tasik
  12. Pedagang Blok G Tanah Abang Bakal Direlokasi ke Skybridge
  13. Sandi Mengakui Penutupan Jalan Jatibaru Perlu Evaluasi
  14. KAI Klaim Pemilik Sah Lahan Pasar Tasik
  15. Mutasi Dirlantas Polda Metro tak Terkait Tanah Abang
  16. Pedagang Pasar Tasik Minta Diizinkan Jualan hingga Lebaran
  17. Jalan Jatibaru Tanah Abang bakal Dibuka
  18. Pasar Tasik Masuk Penataan Tanah Abang Tahap II
  19. Jalan Kebon Jati Tanah Abang Macet Parah
  20. Sandi Ingin Revitalisasi Tanah Abang Rampung Sebelum Ramadan
  21. Sandi Siapkan Survei Kepuasan Pengunjung Tanah Abang
  22. Ombudsman Ogah Cabut Rekomendasi Soal Tanah Abang
  23. Ombudsman Sebut tak Ada Yang Salah dari LAHP
  24. PKL Jatibaru Siap Direlokasi Usai Lebaran
  25. Penataan Tanah Abang, Anies Lanjutkan Konsep Gubernur Terdahulu
  26. Pengendara Keluhkan Aksi PKL di Ombudsman
  27. PKL Jatibaru Mendemo Ombudsman
  28. Pemprov DKI Diminta Berkoordinasi dengan Polda dan Ombudsman
  29. Saran Ombudsman Buat Pemprov DKI Jakarta
  30. Ombudsman Tak Bisa Proaktif Evaluasi Penutupan Jalan
  • Card 1 of 30
Nasional

Menata PKL Tanah Abang: Rekayasa Lalu Lintas, Diskresi, atau Transisi

02 Januari 2018 12:04

Penataan PKL Tanah Abang menutup satu ruas jalan di Jalan Jati Baru Raya, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Stasiun Tanah Abang. (Foto: MI/Adam Dwi) Penataan PKL Tanah Abang menutup satu ruas jalan di Jalan Jati Baru Raya, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Stasiun Tanah Abang. (Foto: MI/Adam Dwi)

Jakarta: Wakil Ketua Ombudsman RI Adrianus Meliala mengaku pihaknya sama sekali tak menduga bahwa penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah dengan memindahkan PKL dari trotoar ke jalan raya bukan ke blok-blok yang sudah disediakan.

Ia mengira setelah merotasi Satpol PP, Pemprov akan mengembalikan PKL ke blok-blok yang sudah ada sehingga pedestrian kembali difungsikan untuk pejalan kaki dan kondisi Tanah Abang kembali teratur.

"Ternyata tidak. Satpol PP dibenahi tapi diteruskan dengan PKL diberikan tempat (di jalan raya), ini luar biasa sebagai strategi yang out of the box," kata Adrianus, dalam Metro Siang, Senin 1 Januari 2018.

Adrianus mengatakan jika memang langkah pemprov menata PKL Tanah Abang adalah suatu kebijakan, pihaknya menghargai. Tetapi jangan lupa bahwa Ombudsman pun memiliki niat baik memberi masukan agar Pemprov DKI menata sesuai dengan mekanisme yang benar.

"Kami mengkritisi sejauh mana hal ini benar karena ternyata ada beberapa Undang-undang dan Perda yang dilanggar," katanya.

Meski Pemprov berkilah bahwa penataan PKL Tanah Abang merupakan rekayasa lalu lintas hingga menganggap bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari diskresi dan upaya transisi, Adrianus meragukannya.

Ia mempertanyakan betulkah Pemprov merekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di wilayah tersebut? Adrianus justru mendapatkan jawaban dari Ditlantas Polda Metro Jaya bahwa penataan PKL bukanlah rekayasa lalu lintas.

Pun tentang anggapan bahwa penataan PKL Tanah Abang merupakan diskresi, Adrianus menganggapnya tak tepat. Sebab ada dua atau lebih Undang-undang sekaligus Perda yang dilangar yang menjadikan alasan diskresi tak masuk akal.

"Begitu pula kalau bicara transisi. Transisinya sampai kapan karena kalau memang transisi mengapa menempuh cara ini," ungkap Adri.

Adrianus menilai bukan tidak mungki kebijakan yang diambil Pemprov DKI akan memicu PKL di tempat lain untuk menuntut hal yang sama. Belum lagi jika dikaitkan dengan kerumitan yang terjadi di Tanah Abang ketika momen-momen tertentu.

"Misalnya, kebijakan ini dilakukan saat ekonomi sedang turun, jelan tahun baru. Maksimal pada 5 Januari perekonomian akan naik lagi, bayangkan bagaimana ribetnya di sana. Begitu pula mendekati puasa, Tanah Abang akan luar biasa ribet, ini yang kami kritisi," jelasnya.

tanah abang
30cards

tanah abang

Updated 19 April 2018 17:23
  1. Sky Bridge Tanah Abang Dibangun Setelah Lebaran
  2. Sandiaga Wanti-wanti PKL
  3. Pengelola Pasar Tasik Merasa Ditipu oleh PT Padi Mas
  4. Eks Kuasa Lahan Pasar Tasik Dinilai Kerap Langgar Aturan
  5. Sandiaga Akan Tertibkan Pengendara Motor di Trotoar Tanah Abang
  6. Pemprov Kesulitan Temukan Calo Penjual Tenda Tanah Abang
  7. Sandi Tahu Tenda PKL Tanah Abang Dijual Calo
  8. Pemprov DKI Putar Otak Beri Lahan buat Pedagang Pasar Tasik
  9. Polisi Minta Lahan Pasar Tasik Dikosongkan
  10. Pemprov DKI Tunda Bangun Fasilitas Umum di Pasar Tasik
  11. Pemprov DKI Tunggu Putusan Inkrah Pasar Tasik
  12. Pedagang Blok G Tanah Abang Bakal Direlokasi ke Skybridge
  13. Sandi Mengakui Penutupan Jalan Jatibaru Perlu Evaluasi
  14. KAI Klaim Pemilik Sah Lahan Pasar Tasik
  15. Mutasi Dirlantas Polda Metro tak Terkait Tanah Abang
  16. Pedagang Pasar Tasik Minta Diizinkan Jualan hingga Lebaran
  17. Jalan Jatibaru Tanah Abang bakal Dibuka
  18. Pasar Tasik Masuk Penataan Tanah Abang Tahap II
  19. Jalan Kebon Jati Tanah Abang Macet Parah
  20. Sandi Ingin Revitalisasi Tanah Abang Rampung Sebelum Ramadan
  21. Sandi Siapkan Survei Kepuasan Pengunjung Tanah Abang
  22. Ombudsman Ogah Cabut Rekomendasi Soal Tanah Abang
  23. Ombudsman Sebut tak Ada Yang Salah dari LAHP
  24. PKL Jatibaru Siap Direlokasi Usai Lebaran
  25. Penataan Tanah Abang, Anies Lanjutkan Konsep Gubernur Terdahulu
  26. Pengendara Keluhkan Aksi PKL di Ombudsman
  27. PKL Jatibaru Mendemo Ombudsman
  28. Pemprov DKI Diminta Berkoordinasi dengan Polda dan Ombudsman
  29. Saran Ombudsman Buat Pemprov DKI Jakarta
  30. Ombudsman Tak Bisa Proaktif Evaluasi Penutupan Jalan