pemindahan ibukota
30cards

pemindahan ibukota

Updated 05 Juni 2018 17:15
  1. Pemindahan Ibu Kota Tetap Berjalan di Tahun Politik
  2. Pemerintah Kantongi Desain Ibu Kota Baru
  3. Kandidat Ibu Kota Baru Mengerucut ke Tiga Provinsi di Kalimantan
  4. Ibu Kota Baru Harus Jauh dari Risiko Banjir
  5. Perkembangan Pemindahan Ibu Kota Belum Dibahas
  6. Pemindahan Ibu Kota Butuh Dukungan Politik
  7. Kajian Pemindahaan Ibu Kota Sudah Disampaikan ke Presiden Jokowi
  8. Dana Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Atas Rp1 Triliun
  9. Menteri Bambang: 3 Lokasi Telah Dikantongi untuk Jadikan Ibu Kota Indonesia
  10. Kalsel Tegaskan Kesiapan Jadi Ibu Kota Negara
  11. Bupati Trenggalek Harap Pemindahan Ibu Kota Telah Dikaji Mendalam
  12. Kepala Bappenas Pastikan Ibu Kota Baru Berada di Luar Jawa
  13. Hasil Kajian Pemindahan Ibu Kota Keluar Akhir Desember
  14. Korlantas Masih Kaji Wacana Pemindahan Ibu Kota
  15. Tito Irit Bicara soal Kajian Pemindahan Ibu Kota
  16. Pemindahan Ibu Kota Negara untuk Koreksi Kesenjangan Nasional
  17. Tjahjo Kumolo: Joko Widodo itu Kader PDIP
  18. Ibu Kota Negara Pasti Pindah ke Luar Jawa
  19. Pemindahan Ibu Kota Diyakini Mampu Mengatasi Ketimpangan
  20. Pemindahan Ibu Kota Dinilai Solusi Akhir Kemacetan di Jakarta
  21. Tanggapan Masyarakat soal Wacana Pemindahan Ibu Kota
  22. Djarot: Pemindahan Ibu Kota Timbulkan Kegaduhan
  23. Djarot tak Setuju Rencana Pemindahan Ibu Kota
  24. Djarot Cerita ke Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota
  25. Djarot Optimistis Jakarta Tetap Layak Jadi Ibu Kota
  26. Djarot Menyinggung Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Jokowi
  27. Gubernur Sulsel Minta Ibu Kota Dipindah ke Provinsinya
  28. Anggaran Ditolak, Pemerintah Tetap Kaji Pemindahan Ibu Kota
  29. DPR Tolak Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota
  30. Anggaran Rp7 Miliar Ditolak, Anggota DPR Minta Polemik Pemindahan Ibu Kota Dihentikan
  • Card 17 of 30
Nasional

Tjahjo Kumolo: Joko Widodo itu Kader PDIP

Sjaichul Anwar, Misbahol Munir, M Sholahadhin Azhar    •    01 September 2017 07:53

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: MTVN/M Sholahadhin Azhar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: MTVN/M Sholahadhin Azhar

medcom.id, Jakarta: Berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo susah disudahi. Politikus yang mengabdikan 20 tahun lebih hidupnya di DPR ini paham betul bagaimana regulasi dibuat hingga intrik politik di Indonesia.

Namun, sejak menjabat sebagai pejabat negara, Tjahjo membatasi diri untuk berbicara tentang politik. Termasuk, tentang dinamika yang berkembang di PDI Perjuangan, partai yang membesarkan namanya.

"Urusan PDI Perjuangan, tanya mas Hasto (Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto-Red.)," kata Tjahjo kepada Sjaichul Anwar, Misbahol Munir, dan M. Sholahadhin Azhar serta videografer Isti Listiani dari Metrotvnews.com di ruang kerjanya yang penuh dengan lukisan Bung Karno di gedung A Kementerian Dalam Negeri pada minggu kedua Agustus 2017.

