• Card 30 of 30
Nasional

PT KAI Bantah Rebutan Lahan dengan Pemprov DKI

M Sholahadhin Azhar    •    14 November 2018 13:19

Sejumlah pekerja menyelesaikan pemasangan papan sekat tempat pedagang pada proyek skybridge Tanah Abang, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga. Sejumlah pekerja menyelesaikan pemasangan papan sekat tempat pedagang pada proyek skybridge Tanah Abang, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta membantah berebut aset dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Informasi soal lahan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang dianggap salah kaprah.

"Perihal berita tersebut tidak benar," kata Senior Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo kepada Medcom.id, Rabu, 14 November 2018.

Menurut dia, PT KAI dan Pemprov DKI telah bertemu pada Rabu, 7 November 2018. Pertemuan diikuti wakil wali kota Jakarta Pusat, camat Tanah Abang, sekretaris daerah DKI, PD Sarana Jaya, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Edy menjelaskan rapat menghasilkan kesepakatan antara dua pihak. Pemprov DKI akan menyesuaikan kebutuhan penumpang atas fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum) dan akses. "Agar tidak membebani fasilitas fasos, dan fasum yang ada di stasiun," kata dia. 

Dalam pertemuan itu, tak ada pembahasan terkait aset. Mereka fokus pada integrasi skybridge dan Stasiun Tanah Abang. "Dan menjamin atas ketertiban, keamanan dan kebersihan, serta dampak lainnya, yang timbul akibat pembangunan JPM tersebut," kata Edy.

Baca: Anies Janjikan Skybridge Rampung 23 November

Dia menyebut sirkulasi penumpang di Stasiun Tanah Abang mencapai 130 ribu penumpang per hari. Dengan beban setinggi itu, kelancaran dalam integrasi skybridge dan stasiun diperlukan. 
Pihaknya tak ingin kehadiran jembatan multiguna malah menambah beban.

"Sehingga dalam proses integrasi perlu dipertimbangkan, kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dari konektivitas kedua fungsi tersebut," jelas Edy.