• Card 1 of 30
Nasional

Dirlantas: Penataan PKL di Jalan Langgar Aturan

Haifa Salsabila    •    04 Januari 2018 18:27

Suasana PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta. Foto: MI/Adam Dwi. Suasana PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta. Foto: MI/Adam Dwi.

Jakarta: Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menata pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Namun, dia mengingatkan penataan PKL tidak boleh menutup dan mengalihkan fungsi jalan yang semestinya untuk lalu lintas. 

"Konsepnya kami dukung, tetapi ini sudah melanggar dan melabrak ketentuan hukum," kata Halim pada acara Focus Group Discussion: Penataan Lalu Lintas dan Kawasan Tanah Abang di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2017. 

Halim mengatakan pengalihan fungsi Jalan Jati Baru Raya di Tanah Abang yang sekarang diisi lapak-lapak PKL telah melanggar ketentuan hukum dan undang-undang. "Fungsi jalan sangat disayangkan digunakan di luar daripada ketentuan fungsi jalan," sambung dia. 

Menurut dia, masalah ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pihak yang melanggar fungsi jalan dapat dikenai pidana atau denda.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, akan dikenai pidana penjara 18 bulan atau denda Rp1,5 miliar," jelas Halim. 

Tak hanya itu, Halim pun menyebutkan pihak yang mengakibatkan kerusakan fungsi jalan dapat dikenai Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada ancaman hukuman terhadap pelanggar aturan.

Baca: Tanah Abang Dinilai Bisa seperti Portobello Market di London

"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 akan dikenakan denda," ujar Halim. 

Ia mengajukan solusi agar PKL diberikan fasilitas atau tempat lain yang tidak membuat jalanan ditutup. Hal ini bisa mengakomodasi transportasi umum yang nyaman dan mudah di kawasan Tanah Abang.

"Jadi kebijakan untuk memanfaatkan PKL, kemudian transportasi kami dukung. Namun, jangan dilabrak peraturan yang sudah ada," pungkas dia.