Tjahjo tampaknya lebih enjoy berbicang tentang kasus KTP elektronik, dana desa, pemekaran daerah, reklamasi, sampai Presiden Joko Widodo. Dia sama sekali tak ragu menjawab. Lantang pula suaranya.

Pemindahan Ibu Kota, mungkinkah?

Sejak jaman perjuangan dan (Presiden pertama RI) Soekarno, Ibu Kota pernah (dipindahkan) ke Yogyakarta dan banyak tempat lain. (Presiden kedua) Soeharto juga pernah melakukan pelebaran khusus wilayah DKI Jakarta sampai ke Jonggol, Jawa Barat.

Sekarang, Ibu Kota direncanakan dipindahkan, misalnya, ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pertimbangannya, di sana enggak ada gunung berapi. Potensi bencananya minim. Kita sudah ke Brazil dan beberapa negara lain untuk mendalami ini.

Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan Bappenas mendalami masalah ini. Bagaimana desain Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Pemerintahan. Presiden tak sekadar berwacana, tapi menyiapkan blue print. Seandainya ada keputusan mendesak dan harus pindah, bisa saja (Ibu Kota) dilebarkan sampai ke Bogor. Sudah ada embrio-embrio yang disiapkan. Istana Negara di beberapa daerah kan pusat pemerintahan Presiden juga.

Hasil kajiannya seperti apa?

Masih berproses, paling tidak butuh 10 tahun.

Berita terkait: Pemindahan Ibu Kota demi Pemerataan

Peran Kemendagri?

Kita dalam scope pemekaran provinsi, kota, dan Kabupaten. Ambil contoh otonomi yang terhambat, secara pemerintahan selesai tapi aspek lain kesusahan. Seperti kepolisian ada yang belum mampu bikin kantor polsek, atau TNI yang enggak bisa mendirikan Koramil sampai Kodim. Personelnya engga siap. Presiden Joko Widodo menyiapkan konsep dulu, bagaimana secara geografis clear.

Djarot Saiful Hidayat mewacanakan Gubernur DKI harus setingkat menteri?

Saya pribadi menilai tidak perlu Gubernur DKI setingkat menteri. Saya tak setuju.

Mengapa?

Sekarang DKI kan daerah khusus, sama seperti Aceh dan Yogyakarta. Kemarin juga ada isu bahwa Jakarta tak hanya DKI, tapi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ada yang bilang perlu kementerian yang khusus menangani Jabodetabek, karena ini kan kota pendidikan dan kota perdagangan.

Ada contoh di Manila, Filipina. Gubernur di sana pernah setingkat menteri. Tapi saya kira bukan setingkat menteri atau tidak, tapi kewenanganannya harus clear. Karena bicara soal Jakarta tak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus terlibat.

Presiden Jokowi tetap menjadikan DKI sebagai pusat. Tapi, ya tergantung urgensi. Tapi, mengenai hal spesifik di Jakarta, Presiden Jokowi bisa memanggil gubernur DKI. Contoh kecil, Metro TV lah, dulu kan mencakup Jakarta saja. Tapi sekarang nasional, sama juga di Jakarta ini. Membangun Jakarta efeknya juga ke mana-mana, Jawa Barat dan lainnya. Saya kira konektifitas dan sinergi yang penting.

Tahun depan, pemerintah menganggarkan Rp120 triliun untuk dana desa. Ternyata, pemanfaatan dana ini banyak diselewengkan?

(Jumlah) Desa itu lebih dari 74 ribu. Case yang muncul baru satu daerah ini, Pamekasan, Madura. (Jadi) Jangan digeneralisir semua desa bermasalah. Anggaran dari Kemenkeu langsung ke bupati. Tugas Kemendagri memberikan penguatan pada aparatur desa, cara menyusun pertanggungjawaban dana desa, dan cara menyusun manajemen desa. Itu tugas Kemendagri.

Di daerah kita punya Inspektorat yang mengawasi dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit. Kementerian Desa juga memonitor. Kemendagri hanya mengimbau bahwa setiap proyek di desa dipadatkaryakan. Sekarang ini Rp60 triliun, kalau desa bergerak kan bagus.

