• Card 1 of 30
Nasional

Anang dan Jaksa KPK Terima Putusan Hakim

Damar Iradat    •    06 Agustus 2018 15:48

Mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo menjalani sidang perdana kasus korupsi KTP-e di Pengadilan Tipikor. MI/M Taufan. Mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo menjalani sidang perdana kasus korupsi KTP-e di Pengadilan Tipikor. MI/M Taufan.

Jakarta: Bekas Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo dan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Keduanya tidak mengajukan banding atas vonis enam tahun penjara terhadap Anang.

Pengacara Anang, Andy F Simangungsong, mengatakan kliennya menerima putusan itu lantaran mengakui kesalahannya. Selain itu, lama vonis serta angka uang pengganti kerugian negara yang dijatuhkan sudah di bawah tuntutan KPK.
 
"Dan telah dirasa memenuhi rasa keadilan Pak Anang," kata Andy saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. 

Senada, jaksa pada KPK Lie Putra Setiawan mengatakan putusan hakim juga sudah memperhatikan tuntutan jaksa. Ini, kata dia, termasuk ihwal uang pengganti Rp20 miliar. 

Ia mengatakan jaksa sedianya menuntut agar Anang membayar uang pengganti sebesar Rp39 miliar. Namun, majelis hakim hanya mewajibkan Anang dan PT Quadra membayar uang pengganti Rp20 miliar.

"Anang dan Quadra sudah setor Rp18 miliar sekian, sehingga sisanya sekitar Rp20 miliar," tutur dia.

Anang Sugiana Sudihardjo divonis enam tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan.

Baca: Kasus KTP-El, Anang Sugiana Divonis 6 Tahun Bui

Ia terbukti korupsi bersama dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam proyek KTP elektronik. Anang juga divonis telah memperkaya perusahaannya sebesar Rp79 miliar.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp20,7 miliar. Uang itu wajib dibayarkan dalam satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Anang akan disita dan dilelang. Apabila harta benda yang disita tidak mencukupi, pidana ditambah selama lima tahun.

Anang terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.