• Card 1 of 30
Nasional

Organda Minta Penutupan Jalan Jati Baru tak Rugikan Angkot

Haifa Salsabila    •    02 Januari 2018 13:27

Sejumlah tenda PKL berdiri di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta. Foto: Antara/Galih Pradipta. Sejumlah tenda PKL berdiri di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta. Foto: Antara/Galih Pradipta.

Jakarta: Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) membeberkan beberapa keluhan yang dirasakan pihak akibat penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang. Kebijakan itu dianggap tak berpihak kepada angkutan umum. 

"Anggota-anggota kami dalam hal ini angkot dan mikrolet juga seharusnya dipikirkan. Jangan sampai mereka dirugikan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Organda Ateng Haryono kepada Medcom.id, Selasa, 2 Januari 2017. 

Ateng pun mengapresiasi sikap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam menyelesaikan masalah ini. Dia senang diajak membicarakan polemik Tanah Abang setelah Jalan Jati Baru Raya ditutup. 

"Kita mendukung 100 persen usulan Pak Menhub mengadakan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk Organda untuk membahas penutupan jalan di Tanah Abang," ungkap dia. 

Ia menuturkan pihaknya tak mempermasalahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Namun, tak seharusnya penataan tersebut merugikan banyak pihak, termasuk sopir angkutan umum. 

"Boleh saja ada skenario perantara dalam penataan Tanah Abang, tetapi seharusnya skenario existing tidak terganggu," lanjut Ateng. 

Baca: Menata PKL Tanah Abang: Rekayasa Lalu Lintas, Diskresi, atau Transisi

Namun, dia mengaku belum mendapatkan surat undangan resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal diskusi bersama tersebut. Namun, dia bersyukur pemerintah yang turun tangan menangani perdebatan soal Tanah Abang.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perlu ada solusi lain terkait penataan PKL di Tanah Abang. Dengan begitu, konektivitas antarmoda transportasi umum di kawasan tersebut tidak terganggu. 

Budi akan mengajak Pemprov DKI, PT Kereta Api Indonesia (KAI), TransJakarta, BPTJ, dan perwakilan Organda untuk berdiskusi mencari jalan keluar. Dia ingin polemik Tanah Abang diselesaikan bersama.