Baca: Satgas Temukan 900 Kasus Penyimpangan Dana Desa

Sementara Kemendes melihat desa seperti apa, bagaimana, harus membangun seperti apa, air bersih bagaimana. Pokoknya ada pergerakan ekonomi, sehingga tidak ada orang desa bekerja di kota. Kita memperketat pemantauan, meski begitu tidak mungkin hanya tangan-tangan kami saja. Masyarakat juga harus memberi laporan.

Kemendagri menargetkan KTP-el rampung tahun depan, bagaimana Kementerian bisa se-optimistis itu di tengah setumpuk masalah yang ada?

KTP-el itu program sangat strategis. 2019 semua clear. Kita belajar sampai ke India. Penduduk India itu hampir satu miliar jiwa, tapi mereka tak sampai 15 menit untuk mengakses data kependudukan. Sekarang tinggal 9 persen dari 187 data penduduk yang belum terinput.

Perihal data ganda, itu karena warga pernah merekam 2 kali lebih. Nah, ini kami hanya ingin memastikan mau dipakai yang mana, tapi secara keseluruhan akhir tahun selesai. Warga juga perlu inisiatif dan proaktif mendatangi kantor kecamatan untuk merekam ulang datanya. Karena ini penting untuk bikin SIM, asuransi, semua terintegrasi dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Sekarang sudah hampir 300 lembaga keuangan menggunakan data tunggal, termasuk pajak, imigrasi, perbankan, kepolisian dan lainnya. Kalau sudah terdata ini enak.

Klik: Mendagri Targetkan Penerbitan KTP-el Selesai Tahun Ini

Target kami satu orang punya data tunggal. Kami optimistis akhir tahun selesai. Prisipnya, kami tak akan menunggu proses hukum kasus ini selesai.

Perppu Organisasi Masyarakat sudah diterbitkan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kena semprit. Tapi, setelah HTI belum ada lagi ormas yang dikartu merah?

Pertama, penerbitan Perppu ini tak mendadak, sudah melalui proses lebih dari 5 tahun. Mencermati sebuah ormas tak cukup laporan tertulis. HTI sudah 10 tahun dicermati. HTI punya paham, ideologi, dan keinginan lain. Sebelum ini ada Gafatar yang tercatat sebagai ormas sosial, tapi belakangan diketahui hendak mendirikan negara baru. Bisa saja nanti ada ormas yang tidak berlandaskan agama yang kena. Ormas geng motor, misalnya. Akan ada yang kena peluit lagi, sekarang ada pengecekan menyeluruh tentang hal itu.

Bagaimana penanganan anggota ormas yang kena semprit?

Anggotanya, kalau dia bergabung secara sadar, ya kembali ke masyarakat lagi. Kalau yang bersangkutan ada di Kemendagri, misalnya, kita cek dulu ada enggak bukti dia mengajarkan dan menggerakkan. Harus ada bukti. Pimpinan harus kita ingatkan, sumpah mereka jelas setia pada Pancasila dan UUD 45. Kalau sudah sumpah setia pada itu tapi melenceng, ya diingatkan. Kalau enggak mau, ya non-job atau diusulkan pemecatan.

Tugas pemerintah membina, tak hanya pemerintah, termasuk tokoh masyarakat, agama, pemimpinnya. Engga bisa serta merta ditahan, harus jelas. Ormas ini dibubarkan dia bikin yang lain.

Setelah HTI, ormas mana lagi yang akan dilarang?

Ada beberapa (ormas yang menjadi) catatan, tapi kan enggak bisa kita ekspose sebelum dikonfirmasi. (Dicek) datanya di Kemenkumhan, Kepolisian, intelijen, dan data daerah. (Yang pasti, Perppu) tidak cuma menyasar ormas berlatar agama. PKI dari dulu sampai sekarang dilarang, karena selain bertentangan juga mereka makar. Makanya diproses secara hukum.


