• Card 1 of 30
Nasional

Bawahan Fredrich Cek RS Sebelum Novanto Kecelakaan

Juven Martua Sitompul    •    12 Januari 2018 21:04

 Advokat Achmad Rudyansyah usai diperiksa KPK, Jumat, 12 Januari 2018. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul Advokat Achmad Rudyansyah usai diperiksa KPK, Jumat, 12 Januari 2018. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul

Jakarta: Advokat Achmad Rudyansyah mengaku berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebelum terdakwa korupsi KTP-el Setya Novanto mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau. Dia hadir lebih dulu untuk mengecek langsung keadaan rumah sakit.

"Sebenarnya saya itu memang ada di sana, cuma sebatas pengecekan tidak ada pemesanan. Tapi di luar itu tidak tahu," kata Rudyansyah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 12 Januari 2018.

Rudyansyah siang tadi diperiksa sebagai saksi untuk atasannya, Fredrich Yunadi. Ia mengatakan, pada pemeriksaan tadi telah menjelaskan semua hal yang ia ketahui kepada penyidik.

Baca: KPK Ultimatum Fredrich

"Jadi saya menjelaskan sebatas keterangan itu ke penyidik. Saya jelaskan," ujar dia.

Dia menyebut, ada 24 pertanyaan yang dilayangkan penyidik sepanjang pemeriksaan tersebut. Menurut dia, semua pertanyaan hanya seputar kecelakaan Novanto.

"Dijelaskan apa yang sebatas aku tahu saja," ucapnya.

Achmad Rudyansyah merupakan pihak yang melaporkan dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang serta dua pejabat KPK yaitu Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dan Penyidik KPK Damanik, ke Bareskrim Polri atas tuduhan perkara penyalahgunaan wewenang dengan membuat surat palsu.

Baca: Menkes Tunggu IDI Putuskan Nasib Bimanesh

KPK menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo, dokter RS Permata Hijau. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.