• Card 1 of 30
Nasional

Ahli: Merintangi Penyidikan Sama dengan Korupsi

Faisal Abdalla    •    09 Mei 2018 05:28

Eks pengacara Novanto, Fredrich Yunadi/ANT/Dhemas Reviyanto Eks pengacara Novanto, Fredrich Yunadi/ANT/Dhemas Reviyanto

Jakarta: Ahli hukum pidana Noor Azis Said menilai perbuatan menghalangi penyidikan kasus korupsi seperti diatur dalam pasal 21 UU Tipikor termasuk delik pidana korupsi. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak menangani perkara tersebut. 

Hal itu disampaikan Noor saat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP-el, dengan terdakwa mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. 

“Ya itu salah satu tindak pidana korupsi, walaupun sifatnya hanya berkaitan. KPK punya wewenang,” kata Noor di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 8 Mei 2018. 

Keterangan itu berbeda dengan salah satu poin eksepsi Fredrich yang menyebut bahwa perkara yang membelit dirinya merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus. Dengan begitu, Fredrich menganggap KPK dan pengadilan Tipikor tak berhak memproses perkara tersebut. 

Noor menilai perkara merintangi penyidikan dalam kasus korupsi harus ditangani serius dan cepat lantaran korupsi merupakan tindakan kriminal luar biasa (extraordinary crime).

"Bahwa korupsi menganggu pembangunan nasional, menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu penanganannya harus melalui prosedur yang luar biasa," katanya. 

Ahli dari Universitasi Jenderal Soedirman itu  menilai merintangi penyidikan kasus korupsi, sama saja melakukan tindakan korupsi. “Ini yang harus digarisbawahi: menganggu proses peradilan korupsi sama dengan korupsi,” jelas dia.