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memasang tampang serius saat diwawancarai redaksi Metrotvnews.com. Foto: MTVN/M Sholahadhin Azhar

Pilkada serentak dan pemilu legislatif sudah di depan mata. Berkaca pada Pilkada 2017, terutama di Jakarta, pertarungan begitu sengit dengan bermacam isu. Bagaimana kementerian memastikan, pilkada tahun depan dan pilpres berjalan fair?

Pilkada 2017 itu nyaris membelah, kini tugas Kementerian memastikan tak ada lagi seperti Pilkada 2017. Dari 101 daerah, pilkada di DKI memang paling dinamis, di mana aspek kebencian dan SARA muncul. Tapi, Pilkada ini kalau dilihat (secara keseluruhan) berjalan dendan baik.

Tugas kemendagri mengimbau, mari berkampanye adu program. Bagaimana membangun daerah, kalau jadi pemimpin yang amanah, adu konsep adu program, hindari isu SARA, ujaran kebencian. Enggak bisa kita kalau mau melarang. Kalau lihat Jakarta, memang ada yang memainkan isu, bermain, ada yang sekadar tepuk tangan dan hura-hura. Macam-macam.

Nah, kalau dari aspek ketertiban ada kepolisian, tapi yang mendeteksi lewat Kesbangpol/Polpum kami. Tapi, sifatnya mengajak mengimbau. Aturan UU Pemilu, kami juga berharap dan mendorong KPU dan Bawaslu tegas. Kalau perlu dalam tingkat diskualifikasi calon, kalau sudah keterlaluan, misalnya pakai isu SARA. Stop kampanye bisa atau diskualifikasi, Bawaslu harus tegas, nanti yang membantu mengamankan kepolisian.

Pada Pilkada Jakarta 2017, proyek reklamasi pantai Ancol jadi salah satu dagangan calon kepala daerah. Dan, persoalan reklamasi belum juga rampung sampai sekarang. Apa skenario pemerintah ke depan tentang reklamasi ini?

Prinsipnya kemendagri meminta daerah mematuhi aturan yang menjadi rujukan. Kan reklamasi menyangkut lingkungan, ekonomi, dan budaya. Perlu ditelaah, ini masuk kawasan strategis tidak, kalau direklamasi bagaimana, di Jakarta sudah ada telaahnya. Silakan nanti pemerintah baru di DKI mengikuti rekomendasi yang ada.

Baca juga: Efek Domino Penghentian Pembahasan Raperda Reklamasi

Saya kira sudah terpadu antara Menko Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan, dan saya ingatkan ini tidak hanya reklamasi di Jakarta. Di Lampung dan Manado juga ada, termasuk sekarang urgensi pemekaran bagaiman? Itu reklamasi bagaimana, kalau buat infrastruktur lain, seperti lapangan terbang, itu kewenangan daerah, pusat hanya memberikan rambu-rambu.

Tentang UU Pemilu, kok belum diundangkan apa ada masalah? Seperti apa?

Saya kira enggak ada masalah. Sudah selesai semua kok. Yang dikembalikan oleh Sekretariat Negara untuk Panitia Khusus pemilu merapihkan, sudah beberapa hari lalu, semua menteri sudah paraf, tim dari DPR sudah paraf, dan sudah kita serahkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah diteken Presiden. Tapi itu tidak memengaruhi, hanya beberapa redaksi saja, tidak menghambat KPU untuk membuat peraturan karena dasar KPU menyusun keputusan kan undang-undang. Jadi, enggak ada yang prinsip, kemarin dikembalikan supaya tidak menimbulkan multitafsir.

Prinsipnya hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang menentukan apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Kami tidak boleh menggugat ke MK. Kalau sampai menyatakan bahwa kami walk out (WO) kalau partai bertentangan dengan ini dan itu, yang berhak menentukan adalah konstitusi.

Pertemuan antara Prabowo dan SBY pasca-UU Pemilu seperti apa?

Mau ketemuan tiap hari baik, kalau tidak puas ya ditunjukkan wakilnya di DPR. Tapi juga harus mengakui bahwa UU diputuskan di DPR. Tapi kalau menggugat ke MK itu, ya jangan pakai wakilnya, kan mereka ikut merumuskan di DPR. Mereka tidak berhak membahas itu.

