• Card 1 of 30
Nasional

Keponakan Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Damar Iradat    •    30 Juli 2018 07:29

Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Foto: MI/Rommy Pujianto Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, dan pengusaha Made Oka Masagung bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini. Irvanto dan Made Oka diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa kepada Irvanto dan Made Oka. Keduanya akan diproses dalam satu surat dakwaan.

"Kedua terdakwa akan diproses dalam satu dakwaan yang disusun secara alternatif," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 30 Juli 2018.

Dalam perkara ini, Irvanto diduga berperan sebagai perantara pemberi uang kepada sejumlah anggota DPR. Irvanto selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera juga diduga sejak awal ikut dalam proses lelang proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

Selain itu, dalam sidang sebelumnya, terungkap jika Irvanto turut memuluskan penerimaan uang bagi sang paman, Setya Novanto. Ia diduga menerima dana sebesar US$3,4 juta dari berbagai pihak di luar negeri untuk diserahkan ke Novanto.

Sementara itu, Made Oka yang juga kolega Novanto dalam Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) juga diduga kuat terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

Perusahaannya, PT Delta Energy yang bergerak di bidang investasi diduga menjadi perusahaan penampung dana bagi mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. Lewat dua perusahaannya, Made Oka diduga menerima uang sebesar US$3,8 juta yang ditujukan kepada Novanto

Baik Irvanto dan Made Oka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.