• Card 1 of 30
Nasional

BPTJ dan Dishub akan Bertemu Bahas Kondisi Tanah Abang

Haifa Salsabila    •    02 Januari 2018 11:44

Suasana pembeli memadati area pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang di Jalan Jati Baru Raya, Jakarta Pusat. Foto: MI/Rommy Pujianto. Suasana pembeli memadati area pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang di Jalan Jati Baru Raya, Jakarta Pusat. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan mengadakan rapat internal bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Keduanya bakal membahas kondisi Tanah Abang setelah penutupan Jalan Jati Baru Raya untuk lokasi pedagang kaki lima (PKL). 

"Ada narasumber ahli juga yang kita bawa" kata Humas BPTJ Iis Isak kepada Medcom.id saat ditemui di Kantor BPTJ, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Januari 2018. 

Ia mengatakan saat ini sedang meninjau kondisi lalu lintas di Tanah Abang. Hasil dari tinjauan tersebut kemudian dipaparkan pada rapat bersama Dishub. 

"Kita pakai drone hari ini untuk melihat bagaimana Tanah Abang. Apa ada jalan yang macet atau pergerakan orang terhambat karena penutupan jalan. Semuanya akan dibahas Kamis nanti," ujar dia. 

BPTJ, ungkap Iis, meyakini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Dishub tentu sudah berdiskusi dan memikirkan secara matang segala konsekuensi sebelum menutup Jalan Jati Baru Raya. Namun, kebijakan itu masih perlu dievaluasi bersama. 

"Tapi kalau memang hasil tinjauan kita menunjukkan bahwa penutupan Jalan Jati Baru itu merugikan banyak pihak, maka akan kita jelaskan nanti di rapat," lanjut Iis. 

Baca: Pembeli di Tenda PKL Semakin Ramai

Iis menuturkan hasil dari rapat tersebut akan diberikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Berikutnya, Kemenhub yang langsung berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengambil langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perlu ada solusi lain terkait penataan PKL di Tanah Abang. Dengan begitu, konektivitas antarmoda transportasi umum di kawasan tersebut tidak terganggu. 

Budi akan mengajak Pemprov DKI, PT Kereta Api Indonesia (KAI), TransJakarta, BPTJ, dan perwakilan Organda untuk berdiskusi mencari jalan keluar. Dia ingin polemik Tanah Abang diselesaikan bersama.