Sikap Perindo yang berbalik mendukung pemerintahan usai bertemu bapak, seperti apa?

Saya waktu itu menyatakan apresiasi pada MNC group bahwa 3 tahun berturut punya program untuk menggerakkan kepala daerah berani mengambil inisiatif dengan inovasi baru. Saya hadir terus, perbincangan terus, kami terima kasih bahwa media nasional mengkritisi tapi juga mengapresiasi. Di luar MNC ini kami komplain juga tentang media TV. Misalnya bahwa TVRI, kok enggak perform dan mendukung kinerja pemerintah, ini kok lebih nasional Metro TV misalnya, daripada TVRI.

Klik juga: Tak Ada Barter Politik dari Perindo ke Jokowi

Intinya HT diskusi dengan saya, soal partainya membuat deklarasi itu bukan kewenangan saya. Enggak ada, spontan sambutan HT juga bagus.

Pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden seperti apa? Kok PDIP belum menentukan sikap, seperti partai lain?

PDIP sebagai Parpol pendukung utama yang saya tahu punya mekanisme tersendiri untuk mendukung seseorang. Toh selama ini masyarakat juga paham, bahwa Presiden Joko Widodo itu kader PDI Perjuangan.

pemindahan ibukota
30cards

pemindahan ibukota

Updated 05 Juni 2018 17:15
  1. Pemindahan Ibu Kota Tetap Berjalan di Tahun Politik
  2. Pemerintah Kantongi Desain Ibu Kota Baru
  3. Kandidat Ibu Kota Baru Mengerucut ke Tiga Provinsi di Kalimantan
  4. Ibu Kota Baru Harus Jauh dari Risiko Banjir
  5. Perkembangan Pemindahan Ibu Kota Belum Dibahas
  6. Pemindahan Ibu Kota Butuh Dukungan Politik
  7. Kajian Pemindahaan Ibu Kota Sudah Disampaikan ke Presiden Jokowi
  8. Dana Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Atas Rp1 Triliun
  9. Menteri Bambang: 3 Lokasi Telah Dikantongi untuk Jadikan Ibu Kota Indonesia
  10. Kalsel Tegaskan Kesiapan Jadi Ibu Kota Negara
  11. Bupati Trenggalek Harap Pemindahan Ibu Kota Telah Dikaji Mendalam
  12. Kepala Bappenas Pastikan Ibu Kota Baru Berada di Luar Jawa
  13. Hasil Kajian Pemindahan Ibu Kota Keluar Akhir Desember
  14. Korlantas Masih Kaji Wacana Pemindahan Ibu Kota
  15. Tito Irit Bicara soal Kajian Pemindahan Ibu Kota
  16. Pemindahan Ibu Kota Negara untuk Koreksi Kesenjangan Nasional
  17. Tjahjo Kumolo: Joko Widodo itu Kader PDIP
  18. Ibu Kota Negara Pasti Pindah ke Luar Jawa
  19. Pemindahan Ibu Kota Diyakini Mampu Mengatasi Ketimpangan
  20. Pemindahan Ibu Kota Dinilai Solusi Akhir Kemacetan di Jakarta
  21. Tanggapan Masyarakat soal Wacana Pemindahan Ibu Kota
  22. Djarot: Pemindahan Ibu Kota Timbulkan Kegaduhan
  23. Djarot tak Setuju Rencana Pemindahan Ibu Kota
  24. Djarot Cerita ke Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota
  25. Djarot Optimistis Jakarta Tetap Layak Jadi Ibu Kota
  26. Djarot Menyinggung Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Jokowi
  27. Gubernur Sulsel Minta Ibu Kota Dipindah ke Provinsinya
  28. Anggaran Ditolak, Pemerintah Tetap Kaji Pemindahan Ibu Kota
  29. DPR Tolak Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota
  30. Anggaran Rp7 Miliar Ditolak, Anggota DPR Minta Polemik Pemindahan Ibu Kota Dihentikan